Pilkada 2024, PKB Buka Peluang Berkoalisi dengan PDIP di 3 Wilayah Ini

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyambut niat PDIP yang ingin berkoalisi dengan partainya di Pikada 2024, khususnya di wilayah Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 24 Jul 2024, 15:15 WIB
Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024). (Foto: Liputan6.com/Winda Nelfira).

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyambut niat PDIP yang ingin berkoalisi dengan partainya di Pilkada 2024, khususnya di wilayah Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

“PKB dengan PDIP ini sahabat lama, saudara lama. Dan memang secara nilai kita mengusung nilai-nilai yang hampir sama dengan PDIP, kerakyatan. Untuk pilkada tentu kami menyambut baik apa yang disampaikan oleh PDIP untuk melakukan kolaborasi atau koalisi dengan PKB di tiga provinsi tersebut,” kata dia di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Untuk Jakarta, Jazilul menegaskan telah menyerap aspirasi nama Anies Baswedan, sementara Jateng PKB mengusulkan Kiai Yusuf Chudori. Sementara itu, Jatim pihaknya akan berkomunikasi dengan PDIP membahas calon kuat yang akan menjadi jagoan mereka.

“Untuk Jawa Timur memang sedang dibahas siapa yang nanti akan maju bersama PDIP, dan perlu diketahui di Jawa Timur  PDIP-PKB adalah pemenang kesatu dan kedua yang mesinnya sangat kuat, tinggal mencari figurnya,” kata dia.

“Mudah-mudahan beberapa hari ke depan segera bisa diputuskan siapa calon gubernur dan wakil gubernur di Koalisi PKB-PDIP dan partai lain di Jawa Timur,” pungkasnya.

Sebelumnya, terkait Pilkada Jawa Tengah, nama yang mengerucut di PDIP adalah mantan Panglima TNI Andika Perkasa, sementara Partai Gerindra telah memutuskan mengusung Kapolda Jateng Ahmad Luthfi.

Jazilul menyatakan, pihaknya membuka komunikasi baik dengan Andika atapun Luthfi.

“Terkait mantan kapolda atau mantan panglima, yang jelas PKB dua-duanya mempertimbangkan, asal bukan mantan kiai,” kata dia.

Menurut Jazilul, pihaknya tetap mendorong kiai menjadi Cagub, yakni Yusuf Chudori.

“Yang jelas yang mau maju justru kiai ini bukan mantan kiai ini. Kiai Yusuf Chudlori yang maju bukan mantan kiai,“ kta dia.


Keinginan PDIP

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya akan memprioritaskan mengusung kader internal pada Pilkada Jawa Tengah (Jateng) 2024. 

Dia tak hanya menyebut spesifik Jateng, dia juga menyatakan partai berlogo banteng moncong putih itu akan memprioritaskan kader internal untuk Pilkada Bali dan sejumlah daerah lain yang menjadi basis PDIP. 

“PDIP Jateng, Bali, yang daerah-daerah basis, partai akan mendorong kader internal partai,” kata Hasto usai pengarahan Pilkada Serentak 2024 di Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024)

Hasto menegaskan, mengusung kader internal dalam kontestasi Pilkada serentak merupakan bagian sikap partai dan kaderisasi yang otentik terjadi di tubuh PDIP. 

“Karena itu bagian dari pride dan juga bagaimana proses kaderisasi dan percaya terhadap kader partai sendiri,” ujar Hasto.

Terkait peluang mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa apakah bakal diusung di Pilkada Jateng, Hasto menyatakan bahwa elektabilitas Andika Perkasa cukup tinggi, meskipun belum bergerak di lapangan.

“Lho Pak Andika belum bergerak, elektoralnya udah masuk ke 5 besar di Jateng,” tuturnya. 


Menanti Putusan Megawati

Namun demikian, Hasto menegaskan, keputusan final mengenai pencalonan Andika Perkasa masih harus menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

“Tapi nanti Ibu Mega yang akan memutuskan karena ada yang mengusulkan Pak Andika juga untuk di Jakarta,” kata Hasto. 

Selain itu, ditanya soal potensi terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan di Pilkada Jateng, mengingat, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi kemungkinan akan turun menjadi salah satu kandidat, Hasto menegaskan semua potensi tersebut harus diantisipasi dan tidak boleh terjadi. 

“Itu di seluruh Indonesia. Ya abuse of power, foul behaviour, yang cenderung merubah tatanan demokrasi, itu tidak boleh,” pungkasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya