Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih RI Prabowo Subianto, memimpin rapat terbatas dengan sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju untuk membahas rencana kerja pemerintah, nota keuangan dan RAPBN 2025.
Dalam rapat terbatas yang diselenggarakan di Kantor Presiden Jakarta, Senin, Presiden Jokowi tampak duduk di tengah, kemudian diapit oleh Menhan Prabowo di sisi kanannya, serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno di sisi kanan.
Advertisement
"Pagi hari ini kita akan berbicara mengenai RAPBN 2025 dan saya ingin di dalam rencana rancangan APBN 2025 ini mengakomodasi semua program Presiden terpilih," kata Presiden Jokowi dikutip dari Antara, Senin (5/8/2024).
Presiden Jokowi menekankan bahwa rencana kerja pemerintah dan rancangan APBN Tahun Anggaran 2025 dapat mengakomodasi semua program yang dicanangkan oleh pemerintahan selanjutnya, yakni Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Dalam rapat tersebut, Presiden juga mengingatkan pentingnya mewaspadai risiko perlambatan ekonomi dunia yang dapat menyebabkan krisis pangan dan naiknya harga minyak.
"Yang paling penting waspadai risiko perlambatan ekonomi dunia, baik yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga, juga yang berkaitan dengan memanasnya geopolitik yang kemungkinan itu akan berimbas kepada krisis pangan, harga minyak yang naik," kata Presiden.
Presiden juga meminta agar rencana kerja pemerintah dapat mengoptimalkan langkah-langkah untuk peningkatan target penerimaan negara.
Adapun turut hadir dalam rapat tersebut, antara lain Menko bidang Polhukam Hadi Tjahjanto, Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menko bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.
Utang Pemerintah Sentuh Rp 8.444 Triliun, Berapa Pinjaman Luar Negeri Jelang Akhir Era Jokowi?
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan utang pemerintah hingga Juni 2024 telah mencapai Rp 8.444,87 triliun, naik sebesar Rp 91,85 triliun dari bulan sebelumnya sebesar Rp 8.353,02 triliun.
Peningkatan ini menyebabkan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) naik dari 38,71 persen menjadi 39,13 persen pada Juni 2024.
Meskipun mengalami peningkatan, posisi utang pemerintah masih berada di bawah batas aman yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu 60 persen terhadap PDB.
"Jumlah utang pemerintah per akhir Juni 2024 tercatat Rp 8.444,87 triliun. Rasio utang per akhir Juni 2024 yang sebesar 39,13 persen terhadap PDB, tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai UU Nomor 17 tahun2003 tentang Keuangan Negara," tulis Kemenkeu dikutip Rabu, 31 Juli 2024, ditulis Kamis (1/8/2024).
Kemenkeu menjelaskan, utang pemerintah terdiri dari dua jenis, yaitu surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Namun, mayoritas utang pemerintah per Juni 2024 didominasi oleh SBN sebesar 87,85 persen, sedangkan sisanya adalah pinjaman sebesar 12,15 persen.
Advertisement
Pinjaman Luar Negeri
Lebih rinci lagi, utang pemerintah dalam bentuk SBN mencapai Rp 7.418,76 triliun, terdiri dari SBN domestik sebesar Rp 5.967,70 triliun yang berasal dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), serta SBN valuta asing sebesar Rp 1.451,07 triliun.
Selain itu, utang pemerintah dari pinjaman luar negeri mencapai Rp 1.026,11 triliun, dengan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 38,10 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 988,01 triliun. Pinjaman luar negeri tersebut terdiri dari pinjaman bilateral, multilateral, dan dari bank komersial atau commercial bank. Masing-masing besaran pinjaman itu sebesar Rp 263,72 triliun, Rp 600,47 triliun dan Rp 123,83 triliun.
Kemenkeu juga mencatat profil jatuh tempo utang Indonesia per Juni 2024 masih terhitung aman, dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) sebesar 7,98 tahun. Disiplin pemerintah dalam mengelola utang juga mendukung pemertahanan peringkat kredit Indonesia pada level investment grade oleh lembaga pemeringkat kredit antara lain S&P, Fitch, Moody's, R&I, dan JCR.
