Liputan6.com, Jakarta - Rupiah melemah terhadap dolar AS (USD) pada Senin, 22 Juli 2024 menyusul pencalonan Kamala Harris oleh Partai Demokrat, setelah Joe Biden mengumumkan pengunduran dirinya sebagai capres petahana dalam Pilpres Amerika Serikat 2024.
Nilai tukar rupiah ditutup melemah 29 poin dalam perdagangan Selasa sore (22/7/2024), walaupun sebelumnya sempat melemah 45 poin. Rupiah ditutup turun ke level 16.220 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level 16.191 per dolar AS.
Advertisement
"Sedangkan untuk perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang 16.210-16.260," kata Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam keterangan di Jakarta, dikutip Selasa (22/7/2024).
"Langkah Biden meningkatkan ketidakpastian mengenai pemilihan presiden mendatang, yang pada gilirannya memperburuk sentimen terhadap pasar yang didorong oleh risiko. Hal ini, ditambah dengan kekhawatiran bahwa potensi kepresidenan Trump juga dapat menyebabkan lebih banyak konflik dengan Tiongkok, membebani mata uang regional," ungkap Ibrahim.
Sementara itu, posisi Donald Trump unggul dalam jajak pendapat dibandingkan Biden dan Harris, menurut data CBS pekan lalu.
Namun, perkiraan para analis menunjukkan kepresidenan Trump berpotensi mendorong inflasi AS lebih tinggi, terutama jika ia melanjutkan dengan pembatasan perdagangan yang lebih ketat dan tarif impor yang lebih tinggi terhadap Tiongkok.
Di sisi lain, Harris juga diperkirakan akan memberikan tantangan yang lebih besar kepada Trump, terutama karena laporan menunjukkan semua ketua partai Demokrat di negara bagian tersebut mendukung Harris.
Penggalangan dana Partai Demokrat juga mencapai USD 50 juta atau sekitar Rp.811,2 miliar setelah Biden mendukung Harris.
Di Asia, Bank Rakyat Tiongkok secara tak terduga memangkas suku bunga acuan pinjamannya untuk lebih melonggarkan kebijakan moneter dan mendukung perekonomian.
Pemangkasan ini terjadi di tengah perjuangan negara itu mengatasi perlambatan pemulihan ekonomi yang menambah tekanan pada Yuan.
Pasar Terus Pantau Keputusan APBN Pemerintahan Baru Prabowo Subianto
Di dalam negeri, pasar terus memantau nasib Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 milik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming berada yang dalam dilema. Di satu isi, pasangan tersebut harus merealisasikan janji politik kepada masyarakat.
Di sisi lain, anggaran terbatas akibat kenaikan utang yang tercatat dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Seperti diketahui, program makan siang gratis atau makan bergizi gratis (MBG) yang direncanakan tahun depan ditargetkan dengan anggaran Rp71 triliun.
Adapun kenaikan gaji PNS, food estate, Ibu Kota Nusantara (IKN), serta program-program prioritas lainnya membutuhkan dana jumbo.
Kemudian, sinyal kenaikan gaji bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun depan, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di dalamnya.
Penyesuaian gaji ASN pada tahun depan mengacu pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun anggaran 2025.
Advertisement
Porsi Belanja Pegawai Berpotensi Naik
"Secara otomatis, sinyal tersebut jika benar terealisasikan, akan berujung pada semakin bertambahnya porsi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025," kata Ibrahim.
"Melihat kenaikan gaji PNS pada tahun ini saja yang sebesar 8% dan untuk pensiunan PNS sebesar 12% saja, sepanjang semester I/2024 telah mencatatkan adanya kenaikan belanja pegawai hingga 15,4% (year-on-year/yoy). Naik sekitar Rp. 20,6 triliun dari tahun lalu Rp134,2 triliun menjadi Rp. 154,8 triliun," lanjutnya.
Menurut Ibrahim, belanja tersebut akan otomatis menambah beban belanja pemerintah pusat dan tidak menjadi masalah, apabila pemerintah mengimbanginya dengan belanja modal yang lebih tinggi dari belanja pegawai, karena akan lebih berdampak terhadap ekonomi.
