Liputan6.com, Jakarta Center of Reform on Economics (CORE) menyoroti pernyataan Prabowo yang menargetkan angka pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun ketiga pemerintahannya.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal, mengatakan target tersebut jauh dibanding target pertumbuhan ekonomi yang tertulis di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dikisaran 6,5 - 7 persen.
Advertisement
"Kita tahu bahwa pak Prabowo beberapa waktu yang lalu optimis pertumbuhan ekonomi bisa smapai 8 persen. Ini lebih tinggi dibandingkan target ekonomi yang tertulis dalam RPJPN 2025-20245 yang masih dalam pembahasan di DPR, di RPJPN 6,5-7 persen," kata Faisal dalam Core Midyear Economic Review 2024 "Mitigasi Risiko ekonomi jelang Pemerintahan Baru", Selasa (23/7/2024).
Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dinilai mustahil. Lantaran, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun saja untuk mencapai di atas 5 persen sangat sulit.
"Pak Prabowo menargetkan 8 persen, realitanya kisarannya prediksi 4,9 - 5 persen. Jadi belum banyak berubah dibandingkan dengan 10 tahun terkahir daripada Pemerintahan Jokowi," ujarnya.
Butuh Terobosan
Maka, trget pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dinilai tidak akan tercapai jika Pemerintahan Prabowo selanjutnya tidak melakukan terobosan dalam kebijakan ekonominya. Bahkan, ia memprediksi bisa meleset.
"Ini perlu diantisipasi resiko ini, karena akan sangat mungkin jika tidak ada terobosan dalam hal strategi kebijakan ekonomi maka akan meleset lagi pertumbuhan ekonominya," pungkasnya.
Transisi Unik
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal, menyebut masa transisi Pemerintahan baru Prabowo Subianto kali ini dinilai lebih unik.
"Kita tahu bahwa proses politik sudah berjalan pada saat sekarang. Bahkan kalau kita melihat proses transisi ini terjadi bahkan lebih unik pada transisi pemerintahan," kata Faisal dalam Core Midyear Economic Review 2024 "Mitigasi Risiko ekonomi jelang Pemerintahan Baru", Selasa (23/7/2024).
Faisal menyebut unik, lantaran figur-figur baru sudah mulai masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya.
"Beberapa figur-figur untuk pemerintah yang sebetulnya di pemerintahnya akan datang sudah mulai masuk ke dalam kabinet yang ada sekarang. Jadi pemerintahan yang sedang berjalan, yang belum berganti. Ini yang belum pernah terjadi sebelumnya," ujarnya.Salah satunya, Thomas Djiwandono yang merupakan keponakan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, baru saja dilantik menjai Wakil Menteri Keuangan II mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Diketahui pelantikan berlangsung pada Kamis (18/7) lalu oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, di Jakarta.
Advertisement
Amankan Kebijakan Fiskal
Faisal menduga, alasan masuknya figur baru di Kementerian Keuangan adalah salah satu upaya dini yang dilakukan Presiden terpilih selanjutnya untuk mengamankan kebijakan fiskal.
"Ini di antaranya adalah untuk, kalau kita melihat beberapa yang masuk misalkan di Kementerian Keuangan. Tentu saja ada kaitannya dengan mengamankan kebijakan fiskal untuk pemerintahan yang akan datang," ujarnya.Utamanya mengamankan kebijakan fiskal untuk program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program Prabowo-Gibran yang menarik perhatian publik.
"Kalau kita dengar di media, di publik, yang sekarang sudah sangat ramai juga dibahas. Tentu saja adalah program pertama yang menjadi andalan daripada pemerintahan baru yaitu makan bergizi gratis," pungkasnya.
