Liputan6.com, Batam - Masyarakat Melayu pesisir Pulau Rempang dari berbagai kampung kembali menggelar kegiatan di Kampung Sembulang, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Minggu (21/7/2024) pagi.
Mereka menegaskan sikap menolak relokasi. Penegasan sikap ini ditunjukkan melalui pembentangan spanduk di sekitar pantai.
Advertisement
Selain pembentangan spanduk di pantai, warga juga membagikan sayur mayur hasil bumi Pulau Rempang, dan makan gratis bagi semua yang hadir.
Menurut Nia, salah satu warga Rempang, sayur mayur lokal yang dibagikan sebagai bukti bahwa Pulau Rempang sangat kaya.
"Sumberdaya alamnya mampu menghidupi warganya, tanpa harus merusaknya dengan penambangan," kata Nia
Dari kegiatan yang dilakukan, mayoritas warga Pulau Rempang menolak relokasi. Relokasi warga Rempang adalah suntik mati bagi kampung-kampung mereka. Dalam relokasi tahap pertama kampung Belongkeng, Pasir Panjang, Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, Sembulang Camping dan Sembulang Pasir Merah menjadi target. Warga kampung ini mayoritas menolak digusur.
"Tinggal di tempat baru, sama saja suntik mati terhadap budaya kami yang biasa saling berbagi. Relokasi akibat investasi membuat warga menjadi individualistis," kata salah satu warga.
Kampung tua Rempang itu sudah didirikan dan dihuni turun temurun oleh masyarakat Melayu Rempang sejak ratusan tahun lalu. Sejak Indonesia belum ada.
Suasana Intimidatif
Siti Hawa, atau akrab disapa Mak Aweu oleh warga Rempang menuturkan banyak kegiatan menolak relokasi yang melibatkan masyarakat Pulau Rempang secara luas.
"Kami tak punya uang. Kami biasa patungan. Kami tak mampu membeli kebijakan," kata Mak Aweu.
Ditambahkan, salah satu alasan mendasar warga Rempang menolak relokasi karena identitas Melayu yang melekat di kampung-kampung akan lenyap.
"Kampung ini adalah ruang hidup yang tidak hanya tempat kami melakukan kegiatan ekonomi atau mecari makan, namun juga tempat kegiatan sosial budaya masyarakat. Bukan hanya manusia, namun juga pepohonan dan hewan-hewan liar terancam," katanya.
Meskipun BP Batam maupun pemerintah pusat berkali-kali menyatakan bahwa semua akan diselesaikan dengan dialog, namun secara faktual pematokan tanah warga tanpa melapor ke RT dan RW masih dilakukan. Pematokan lahan ini memancing ketegangan antara masyarakat dan petugas.
Warga merasa diintimidasi. Tiang listrik di Kampung Sembulang Hulu dirusak oleh orang tak dikenal. Bagian dasar tiang digali hingga miring.
Tim dari BP Batam juga terus keluar masuk kampung tanpa diketahui kegiatannya kecuali seperti mengawasi warga.
Warga kampung berjaga siang dan malam mengantisipasi kehadiran petugas yang datang tanpa prosedur yang benar. Warga juga tidak mengizinkan orang luar kampung datang jika tidak memiliki kepentingan yang jelas.
Advertisement
Perintah Dari Pusat
Menteri Kordinator Ekonomi Airlangga Hartanto mengatakan ada beberapa Program Strategi Nasional di Provinsi Kepri (Batam). Program itu meliputi PSN Rempang Eco City dan KEK di Galang Batang, KEK NDP, PSN Tanjung Sauh dan KEK Batam Aero Teknik.
"Kita rapat terkait perkembangan PSN, termasuk PSN di Rempang. Berbagai hal dibahas termasuk ketersediaan anggaran, persiapan pembangunan rumah relokasi, infrastruktur dan rencana investasi ke depannya," kata Airlangga di Batam, Jumat lalu. (12/7/2024).
Dalam rapat di BP Batam lalu Airlangga meminta meminta Forum komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Kepri baik di tingkat kota dan provinsi terus melakukan koordinasi. Hal itu agar PSN yang ada di Kota Batam dan Kepri bisa terealisasi dengan baik.
"Saya minta kepada forkopimda secara rutin melakukan koordinasi agar realisasi dari PSN ini bisa diselenggarakan," kata Airlangga.
Mengenai Rempang Eco City, Airlangga juga menyebutkan untuk PSN Rempang Eco City juga meminta agar kementerian terkait agar segera menyelesaikan hal yang diperlukan. Mulai perizinan lahan hingga mengeluarkan hak pengelolaan lahan.
