Liputan6.com, Jakarta Pengamat kebijakan publik Yusuf Wibisono mengharapkan adanya pembenahan struktural mulai hulu hingga hilir agar pasokan beras tetap terjaga dan harganya tetap stabil di pasaran.
Menurut dia, pembenahan struktural tersebut penting agar produksi maupun distribusi beras tidak terganggu faktor internal maupun eksternal seperti cuaca yang dapat mempengaruhi pergerakan harga beras.
Advertisement
"Jatuhnya produksi beras nasional ini menguatkan kecenderungan penurunan kapasitas beras nasional dalam beberapa tahun terakhir," katanya dikutip dari Antara, Rabu (31/7/2024).
Ia mengatakan produksi beras nasional sedang mengalami kecenderungan penurunan karena faktor iklim, seperti el nino yang terjadi dalam tiga tahun terakhir, telah mempengaruhi musim panen.
Namun, menurut dia, cuaca bukanlah faktor utama dari kenaikan harga beras yang masih terjadi, karena masih ada permasalahan terkait prosedur penyimpanan di gudang hingga distribusi kepada masyarakat.
"Bila di awal 2022, rata-rata beras tercatat di kisaran Rp11.750 per kilogram, kini di pertengahan 2024 telah mencapai kisaran Rp15.350 per kilogram," kata Direktur Lembaga Kajian Next Policy ini.
Pembenahan struktural untuk pemenuhan produksi beras dari dalam negeri mendesak dilaksanakan, mengingat pemenuhan impor beras dari luar negeri saat ini sedang menjadi sorotan karena adanya dugaan permasalahan tata kelola pengadaan.
Indonesia Bidik jadi Lumbung Pangan Dunia di 2045
Aspek kolaborasi dalam sistem pangan nasional memegang peranan penting dalam keberhasilan pengendalian situasi pangan. Pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD, swasta, serta asosiasi/komunitas merupakan insan pangan yang selalu dirangkul dan bahu membahu bersama Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA).
Kepala NFA Arief Prasetyo mengatakan, pencanangan tahun 2045 Indonesia dapat menjadi lumbung pangan dunia, BPN akan berupaya untuk mencapai ketahanan pangan. "Jadi BPN selalu bersama-sama untuk mencapai ketahanan pangan Indonesia yang lebih baik," ungkap dia dikutip Senin (29/7/2024).
"Apalagi tahun 2045 Indonesia dicanangkan bisa jadi lumbung pangan dunia. Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, tugas kita itu adalah menjaga harga di tingkat produsen sekaligus menjaga daya beli masyarakat serta kita harus menjaga tingkat inflasi di bawah pertumbuhan ekonomi," tambahnya.
Perubahan positif inflasi pangan dapat terlihat pada tren inflasi tengah tahun dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tengah tahun banyak disumbang oleh komoditas harga bergejolak selama kurun 6 tahun.
Terkait itu telah terjadi penurunan inflasi komponen harga bergejolak dilihat dari year to date. Pada inflasi tengah tahun 2022, inflasi komponen harga bergejolak mendekati 8 persen. Kemudian menurun di tengah tahun 2023 menjadi sekitar 3,30 persen dan kembali menurun di 2024 menjadi 1,72 persen.
Advertisement
Bapanas Awards 2024
Dengan BAPANAS Awards 2024, seluruh unsur insan pangan, Arief ingin dapat terkoneksi dengan seluruh stakeholder di bidang pangan.
"BPN ini tidak ada badan pangan daerah, jadi organisasinya slim, tapi kami engage dengan teman-teman kementerian/lembaga, sehingga organisasinya bisa sangat cepat komunikasi dengan dinas pemda yang membidangi pangan," jelas Arief.
"Malam ini adalah bagian dari peringatan HUT ketiga Badan Pangan Nasional (BPN). Acara ini untuk memberikan awarding berupa apresiasi kepada daerah-daerah yang selama ini memberikan kontribusi sangat baik untuk menjaga inflasi pangan dan ketahanan pangan nasional. Diberikan juga kepada asosiasi yang bergerak di bidang pangan yang kita mau apresiasi. Kita harap setelah ini akan lebih solid lagi," tutur dia.
Lebih lanjut, BAPANAS Awards 2024 terdiri dari berbagai kategori, antara lain Gerakan Pangan Murah (GPM) terbaik, Inovasi GPM terbaik, Pelaku Pangan Pendukung SPHP terbaik, dan kategori lainnya yang melibatkan seluruh elemen ekosistem pangan nasional. Di samping itu, juga ada penyerahan mobil SPHP, sarana prasarana logistik pangan, dan sertifikat Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) kepada beberapa pemerintah daerah.
