Liputan6.com, Jakarta - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara resmi telah menerima tawaran izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah untuk ormas keagamaan.
Menanggapi hal itu, Sekjen PAN Eddy Soeparno berharap, Muhammadiyah tetap mengedepankan sikap kehati-hatian dan profesionalitas dalam pengelolaan izin tambang.
Advertisement
"Sejak awal di Komisi VII DPR RI saya selalu sampaikan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam mengelola izin tambang dari pemerintah. Hal itu juga yang kemudian menjadi prinsip Muhammadiyah seperti disampaikan Prof. Haedar beberapa waktu lalu,” kata Eddy dalam keterangannya, Minggu (28/7/2024).
Eddy berharap, Muhammadiyah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan usaha tambang batu bara kelak dilakukan secara bertanggung jawab. “Dan patuh pada kaidah-kaidah pelestarian lingkungan," lanjutnya.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini mengingatkan, pentingnya prinsip kehati-hatian tetap dijalankan oleh Muhammadiyah dalam implementasi izin tambang ini ke depannya.
"Semoga aspek good mining practices aspek lingkungan dan aspek kebermanfaatan untuk ekonomi umat menjadi perhatian Muhammadiyah dalam menjalankan dan mengelola izin tambang dari pemerintah ini,” kata dia
Siap Dampingi Muhammadiyah
Eddy selaku pimpinan Komisi VII DPR RI mengaku siap mendampingi untuk memastikan Muhammadiyah memilih mitra yang tepat dalam menjalin kerja sama mengelola tambang tersebut.
“Jangan sampai Muhammadiyah nantinya dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bekerja profesional dan justru mencederai reputasi Muhammadiyah ke depannya,” kata Eddy.
Selain itu, Eddy berharap Muhammadiyah bisa menjadi role model dalam pengelolaan tambang yang akuntabel, berorientasi keberlanjutan lingkungan, profesional dan memberi manfaat untuk meningkatkan ekonomi umat.
"Semoga dengan upaya profesionalitas dengan membentuk tim khusus yang dipimpin Prof. Muhadjir, penerimaan Muhammadiyah ini bisa digunakan dan menjadi role model pengelolaan tambang yang memberi manfaat untuk kesejahteraan umat," pungkasnya.
Advertisement
