Jokowi Tetapkan 15 Januari sebagai Hari Desa, Bukan Hari Libur

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menetapkan tanggal 15 Januari sebagai Hari Desa. Namun, Hari Desa tersebut bukanlah hari libur.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 02 Agu 2024, 12:30 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Desa Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Selasa, 23 Juli 2024. (Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menetapkan tanggal 15 Januari sebagai Hari Desa. Namun, Hari Desa tersebut bukanlah hari libur.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 23 tahun 2024 tentang Hari Desa. Aturan tersebut diteken Jokowi pada 31 Juli 2024.

"Menetapkan tanggal 15 Januari sebagai Hari Desa. Hari Desa bukan merupakan hari libur," demikian bunyi diktum kesatu dan kedua sebagaimana dikutip Liputan6.com dari salinan Keppres, Jumat (2/8/2024).

Jokowi memandang desa merupakan penyelenggara pemerintahan yang langsung melayani masyarakat dengan berbagai macam adat istiadat dan budayanya. Untuk itu, desa memiliki peran penting dalam pemerataan kesejahteraan dan memperkuat Indonesia.

"Untuk memperkuat peran desa dandalam rangka membangun pemahamanmasyarakat dan seluruh pemangku kepentingan agar menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pusat pertumbuhan dan kebudayaan daerah, serta untuk mempublikasikan kemajuan desa,perlu ditetapkan Hari Desa untuk mengingatkan seluruh elemen bangsa bahwa desa merupakan unsur pemerintahan terdepan dan terdekat dengan masyarakat dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia," bunyi poin pertimbangan.

Pertimbangan lainnya yakni, Undang-Undang Nomor6 Tahun 2024 tentang Desa yang mengatursecara komprehensif mengenai peran dankedudukan desa pada tanggal 15 Januari 2024. Undang-Undang ini dinilai sebagai momentum yang memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan RepublikIndonesia demi mewujudkan keadilan bagiseluruh rakyat Indonesia.

"Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentangHari Desa," jelas poin pertimbangan d.


Program Makan Siang Gratis Untungkan Warga Desa

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) akan menguntungkan banyak aspek. Termasuk masyarakat pedesaan dari perputaran dana yang diciptakan.

Mentan Amran menilai, program makan siang gratis yang menjadi andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto itu merupakan satu kesatuan dari hulu hingga hilir. Di sisi hilir merupakan alokasi makan siang gratis ke pada siswa sekolah.

Dia berharap, seluruh kebutuhan bahan-bahan tersebut bisa dipenuhi dari dalam negeri.

"Makan bergizi (gratis) tidak berdiri tunggal, makan bergizi adalah hilir, hulunya adalah ada bawang, ada cabai, ada beras, ada telur, ada ikan, ada ayam. Semua ini harapan kita adalah dipenuhi dalam negeri," ucap Mentan Amran, di Jakarta, dikutip Senin (29/7/2024).

Dia menjelaskan, jika seluruh bahannya dipenuhi dari dalam negeri, maka bisa memberikan keuntungan, baik untuk pengusaha maupun petani. Soal petani ini, artinya banyak penduduk di desa yang menerima manfaatnya.

 


Gerakan Ekonomi Desa

"Kalau ini dipenuhi dalam negeri Ini akan menggerakkan ekonomi pedesaan, menggerakkan ekonomi desa," ungkapnya.

 Dengan begitu, Mentan Amran menaksir ada dampak ekonomi atas perputaran yang yang tidak sedikit. Pada akhirnya, turut berkontrobusi pada catatan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Bayangkan kalau berapa triliun bergerak di desa Itu bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi kita," tegas Mentan Amran Sulaiman.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merayu Vietnam untuk ikut menanamkan investasi di sektor sapi perah Indonesia. Salah satunya untuk menopang program susu gratis ala pemerintahan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Diketahui, beberapa waktu lalu, Mentan Amran sempat mengunjungi Vietnam. Salah satu pembahasannya adalah rencana investasi tadi. Pada tahap awal, pemerintah akan menyiapkan lahan untuk pengembangan sapi perah tadi.

"Ini sementara akan kami undang, dia akan datang, dia membutuhkan 100.000 hektare lahan, pemerintah siapkan, dan mereka siap memproduksi susu 1,8 juta ton," ungkap Amran, di Jakarta, dikutip Senin (29/7/2024).

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya