Liputan6.com, Jakarta - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto berencana mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pekan depan. Hasto mengaku siap diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi di DJKA Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Kalau boleh datang, baru dikomunikasikan tim hukum, (kalau) minggu depan kami boleh datang, kami akan datang,” kata Hasto saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).
Advertisement
Diketahui, Hasto sedianya diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi di DJKA Kemenhub pada Jumat, 19 Juli 2024 kemarin. Hanya saja, dia mengaku tak tahu soal panggilan tersebut karena baru pulang dari Yogyakarta dan yang menerima surat dari KPK adalah supirnya.
“Saya sedang tugas di Jogja diterima oleh driver kami dan kemudian tidak ada laporan. Sehingga, saya tidak tahu,” ujarnya.
“Maka kemarin kami mohon maaf betul bahwa kami tidak bisa menghadiri panggilan karena kemarin saya memimpin rapat pilkada,” sambung dia.
Kendati demikian, Hasto sudah mencermati penjelasan Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhie Dharmo yang sudah dimintai keterangan lebih dulu oleh penyidik KPK soal kasus korupsi DJKA Kemenhub.
Hasto menegaskan, dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan kasus korupsi tersebut.
“Tidak ada bisnis jadi kalau saya disebut sebagai konsultan memang di KTP saya karena dulu saya bekerja di BUMN yang ruang lingkupnya adalah consulting,” tegas Sekjen PDIP menandaskan.
Reporter: Alma Fikhasari
Merdeka.com
Wasekjen PDIP Diperiksa KPK
Sebelumnya diberitakan, Waskjen DPP PDIP Yoseph Aryo Adhi Darmo menyatakan, dirinya baru saja menjalankan tugas warga negara sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dia mengaku memberikan keterangan kepada KPK soal operasional Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pemilu 2019 yang saat itu diketuai Erick Thohir dan Hasto Kristiyanto sebagai sekretarisnya.
Adhi menjelaskan, pada Pemilu 2019 dirinya diberi tugas sebagai Kepala Sekretariat Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf.
Pemanggilan KPK terhadap dirinya terkait pengusutan kasus dugaan korupsi di Ditjen Kereta Api (DJKA) yang diduga menyangkut Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi (BKS).
“Pemeriksaan dipanggil terkait adanya foto saya bersama dengan Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhie, dalam keterangan resmi, Sabtu (20/7/2024).
Advertisement
Ditanya Soal Kaitan dengan BKS dan TKN Jokowi-Ma'ruf
Saat ditanya apa saja yang dicari oleh KPK dari kesaksiannya, Adhie menjelaskan, pertemuan dengan BKS itu adalah dalam kapasitas dirinya sebagai kepala sekretariat TKN Jokowi-Ma'ruf Amin.
Kepada BKS, dia melaporkan mengenai adanya beberapa operasional rumah aspirasi relawan Jokowi-Amin yang beralamat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, yang harus ditindaklanjuti.
“Karena pembentukan Rumah Aspirasi di awal sebagaimana arahan Erick Thohir sebagai ketua tim pemenangan bahwa operasional Rumah Aspirasi di-handle oleh Pak Budi Karya Sumadi. Penugasan saya menghadap Pak Budi Karya Sumadi atas perintah Bapak Hasto Kristiyanto dalam kapasitas sebagai sekretaris tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin,” jelas Adhie.
Dia menjelaskan bahwa pemeriksaan dirinya di KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi DJKA Kemenhub dilakukan selama sekitar 8 jam, dimulai sejak sekitar pukul 10.00 WIB hingga selesai sekitar pukul 18.30 WIB pada Kamis (18/7/2024).
