Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo baru saja melantik 3 wakil menteri. Thomas Djiwandono menjadi Wakil Menteri keuangan, Sudaryono menjadi Wakil Menteri Pertanian dan Yuliot menjadi Wakil Menteri Investasi.
Namun, Kementerian Keuangan menjadi posisi yang sangat disorot, karena kebijakan fiskal yang tengah menghadapi tantangan cukup rumit.
Advertisement
Analis Kebijakan Ekonomi APINDO Ajib Hamdani, menjelaskan, memang sejak era pandemi, terjadi realokasi dan refocusing dana yang mengakibatkan perjalanan para kementerian tidak se ideal awal.
Scaring effect ini masih terus berlanjut, dan bahkan tahun 2025 utang jatuh tempo mencapai Rp800 triliun, yang membuat ruang fiskal semakin sempit. Ditambah dengan program populis Prabowo Subianto berupa makan bergizi gratis memerlukan alokasi yang cukup signifikan menguras fiskal. Apalagi terbangun narasi dari partai PDIP agar pemerintah bisa mendesain kebijakan dengan defisit fiskal 0%.
Menurutnya, posisi Wakil Menteri Keuangan yang diisi oleh seorang Thomas Djowandono menunjukkan Prabowo Subianto ingin memitigasi semua resiko fiskal sejak dini. Thomas adalah sosok yang menjadi bendahara umum Partai Gerindra, posisi yang sangat lekat dengan pengelolaan dana dan keuangan.
"Walaupun kebijakan fiskal mempunyai wilayah yang berbeda, tetapi keahlian dan pengalaman Thomas Djiwandono akan bermanfaat dalam manajemen yang akuntabel," kata Ajib kepada Liputan6.com, Kamis (18/7/2024).
Disisi lain, Kementerian Pertanian, mempunyai posisi yang relatif istimewa, karena Prabowo Subianto sangat identik dengan pertanian dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
Sektor agraris dan sektor pangan ke depan akan menjadi salah satu isu sentral yang akan menjadi tumpuan ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi. Lebih dari 27 juta rumah tangga yang hidupnya dari sektor pertanian ini. Pemerintah baru harus lebih fokus membangun ekosistem bisnis yang memberikan nilai tambah terbaik buat para pelaku usaha agraris.
"Sudaryono, sebagai pengisi pos Wakil Menteri Pertanian menjadi sosok yang menarik. Sosok muda yang identik dengan ekonomi mikro dan UMKM, tentunya lekat dengan detail dan lekat dengan lapangan," ujarnya.
Kinerja Kementerian Pertanian
Hal ini yang diharapkan akan memperkuat kinerja Kementerian Pertanian sehingga lebih fokus dengan para petani dan secara kuantitatif bisa meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) secara eskalatif.
Lalu untuk Kementerian Investasi, menjadi salah satu kementerian yang disorot, termasuk posisi Menteri Bahlil Lahadalia yang menjadi ketua beberapa satuan tugas (satgas), dan terakhir bahkan ditunjuk menjadi Ketua Satgas Swasembada Gula dan Bioethanol.
"Banyaknya posisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan tinggi dari Presiden Jokowi. Tetapi memang kementerian ini masih mempunyai catatan, yaitu kualitas investasi yang cenderung kurang menyerap tenaga kerja," ujarnya.
Dalam 4 (empat) tahun terakhir pencapaian investasi selalu overtarget, bahkan target tahun 2024 sebesar Rp1.650 triliun optimis bisa tercapai. Tetapi pencapaian ini tidak diiringi dengan kualitas penyerapan tenaga kerja. Tahun 2023 tercatat terserap 1,8 juta tenaga kerja, atau setara 60% dari target awal sebesar 3 juta tenaga kerja. Jumlah pengangguran yang mencapai 7 juta orang menjadi PR besar pemerintah.
Advertisement
Wakil Menteri Investasi
Sosok yang mengisi pos Wakil Menteri Investasi, Yuliot, adalah sosok teknokrat yang sangat berpengalaman di Kementerian Investasi, dan terakhir menjabat sebagai Deputi Pengendalian dan Pelaksanaan Modal BKPM.
"Penguatan unsur teknokrat di Kementerian Investasi ini menunjukkan bahwa masih banyak program dari internal kementerian yang memerlukan keberlanjutan," jelasnya.
Lebih lanjut, Ajib menegaskan bahwa ekonomi adalah tentang keyakinan. Pasar harus mempunyai keyakinan bagaimana transisi pemerintahan dan program pemerintah bisa berjalan dengan baik.
"Pengisian posisi para wakil menteri ini adalah bentuk langkah Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk proses transisi yang mulus. Indonesia mempunyai potensi yang besar menuju Indonesia Emas 2045, tetapi dihadapkan pada tantangan ekonomi yang cukup komplek menjelang transisi pemerintahan. Dunia usaha selalu punya harapan dan keyakinan, bahwa ekonomi Indonesia akan tetap stabil dan prospektif," pungkasnya.
