Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan kembali membagikan Rice Cooker atau alat masak berbasis listrik (AML) kepada 137.000 rumah tangga. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp182 miliar.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jisman P Hutajulu, saat ditemui di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Rabu (31/7/2024).
Advertisement
"Semoga tidak lama lagi untuk 137.000 [rumah tangga], kalau enggak salah Rp182 miliar, itu akan diteruskan tahun ini dan datanya sudah mulai disiapkan," kata Jisman.
Jisman mengaku, Dirjen Ketenagalistrikan telah mengantongi persetujuan anggaran Kementerian Keuangan terkait rencana pembagian rice cooker tersebut. Ditargetkan pendataan penerima AML akan diselesaikan pada Oktober 2024. Lebih lanjut, Jisman menegaskan, program AML ditujukan guna melanjutkan program serupa yang telah dilakukan pada 2023 lalu kepada 500.000 rumah tangga. Tapi, pada tahun lalu pada proses penyalurannya belum mencapai target, melainkan hanya tersalurkan kepada 362.000 rumah tangga.
"Jadi , kita menyambung ya, dulu tahun lalu 500.000, kemudian yang kita bisa realisasikan 362 ribu sekian, jadi ada 130 ribu sekian," ujarnya.
Dia menuturkan, program AML diklaim memiliki banyak manfaat, di antaranya bisa mendorong penurunan emisi agar jauh lebih bersih, mengoptimalkan penggunaan listrik, dan yang paling utama adalah mampu menekan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG).
"Jadi ada tiga, bersih, optimalkan listrik, dan mengurangi impor. Kita sudah laporkan itu ke Kementerian Keuangan, sebagai dasar program ini berhasil enggak, kira-kira gitu, setelah kita lihat angkanya mereka sudah megiyakan," pungkasnya.
Kementerian ESDM Bakal Bagi-Bagi Rice Cooker Gratis Lagi pada 2024
Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana kembali mengadakan program bagi-bagi Alat Memasak Berbasis Listrik (AML) dalam bentuk rice cooker gratis.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu mengatakan, rencana penyaluran rice cooker gratis ini diselaraskan dengan anggaran untuk program Bantuan Pasang Listrik Baru (PPBL) 2024.
"Direncanakan. Nanti kita berharap ya, ada juga bantuan pasang baru listrik yang sudah anggarannya," ujar Jisman di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (29/2/2024).
"Kita memang mendorong rice cooker ini juga ada. Karena memang manfaatnya banyak, bisa mengurangi impor gas, kemudian menaikan kWh per kapita, dan lebih green," ia menambahkan.
Program BPBL 2023 telah dilaksanakan kepada 131.600 rumah tangga di Tanah Air. Realisasinya mencapai sekitar 105 persen dari target yang dipatok sebesar 125 ribu.
Di sisi lain, program bagi-bagi 500 ribu rice cooker gratis yang dimulai pada Desember tahun lalu dengan menggunakan APBN 2023 dihentikan di pertengahan Januari 2024, dengan realisasi 342.621 unit atau sekitar 68,5 persen.
Untuk itu, Jisman bakal mengevaluasi terlebih dulu realisasi program penyaluran rice cooker gratis sebelumnya. Supaya kelanjutan program tersebut di tahun ini bisa lebih terlaksana dengan baik.
"Ini lagi dibuat sekarang, sudah lagi dilaksanakan, program ini dievaluasi. Tapi yang kemarin kan 500.000, terealisasi 342 ribu lebih. Memang waktunya sempit, kemudian kita menjaga GCG (good corporate governance) untuk pemberian rice cooker tersebut," tuturnya.
Advertisement
Total Anggaran
Sebelumnya, Jisman juga sempat menyampaikan, sisa anggaran untuk program bagi-bagi alat penanak nasi sebelumnya akan kembali diserahkan kepada negara.
Adapun total anggaran yang dialokasikan Kementerian Keuangan untuk 500.000 rice cooker gratis tersebut senilai Rp 347,5 miliar, berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian ESDM Tahun 2023.
"Yang sisanya kembali ke negara, uangnya. Nanti kita lihat, apakah tahun ini mau dilanjutkan atau tidak," ujar Jisman sesuai meresmikan Hydrogen Refueling Station (HRS) Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu.
Jisman mengutarakan, program rice cooker gratis ini gagal mencapai target karena waktu pelaksanaan yang terlalu mepet. Demi tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG), pemerintah juga tak bisa asal memberikan kompor masak listrik gratis tersebut.
"Karena waktunya juga sempit kemarin, juga kan kita perlu GCG, kita tidak tidak boleh sembarangan dengan data. Jadi itu lah yang firm, yang bisa diverifikasi di lapangan, dan sudah ada secara administrasi sudah didukung untuk kita bisa berikan," ungkapnya.
Menurut catatan Kementerian ESDM, program pembagian rice cooker gratis masih didominasi untuk wilayah Jawa dan Bali, sekitar 56,30 persen. Alasannya, Jawa dan Bali dianggap lebih memiliki kesiapan subsistem kelistrikan lantaran unit rice cooker memakan daya listrik 300-350 Watt.
