Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga, asosiasi profesi, dan akademisi di bidang Governance, Risk, and Compliance (GRC).
Sebelumnya, OJK mengadakan Forum Pre Risk & Governance Summit (RGS) yang melibatkan partisipasi aktif stakeholders untuk mendiskusikan isu signifikan terkait GRC sebagai masukan tema dalam forum RGS 2024 yang rencananya akan diselenggarakan pada November 2024.
Advertisement
Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena menjelaskan forum Pre-RGS bertujuan untuk mencari masukan dari asosiasi serta dari pengawas bidang di OJK.
"Setelah diskusi kita mengerucut terhadap beberapa isu antara lain yaitu cyber security dan sustainability," kata Sophia dalam konferensi pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Juli 2024, Senin (5/8/2024).
Sophia menuturkan, dari sisi cyber security atau keamanan siber OJK fokus pada pengembangan ekosistem untuk identifikasi dan menangani serangan siber, serta membangun kesadaran dari sumber daya manusia perusahaan maupun instansi ditingkatkan.
Hal yang menarik, menurut Sophia adalah mitigasi kerja sama teknologi informasi dengan pihak ketiga yang saat ini ditengarai menjadi salah satu celah dari serangan siber.
"Untuk tema keberlanjutan yang menjadi fokus utama antara lain standarisasi pelaporan berkelanjutan khususnya di sektor publik dan juga untuk penyajian informasi atas pelaksanaan ESG,” pungkas Sophia.
Strategi OJK Genjot Warga Desa Akses Layanan Keuangan
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan inklusi keuangan khususnya di wilayah pedesaan melalui program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, kunci pertumbuhan ekonomi nasional adalah kekuatan potensi domestik yaitu pertumbuhan ekonomi daerah.
"Tentu dengan menopang seluruh perekonomian di daerah adalah di tingkat desa," kata Mahendra, dalam sambutannya pada acara Kick Off EKI di Wilayah Perdesaan Tahun 2024 di Desa Dolokgede, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dikutip dalam keterangan resmi, Minggu (4/8/2024).
Mahendra menyampaikan sejak tahun lalu, 35 Kantor OJK Daerah telah diberikan tugas tambahan yaitu menginventarisasi, memetakan, dan mendukung pertumbuhan serta optimalisasi sektor dan industri unggulan di setiap provinsi secara menyeluruh sampai tingkat kabupaten dan kota.
"Sedangkan, untuk wilayah desa, disambut dengan program EKI sehingga partisipasi dan manfaatnya dirasakan secara lebih menyeluruh. Untuk itu, kami bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)," ujar Mahendra.
Advertisement
Program EKI
Dalam Kick Off EKI, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan inisiasi EKI di dalamnya mencakup program Desaku Cakap Keuangan yang menjabarkan upaya OJK menumbuhkan sumber ekonomi baru di wilayah Indonesia, utamanya untuk wilayah perdesaan di Indonesia.
"Kami sudah menginisiasi sebanyak 36 EKI yang alhamdulillah secara hasil sudah berdampak pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, terutama bagaimana membuat masyarakat memilih akses keuangan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui salah satunya adalah pemberdayaan UMKM di perdesaan," kata Friderica.
Pada 2024, program EKI diimplementasikan di 44 wilayah desa di bawah koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan melibatkan Kantor OJK di daerah, Kementerian/Lembaga terkait dan Lembaga Jasa Keuangan, salah satunya di Desa Dolokgede, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
OJK Jaga Masyarakat Desa dari Pinjol-Lintah Darat Pakai Cara Ini
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat inklusi dan literasi keuangan di pedesaan masih jauh di bawah perkotaan. Maka, dibutuhkan sederet upaya untuk menjaga masyarakat desa.
Terlebih, ada kekhawatiran masuknya layanan keuangan ilegal dari rendahnya pengetahuan masyarakat atas produk-produk keuangan formal atau resmi. Sebut saja, ada pinjaman online (pinjol) ilegal hingga 'lintah darat' yang kerap mengkhawatirkan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan ada jarak yang cukup besar antara inklusi dan literasi keuangan di kota dan di desa.
"Tadi saya sampaikan, OJK kan menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang baru kita rilis kemarin, itu ada gap yang cukup besar antara inklusi dan literasi antara desa dan kota," ujar Friderica usai Kick-Off Ekosistem Keuangan Inklusif di Desa Dolokgede, Bojonegoro, Jawa Timur, Sabtu (3/8/2024).
Survei itu mencatat, indeks inklusi keuangan di perkotaan sebesar 78,41 persen, sedangkan di pedesaan 70,13 persen. Sementara itu, literasi keuangan di perkotaan sebesar 69,71 persen dan di pedesaan baru 59,25 persen.
Friderica menegaskan, upaya peningkatan angka inklusi dan literasi keuangan tadi dilakukan dengan berbagai program. Salah satunya Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di beberapa titik pedesaan di Indonesia.
"Untuk itu kita berusaha mengejar ketertinggalan dengan memberikan edukasi dan inklusi kepada masyarakat desa," kata dia.
Tujuan besarnya yakni mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Ini bisa dilakukan melalui penguatan potensi-potensi ekonomi yang tersimpan dan belum optimal.
"Selain tentu utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama juga menghindarkan masyarakat dari akses keuangan yang ilegal. Terhadap pinjol ilegal, amit-amit apalagi judi online dan juga lintah darat tersebut," ungkap Friderica.
Advertisement
