Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau Ketum PAN Zulkifli Hasan membantah isu adanya keretakan di internal Koalisi Indonesia Maju (KIM). Dia menyebut hubungan partai-partai di KIM sangat harmonis.
"KIM itu harmonis terus, lihat saja wajah saya kan terang tuh," kata Ketum PAN Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/8/2024).
Advertisement
Dia menilai perbedaan dukungan yang diberikan partai-partai KIM pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 merupakan hal yang wajar. Sebab, kata Zulhas, ada ratusan daerah yang menyelenggarakan Pilkada.
"Ya kalau Pilkada kan 500, 500 itu kadang-kadang ada keluarganya ada saudara, itulah Indonesia," ucap dia.
"500 berapa semuanya, 560 tambah gubernur hampir 600. Kalau 600 ada 1 dan 2 yang singgung ya layak, wajar," sambung Zulhas.
Terkait Pilkada Jakarta 2024, dia menyampaikan KIM belum memutuskan arah dukungan. Zulhas menepis KIM deadlock atau tidak menemukan kesepakatan terkait sosok yang akan didukung pada Pilkada Jakarta.
"Ya enggak lah itu kan karena masih sibuk. Pak Prabowo kan Presiden Terpilih masih melakukan kunjungan kerja. Begitu juga yang lain, kan masih lama," tutup Zulhas.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto bicara mengenai dinamisnya proses penggodokan Pilkada 2024. Menurutnya, bukan hal yang tabu jika Koalisi Indonesia Maju (KIM) tidak selalu satu perahu di Pilkada 2024.
"PAN ada beberapa Pilbup, itu sudah kami putuskan pasangannya tidak dengan KIM ada, tapi dengan KIM juga banyak. Nah oleh karena itu, istilah saya itu memang Pilkada ini relaksasi politik pasca-Pilpres," kata Yandri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 26 Juli 2024.
PAN: Bukan Hal Tabu Bila Berpisah Dukungan Dengan KIM di Pilkada 2024
Ketua Tim Desk Pilkada PAN ini mengatakan, PAN bisa bekerja sama dengan PDIP, NasDem, bahkan bareng PKS di beberapa Pilkada. Namun, Yandri berharap sebisa mungkin KIM tetap bersama-sama di Pilkada 2024.
"Nah jadi kita bisa, PAN dengan PDIP, PAN dengan NasDem, ada PAN dengan PKS, ada PAN dengan PKB, jadi itu tidak mutlak harus dengan Koalisi Indonesia Maju," ucapnya.
"Tapi kalau bisa itu diutamakan. Kenapa, misalkan beberapa daerah itu tidak ada titik temu di KIM, ya saya sebagai Ketua Tim Pilkada di DPP PAN, itu menyangkut chemistry dan kearifan lokal," sambung Yandri.
Dia menegaskan, pengusungan calon di Pilkada 2024 tidak bisa dipaksakan harus dengan KIM. Dia mencontohkan koalisi PAN dengan partai lain di luar KIM dalam Pilkada 2024 seperti di Bengkulu.
"Jadi tidak bisa dipaksakan di kabupaten kota maupun provinsi itu harus dengan Koalisi Indonesia Maju. Dan itu faktanya sudah banyak, PAN sudah hampir mengeluarkan lebih dari 170 SK sampai hari ini b1 KWK-nya, macam-macam," ujarnya.
"Contoh misalkan di Bengkulu, gubernurnya Ketua DPP PAN, calon gubernurnya Helmi Hasan, wakil gubernurnya dari PDIP, Pak Mian bupati dua periode Bengkulu Utara. Apakah dalam posisi ini KIM bisa masuk? Bisa saja," sambungnya.
Advertisement
Saling Menghormati
Wakil Ketua Umum PAN ini menegaskan, menyebut KIM saling menghormati urusan rumah tangga partai politik masing-masing. Jika PAN sudah cocok dengan calon lain dan cukup syarat mengusung kepala daerah, maka tak masalah berbeda dengan KIM di Pilkada.
"Kami saling menghormati, saling memahami keputusan rumah tangga masing-masing. Tapi memang dialog di tingkat pusat para ketua umum itu biasanya saling mencocokkan, kalau masih bisa. Tapi kalau misalkan calon yang memang nggak mau, dan chemistry-nya sudah nyambung, tadi saya bilang perahunya sudah cukup, ya kita bungkus, kita SK-kan," ujarnya.
Maka dari itu, Yandri menyatakan, perbedaan di Pilkada 2024 bukanlah hal tabu bila mana berpisah dukungan dengan KIM.
"Jadi itu yang bisa kami sampaikan, artinya bukan sesuatu yang tabu bilamana KIM itu berpisah di dukungan, baik di kabupaten kota maupun di pilgub," tutup Wakil Ketua MPR ini.
