Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto menilai pergerakan dan korban judi online di Indonesia sudah masif. Karena itu, pemberantasan judi online tidak bisa diserahkan hanya pada satu institusi.
"Pemberantasannya perlu sinergi yang lebih utuh antara penegak hukum, masyarakat, dan pemerintah termasuk PPTAK, Kemenkominfo dan institusi lainnya," kata Didik.
Advertisement
Menurut dia, pemberantasan judi online harus secara menyeluruh, dari mulai hulu sampai hilir. Penegak hukum juga segan-segan menindak tegas oknum di institusi negara yang terbukti terlibat judi online.
"Membersihkan lantai yang kotor harus dengan sapu yang bersih. Segera tangkap dan hukum berat para beking dan bandarnya," ujar dia.
Ketegasan Penegak Hukum
Sedangkan anggota DPR Daniel Johan mengatakan, agar pemberantasan judi online lebih efektif, harus dengan target kinerja dan langsung dalam kendali presiden. Namun, ketegasan penegak hukum tetap menjadi faktor utama.
"Karena menyangkut masa depan Indonesia. Bisa suram Indonesia emas bila judi dan narkoba secara masif merambah anak-anak muda, bahkan di bawah umur hingga ke desa-desa termasuk kelompok miskin," kata Daniel.
Advertisement
