Pemprov Jakarta Raih Penghargaan Bergengsi di AS Bersama SKK Migas

Liputan6.com, Jakarta - Kabar baik hadir dari Pemprov Jakarta dan SKK Migas yang meraih penghargaan di San Diego, Amerika Serikat, dari SAG Award (The Esri Special Achievement in GIS) 2024.

Diketahui, penghargaan diberikan atas kontribusi mereka dalam membangun sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi, sehingga mendorong kolaborasi dan pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien di institusi masing-masing.

Menurut Adji Arwinda selaku Analis Senior Manajemen Data Perminyakan SKK Migas, penggunaan teknologi geospasial memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara pemangku kepentingan industri hulu migas, terutama perusahaan Kontrak Kerja Sama (KKKS).

“Pemetaan berbasis web memungkinkan SKK Migas dan KKKS berkolaborasi dan berbagi wawasan dengan tata kelola data yang transparan, berkualitas, dan sesuai dengan standar pelaporan. Penggunaan teknologi GIS akan meningkatkan aktivitas eksplorasi, mendorong investasi, dan pada akhirnya meningkatkan produksi minyak dan gas,” ujar Adji melalui siaran pers diterima, Jumat (19/7/2024).

Sementara itu, Heru Hermawanto selaku Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengatakan, pihaknya meraih SAG Award atas pemanfaatan sistem informasi geospasial di situs jakartasatu milik Pemprov.

Dia mengatakan, situs tersebut merupakan sarana komunikasi serta visualisasi peta dan data dari program Jakarta Satu (pengembangan one map, one data, one policy) yang digunakan Pemprov dan dapat diakses oleh masyarakat luas.

“Jakarta Satu menjadi sumber informasi berbasis geospasial sebagai dasar pengambilan kebijakan,” ujar Heru.

Heru mengamini, penggunaan teknologi geospasial mendorong terjadinya tiga perubahan utama, yaitu optimalisasi dan maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pencegahan kebocoran dan potensi korupsi, serta transformasi kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat.

“Sistem Jakarta Satu memungkinkan para pengambil keputusan di setidaknya 27 lembaga atau kedinasan di lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengimplementasikan kebijakan yang berpusat pada warga, dengan tujuan meningkatkan standar hidup warga,” kata Heru.

Heru juga menjelaskan, berdasarkan data yang divisualisasikan melalui sistem ini, para pengambil keputusan dapat memprediksi anggaran dan membuat alokasi keuangan untuk proyek dengan informasi terkini yang tersedia secara realtime.

“Hal ini mengurangi risiko yang terkait dengan pemrosesan data manual, dan mendorong sistem pengambilan keputusan yang lebih cepat dan terukur,” Heru menandasi.