Menko Airlangga Pastikan Anggaran Makan Bergizi Gratis Tidak Dipotong

Hasan menjelaskan bahwa anggaran keseluruhan untuk program makan bergizi gratis diperkirakan sekitar Rp71 triliun. Hal inilah yang menjadi satu-satunya kesimpulan dari upaya realisasi rencana tersebut.

"Yang lainnya masih dalam proses. Nah, terkait dengan ketersediaan anggaran tahun 2025 nanti sebesar Rp71 triliun, pesan Pak Prabowo Subianto itu ada dua. Jadi ada dua pesan dari Pak Presiden Terpilih ya, Pak Prabowo," ucap dia.

"Pesannya bahwa harus memenuhi standar ketercukupan gizi. Nah ini syarat pertama, jadi syarat gizinya harus terpenuhi. Dan yang kedua harus dioptimalkan jumlah penerima manfaatnya, karena kan anggaran yang tersedia itu Rp71 triliun. Jadi, nanti dioptimalkan jumlah penerima manfaatnya," sambung Hasan.

Oleh karena itu, lanjut Hasan, semua proses riset, kajian, dan proyek percontohan akan mengikuti dua arahan dari Prabowo Subianto tersebut. Saat ini, tim pakar masih menjalankan semua itu secara paralel.

"Dari sana kita akan mendapatkan finding spending apa saja temuannya, apa yang diperbaiki yang harus diantisipasi, dan pada akhirnya itu mendapatkan kesimpulan. Tapi ini masih berjalan. Jadi kalau itu belum berjalan pasti belum ada kesimpulan, termasuk soal harga. Ini yang perlu kita tekankan," tutup dia.

Lebih lanjut, seluruh formula hasil dari pilot projek tentunya akan menjadi kesimpulan yang mencakup dua pesan penting Prabowo Subianto, yakni ketercukupan gizi dan banyak penerima manfaat.

"Kami merasa tidak tepat rasanya ketika proses sedang berjalan. Kita masih mencari bentuk formula, mencari segala macamnya untuk menentukan produk terbaik. Ini kan program unggulan pasangan Prabowo-Gibran, jadi ini dipersiapkan sebaik mungkin. Namun, di tengah proses ini muncul isu-isu seperti Rp7.500, itu kan menurut spekulasi," ucap Hasan.

Baginya, isu tersebut seperti upaya memaksakan ide ataupun masukan dari berbagai pihak, yang harapannya dapat menjadi pegangan untuk kajian program makan bergizi gratis. Namun, dia memastikan cara kerjanya tidak akan seperti itu.

"Kalau punya ide dan masukan silakan, tapi tim sampai hari ini belum punya kesimpulan selain Rp71 triliun. Jadi saya harap ke depan itu nanti tidak berkembang spekulasi dan yang jadi pegangan adalah dari tim resmi, apakah itu pakar dan tim sinkronisasi. Termasuk soal Harga, menurut saya itu masih jauh, karena prosesnya masih berlangsung," Hasan menandaskan.