Liputan6.com, Jakarta - Staf Khusus Presiden, Grace Natalie, memberikan penjelasan mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang baru mencapai 15 persen saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 mendatang.
Grace menjelaskan bahwa progres 15 persen tersebut mencakup total keseluruhan pembangunan di IKN.
Advertisement
"IKN ini kan program jangka panjang, bisa 15-20 tahun (pembangunannya). Saat ini merupakan fase pertama (2022-2024). Jadi 15 persen itu dari keseluruhan," ucap Grace Natalie kepada wartawan, Rabu (17/7/2024).
Menurut Grace, pembangunan IKN memang memerlukan waktu yang lama karena luasnya empat kali lipat dari Jakarta. Pada fase pertama, pembangunan akan difokuskan pada Istana Negara, gedung-gedung kementerian, serta infrastruktur penunjang seperti air dan listrik.
"IKN itu luasnya 4 kali jakarta, ini proyek besar sekali," ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur baru mencapai 15 persen saat pelaksanaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024. Upacara HUT ke-79 RI nantinya akan digelar di dua lokasi, yaitu IKN dan Istana Merdeka Jakarta.
"Jadi jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya. Paling nanti 17 Agustus itu paling dihitung semuanya secara keseluruhan mungkin ya 15 persen (rampung)," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (16/7/2024).
Jokowi Prediksi Pembangunan IKN Butuh 20 Tahun
Dia menekankan bahwa IKN merupakan proyek jangka panjang yang tidak bisa rampung hanya 2 sampai 3 tahun. Jokowi memprediksi pembangunan IKN setidaknya membutuhkan waktu hingga 20 tahun.
"Dan IKN itu kan bukan dibangun 2 tahun 3 tahun, ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15-20 tahun (baru selesai)," ujarnya.
Oleh sebab itu, kata Jokowi, pemerintah membutuhkan dukungan investor untuk pembangunan IKN. Sebab, APBN hanya mampu membiayai kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN.
"(IKN) Ini masih memerlukan investasi, masih memerlukan investor dari dalam maupun luar (negeri). Itu yang sedang kita kejar. Kalau pemerintah kan kewajiban dari gedung-gedung pemerintahan, Istana Presiden, Wakil Presiden dan oleh karena itu 100 persen dari APBN," tutur Jokowi.
Advertisement
