Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan tidak akan menaikan harga BBM Pertalite (RON 90) untuk konsumsi sekitar 130 juta pengendara sepeda motor.
Advertisement
"Tidak akan ada perubahan mengenai pembelian atau harga Pertalite kepada 130 jutaan sepeda motor. Enggak akan itu," tegas Menko Luhut di Jakarta, Kamis (25/7/2024).
Namun, pemerintah kini tengah berupaya agar penyaluran BBM subsidi itu tepat sasaran. Jika itu dilakukan, maka pemerintah bisa menambal kerugian akibat subsidi BBM, sehingga pengeluaran negara bisa hemat Rp 45 triliun.
"Itu kan rugi kita banyak. Mustinya kita hemat Rp 45 triliun atau lebih. Jadi kita lagi mikir hitung sekarang bagaimana," kata Luhut.
Kendati begitu, Luhut juga ingin memperbaiki kualitas BBM yang dijual ke masyarakat agar lebih ramah lingkungan. Dengan cara menekan kualitas sulfur pada BBM yang kini ada.
"Bensin-bensin kita sekarang ini kan sulfurnya masih 500 (ppm). Jadi ya kita semua kena dampaknya. Kita mau nurunin sampai low sulfur," ungkapnya.
Dengan memperbaiki kualitas BBM, sambung Luhut, pemerintah juga bakal bisa menekan pengeluaran untuk subsidi lainnya. Pasalnya, imbas dari emisi gas pembuangan sangat berdampak terhadap angka subsidi kesehatan. "Subsidi kesehatan itu kan besar sekali gara-gara air polution. Saya kira Rp 10 triliun, kalau total Rp 38 triliun. Jadi angkanya besar sekali," ujar Luhut.
Revisi Perpres BBM Selesai Pekan Ini, Pertalite jadi Dibatasi?
Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, menegaskan tidak ada skenario pembatasan program BBM Subsidi seperti Pertalite.
"Jadi sebenarnya tidak ada kenaikan harga (BBM), tidak ada pembatasan dalam artian ini ya pengaturan supaya tepat sasaran," kata Susiwijono saat ditemui di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (25/7/2024).
Adapun Pemerintah tengah mempercepat revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Revisi tersebut ditargetkan selesai pada minggu ini.
"Kalau Perpres-nya kan waktu dibahas kemarin sudah ada draft-nya. Draft revisi Perpres-nya teruskan ada catatan-catatan kemarin yang perlu di review lagi dibahas di rakor teknis, mudah-mudahan minggu ini selesai," ujarnya.
Lebih lanjut, Susiwijono menyampaikan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) mengenai revisi Perpres nomor 191 tahun 2014, dipastikan tidak ada kenaikan harga dan pembatasan BBM bersubsidi.
Ketimbang pembatasan, pemerintah akan mengelompokkan siapa saja kelompok masyarakat yang benar-benar berhak untuk membeli BBM subsidi. "Kemarin sudah dirakortaskan Menteri, mendetailkan mengenai teknisnya tidak ada kenaikan harga, juga tidak ada pembatasan. Intinya pengaturan kembali supaya tepat sasaran," pungkasnya.
Advertisement
Catat, Mobil Beli BBM Pertalite di Wilayah Ini Kini Wajib Punya QR Code
Upaya mewujudkan subsidi tepat terus dilakukan Pertamina Patra Niaga. Setelah diterapkan di 41 Kota/Kabupaten sejak Juli 2023, Pertamina Patra Niaga memperluas wilayah pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda 4 secara bertahap di berbagai wilayah di Indonesia.
Perluasan pendataan tahap 1 dimulai pertengahan Juli meliputi wilayah Jawa Madura Bali (Jamali) dan beberapa wilayah non Jamali yaitu Maluku, NTT, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan langkah pendataan pengguna Pertalite ini diambil sebagai upaya perusahaan untuk mencatat transaksi BBM penugasan secara lebih baik dan transparan, mengingat adanya anggaran kompensasi yang diberikan Pemerintah untuk produk Pertalite.
“Perluasan wilayah ini dilakukan secara bertahap mulai di 190 kota/kabupaten wilayah Jamali dan sebagian Non Jamali, kemudian untuk provinsi lainnya atau sebanyak 283 kota/kabupaten lainnya akan menyusul di tahap berikutnya. Bagi kendaraan roda empat yang belum memiliki QR Code juga tetap akan dilayani dan akan diarahkan untuk mendaftar di website Subsidi Tepat,” terang Heppy.
Pendataan Bukan Pembatasan
Heppy menjelaskan bahwa ini adalah pendataan bukan pembatasan dan diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui pengguna subsidi BBM dan diharapkan dapat meminimalisir indikasi kecurangan atau penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan. Hingga awal Juli 2024, tercatat lebih dari 4,6 juta pengguna Pertalite sudah mendaftar QR Code.
Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan mengatakan pendaftarannya sangat mudah, dokumen yang perlu dipersiapkan oleh warga masyarakat di wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk mendaftar Subsidi Tepat Pertalite adalah foto KTP pemilik/pengemudi kendaraan, foto STNK kendaraan, foto kendaraan yang terlihat Nomor Polisi secara jelas dan jumlah roda kendaraannya.
"Program Subsidi Tepat Pertalite hanya dilakukan untuk kendaraan roda 4 sedangkan kendaraan roda 2 dan 3 belum diwajibkan melakukan pendaftaran Subsidi Tepat," jelas Eko.
“Untuk pendaftaran Program Subsidi Tepat Pertalite, tidak dipungut biaya apapun dan dapat dilakukan melalui link subsiditepat.mypertamina.id dengan menggunakan handphone, komputer atau laptop yang terhubung dengan internet,” tutup Eko.
Advertisement
