Liputan6.com, Dhaka - Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina (76) menyalahkan lawan politiknya atas kerusuhan mematikan di negaranya. Dia menambahkan bahwa dia "dipaksa" untuk memberlakukan jam malam demi keselamatan publik.
"Kami akan mencabut jam malam kapan pun situasi membaik," katanya pada hari Senin (22/7/2024) dalam pertemuan dengan para pemimpin bisnis di ibu kota Dhaka, seperti dilansir BBC, Rabu (24/7).
Advertisement
Pasukan keamanan dituduh melakukan kekerasan berlebihan terhadap mahasiswa pengunjuk rasa, yang menewaskan lebih dari 150 orang dalam seminggu terakhir. Lebih dari 1.000 orang, termasuk beberapa pemimpin senior oposisi, dilaporkan ditangkap.
Pernyataan Hasina muncul sehari setelah pengadilan tinggi Bangladesh membatalkan ketentuan kuota pekerjaan di pemerintahan untuk memenuhi tuntutan utama para pengunjuk rasa. Demonstrasi ini telah memicu salah satu kekerasan paling mematikan di Bangladesh selama bertahun-tahun dan meningkat menjadi seruan agar Hasina mundur.
Hasina menyalahkan oposisi Utama, Partai Nasionalis Bangladesh dan Jamaat-e-Islami, serta sayap mahasiswa mereka atas kekerasan yang terjadi. Dia mengatakan bahwa pemerintahnya akan berupaya menekan para militan dan menciptakan lingkungan yang lebih baik.
Analis politik melihat kerusuhan ini sebagai ujian yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi salah satu perempuan paling berpengaruh di Asia.
Hasina, meraih masa jabatan keempat berturut-turut sebagai perdana menteri pada bulan Januari, dalam pemilu kontroversial yang diboikot oleh partai-partai oposisi utama di negara tersebut.
"Politisasi berlebihan terhadap semangat perang pembebasan yang dilakukan Sheikh Hasina dan partainya ... dan sifat diktator rezimnya telah membuat marah sebagian besar masyarakat," kata peneliti di Universitas Oslo yang mempelajari otoritarianisme di Asia Mubashar Hasan.
"Sayangnya, dia tidak pernah menjadi perdana menteri untuk semua orang di negara ini. Sebaliknya, dia hanya menjadi pemimpin satu kelompok saja."
Soal Kuota Pekerjaan
Sebelum keputusan pengadilan pada hari Minggu (21/7), Bangladesh mencadangkan sekitar 30 persen pekerjaan bergaji tinggi di pemerintahan untuk keluarga mereka yang berjuang dalam perang kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan pada tahun 1971.
Namun, teranyar pengadilan memutuskan bahwa 93 persen jabatan tersebut sekarang akan diisi berdasarkan prestasi.
Hasina adalah putri pemimpin pendiri Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman.
Pemerintahannya menghapuskan reservasi tersebut pada tahun 2018, menyusul protes. Namun, pengadilan memerintahkan pihak berwenang untuk mengembalikan kuota pada bulan Juni, yang memicu kerusuhan baru.
Advertisement
Menyulut Kemarahan
Protes yang sebagian besar dilakukan oleh mahasiswa dimulai sekitar dua minggu lalu. Mereka mengatakan sistem kuota memberikan keuntungan yang tidak adil kepada anak-anak dari kelompok pro-pemerintah dan mereka menyerukan agar sistem tersebut diganti dengan perekrutan berdasarkan prestasi.
Hasina awalnya menepis kekhawatiran para pengunjuk rasa, yang menurut para analis memperburuk kerusuhan. Pada tanggal 14 Juli, dia terus membenarkan sistem kuota dengan memperkuat kesenjangan antara keturunan kekuatan pro-pembebasan dan anti-pembebasan.
"Mengapa (para pengunjuk rasa) begitu membenci para pejuang kemerdekaan? Jika cucu pejuang kemerdekaan tidak mendapat manfaat kuota, haruskah cucu Razakars mendapat manfaatnya?" katanya pada konferensi pers.
Razakars – sebuah label yang menghina di Bangladesh – mengacu pada kekuatan paramiliter yang terdiri dari warga Bangladesh yang berperang di pihak Pakistan selama perang tahun 1971. Kelompok ini juga dituduh melakukan kejahatan keji selama konflik, di mana kekejaman terjadi di semua pihak.
Komentar Hasina memicu lebih banyak pengunjuk rasa dalam beberapa jam. Ribuan mahasiswa turun ke jalan di Dhaka malam itu untuk memprotes pernyataan perdana menteri.
Selama beberapa hari berikutnya, lebih banyak lagi demonstrasi yang diadakan di seluruh negeri. Banyak kebakaran terjadi di seluruh negeri, termasuk di stasiun penyiaran negara BTV.
Lebih dari 1.000 orang juga telah ditangkap dalam dua minggu terakhir, sehingga pihak berwenang memanggil militer dan memberlakukan jam malam nasional.
Layanan internet seluler dan pesan teks di negara tersebut telah ditangguhkan setidaknya selama lima hari dalam upaya untuk meredam protes.
Beberapa pemimpin mahasiswa telah bersumpah untuk terus melakukan protes untuk menuntut keadilan bagi pengunjuk rasa yang terbunuh dan ditahan dalam beberapa hari terakhir. Mereka juga meminta pengunduran diri para menteri dan permintaan maaf dari Hasina.
