Liputan6.com, Jakarta Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai penambahan posisi Wakil Menteri Keuangan yang akan diduduki oleh Thomas Djiwandono, Bendahara Gerindra ini memiliki dua tujuan.
Pertama, tentu untuk mempermudah proses transisi anggaran, dari platfrom Jokowi - Sri Mulyani ke platfrom baru yang nanti akan digunakan pemerintahan baru.
Advertisement
Kedua, Ronny menduga, penambahan ini juga sebagai ajang magang bagi Thomas Djiwandono menjelang berakhir masa pemerintahan Jokowi Oktober Nanti.
"Dengan kata lain, Thomas Djiwandono boleh jadi adalah sosok yang akan menduduki bangku Menkeu nanti di pemerintahan baru alias sebagai pengganto SMI," kata Ronny kepada Liputan6.com, Kamis (18/7/2024).
Kendati begitu, Menkeu adalah kursi strategis yang memang perlu dikuasai oleh presiden terpilih. Opsinya, Prabowo bisa mengambil dari kalangan profesional seperti Jokowi mengambil Sri Mulyani Indrawati, tapi tetap bisa dikendalikan dan tetap bisa mendukung kebijakan Jokowi, atau bisa pula mengambil dari partai yang latar belakangnya memenuhi.
"Nah, Thomas masuk kriteria kedua. Beliau adalag bendahara partai yang memiliki latar pendidikan master ekonomi internasional. Jadi sangat besar peluang Thomas didudukan di sana untuk magang sebelum nanti pasca Oktober didapuk menggantikan SMI. Sehingga, selain bisa memperlancar transisi anggaran, juga Thomas bisa beradaptasi selama beberapa bulan untuk bersiap-siap menduduki posisi tertinggi di Kemenkau nantinya," jelasnya.
Jika demikian, maka arti lainya adalah bahwa mendudukan Thomas Djiwandono di bangku Wamenkeu saat ini adalah upaya memberi sinyal kepada pasar tentang gambaran sosok yang akan menggantikan Sri Mulyani nantinya. "Mengapa saya berasumsi demikian, karena sebenarnya soal transisi anggaran tersebut tidak terlalu membutuhkan penambahan posisi. Toh tidak pernah juga terjadi sebelumnnya," ujarnya.
Transisi Anggaran
Bahkan kata Ronny, dari SBY ke Jokowi tetap berjalan mulus transisi anggaran tanpa penambahan Wamen baru, walaupun platform ekonomi keduanya cukup berbeda. Sementara antara Jokowi dan Prabowo memiliki platform yang tidak terlalu berbeda, apalagi Prabowo sering sesumbar bahwa pemerintahannya adalah lanjutan dari rezim Jokowi.
"Sehingga penambahan wamen ini, dalam hemat saya, lebih tepat dimaknai sebagai "cek ombak" buat Thomas sebelum menjadi menteri di satu sisi dan sebagai ajang "magang" untuk beradaptasi di Kemenkeu sebelum menjadi Menkeu," katanya.
Disisi lain terkait tanggapan pasar, ia menduga akan wait and see dulu. Jokowi dan Prabowo nampaknya kurang yakin dengan tanggapan pasar, sehingga memberi sinyal tentang sosok pengganti Sri Mulyani dengan cara mendudukan Thomas di posisi Wamen.
"Jika tanggapan pasar positif, berkumunginan besar akan jadi menteri. Tapi jika tidak, boleh jadi hanya sebatas itu jatah Thomas. Namun untuk posisi wamen baru ini, saya pikir pasar tidak akan terlalu terpengaruh. Pasar akan wait and see serta terus mencari kepastian soal Menkeu pasca pemerintahan Jokowi berakhir," pungkasnya.
Advertisement
Jadi Wamenkeu, Thomas Djiwandono Bakal Siapkan Anggaran Program Prabowo
Thomas Djiwandono memberikan keterangan pers usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2024).
Thomas mengatakan, dirinya akan berkolaborasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan 1, Suahasil Nazara untuk keberlanjutan program pemerintah Jokowi kepada presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.
"Hari ini saya diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan 2 di Kementerian Keuangan oleh bapak Presiden Joko Widodo. Peran ini adalah untuk menunjukkan kontinuitas dari presiden Joko Widodo dan presiden terpilih," ujar Thomas Djiwandono.
Bersama Sri Mulyani dan Suahasil Nazara, dirinya bakal menyiapkan APBN 2025 dan sejumlah program prioritas untuk menyokong kinerja pemerintahan Prabowo Subianto.
"Tugas kami, tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran, terutama di 2025 itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang dan tentunya program-program presiden terpilih ke depan," ungkapnya.
Pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai upaya transisi ini juga diyakini oleh Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Anggawira. Ia menyebut pelantikan tiga wakil menteri baru jadi upaya transisi dari Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke pemerintahan selanjutnya di bawah Prabowo Subianto.
"Pelantikan ini juga bisa dimaknai sebagai bagian dari upaya mempersiapkan transisi yang mulus ke pemerintahan berikutnya. Dengan adanya struktur yang lebih solid, proses transisi diharapkan dapat berjalan lebih lancar," ujarnya kepada Liputan6.com.
Transisi
Anggawira yang juga Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN) Prabowo-Gibran mengutarakan, bila melihat konteks kemungkinan transisi menuju presiden selanjutnya, langkah ini bisa dipandang sebagai bentuk tanggung jawab Jokowi untuk memastikan stabilitas dan kontinuitas pemerintahan.
"Menambah wakil menteri yang berkompeten diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat bagi pemerintahan selanjutnya untuk melanjutkan program-program strategis yang telah berjalan," kata Anggawira.
Sebagai pengusaha, ia menilai stabilitas dan keberlanjutan kebijakan sangat penting. Penunjukan wakil menteri ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.
"Adanya kepastian dalam kebijakan pemerintah dapat memberikan kepercayaan kepada investor dan pelaku usaha untuk terus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia," ungkap dia.
Baca Juga
Advertisement
