Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan bahwa pihaknya tidak lagi melakukan penenggelaman dalam menindak kapal ikan ilegal.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, menjelaskan bahwa kapal-kapal yang digunakan secara ilegal masih bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih baik, salah satunya untuk kegiatan patroli.
Advertisement
“Jadi dibom itu kan menggunakan detonator dan harus mengajukan TNI. Membawa detonatornya sendiri riskan, dan angkanya (biaya) signifikan,” kata Pung Nugroho kepada media di Jakarta, Jumat (2/8/2024).
Ia juga melihat, penenggelaman kapal sendiri membutuhkan anggaran yang tak sedikit.
Selain itu, penenggelaman kapal juga dapat merusak lingkungan di laut karena pencemaran yang dihasilkan dari tumpahan sisa-sisa minyak di kapal.
”Dampaknya juga untuk lingkingan tidak bagus, ketika di bom kan ambyar dan menimbulkan sampah di sekitar lokasi, di mana oli dari mesin kapalnya bisa pecah sehingga mencemarkan laut,” jelasnya.
Maka dari itu, hal yang saat ini menjadi perhatian yaitu menggunakan kapal-kapal hasil sitaan kepada para nelayan atau instansi yang membutuhkan
“Kami sudah mengajukan ke badan kejaksaan dalam penyidikan ini agar keputusannya bisa digunakan KKP, dalam hal ini kami bisa digunakan untuk kapal patroli,” imbuhnya.
112 Kapal Maling Ikan Ditangkap, Negara Rugi Rp 3,1 Triliun
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) mengungkapkan bahwa selama semester I 2024 pihaknya mengamankan sebanyak 112 kapal yang mengambil ikan secara ilegal atau kapal maling ikan.
“Kinerja pengawasan di semester I kami menertibkan 112 kapal ikan yang terdiri dari 15 kapal ikan asing dan 97 kapal ikan Indonesia,” ungkap Plt.Dirjen PSDKP Pung Nugroho Saksono, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jumat (2/8/2024).
Dari 97 kapal pencuri ikan dari Indonesia ini yang ditindak penegakan hukum ada, tapi lebih banyak administrasi denda,” bebernya.
Adapun total nilai dari praktik ilegal ratusan kapal tersebut menyentuh Rp 3,1 triliun.
“Kami melakukan patroli bersama dengan penegak hukum lainnya dengan Bakamla, kepolisian, TNI AL, bahkan ikut beroperasi dengan aparat Australia di perbatasan Indonesia dan Australia,” jelas Ipung.
Dalam kesempatan itu, Ipung juga menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan penyeludupan Benih Bening Lobster (BBL) selama 2024.
”Kita berhasil menghentikan 22 penyelundupan BBL di 11 lokasi dengan kerugian yg dapat diselamatkan sebesar Rp. 266 miliar,” ungkapnya.
Tangkap Pencuri Ikan di Selat Malaka
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali mengamankan satu kapal ikan asing (KIA) ilegal berbendera Malaysia. Kapal pencuri ikan ini ditangkap saat melakukan aktifitas mencari ikan di Selat Malaka yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia.
Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), KKP Pung Nugroho Saksono menjelaskan, kapal PKFB 1269 ditangkap saat sedang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia dan tidak dilengkapi dokumen perizinan berusaha penangkapan ikan yang sah, serta menggunakan alat tangkap terlarang berupa jaring atau trawl.
Advertisement
5 AKB
“Ini merupakan bentuk komitmen KKP dalam rangka menindak tegas kapal pencuri ikan. Dan ini juga komitmen bahwa negara hadir di tengah masyarakat dalam rangka memberantas Illegal, unreported and unregulated fishing (IUUF),” ujar pria yang akrab dipanggil Ipunk, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (26/4/2024).
Kapal berukuran 97 gross tonnage (GT) membawa anak buah kapal (ABK) sebanyak lima orang termasuk nakhoda yang merupakan WNA berkebangsaan Myanmar dihentikan oleh Kapal Pengawas Hiu 03 saat melakukan aksinya pada 25 April 2024 Pukul 15:20 WIB.
“Hal ini juga merupakan upaya dari target 100 hari kerja saya, sesuai amanah yang diberikan Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono sejak 12 Februari 2024 silam,” jelas Ipunk.
