Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyatakan, Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
Selain itu, pemerintah juga tetap alokasikan anggaran untuk Pembangunan IKN dalam rancangan APBN Tahun 2025.
Advertisement
"Itu sudah masuk dalam RPJP, hanya besarannya nanti yang pasti disesuaikan, tapi bahwasanya itu dalam dokumen strategis negara, sudah ada itu IKN,” ujar Moeldoko seperti dikutip dari Antara, Selasa (6/8/2024).
Moeldoko menuturkan, pemerintahan selanjutnya yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang akan melakukan perhitungan kemampuan APBN untuk pembangunan IKN.
Moeldoko mengatakan, realisasi pembangunan IKN dan program lainnya ditentukan oleh pemerintahan selanjutnya, yang salah satunya dilihat dari porsi kebutuhan dan prioritas.
"Aku tidak tahu persis besarannya ya, tapi alokasi itu sudah ada. Semuanya tergantung dari pemerintahan yang baru akan melihat prioritasnya. Kalau ditanya sekarang bagaimana besarannya itu bisa azas fleksibility, melihat kebutuhan dan prioritasnya," ujar Moeldoko.
Saat ditanya soal kelanjutan IKN, Moeldoko menjawab pemerintahan Prabowo Subianto memiliki transisi yang sejalan (in line) dengan pemerintahan saat ini Oleh karena itu, Moeldoko menilai tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang kelanjutan program pembangunan IKN pada masa pemerintahan selanjutnya.
"Sesuatu yang in line antara pemerintahan yang sekarang ini dengan yang akan datang, sehingga apa? Tidak perlu dikhawatirkan," ujar Moeldoko.
Masa Depan Pembangunan IKN Ditentukan 16 Agustus 2024
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati angkat suara soal alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada APBN 2025.
Sang Bendahara Negara belum mau memastikan apakah alokasi dana pembangunan IKN sudah masuk ke dalam APBN 2025. Hal itu nantinya akan diketahui saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) membacakan Nota Keuangan pada 16 Agustus 2024.
"Kan APBN-nya sedang disusun. Jadi nanti ya yang untuk beberapa final kebijakan-kebijakan yang substansial baik dari sisi penerimaan negara dan belanja, nanti kita akan tuangkan di dalam notak keuangan. Jadi tolong bersabar sedikit ya," ujarnya seusai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (5/8/2024).
Sri Mulyani sebelumnya telah mencatat, alokasi anggaran untuk pembangunan IKN sejak 2021-2024 menelan dana Rp 72,5 triliun.
Untuk tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan IKN sebesar Rp 40 triliun. Dari total alokasi tersebut, anggaran yang telah digunakan sebesar Rp5,5 triliun. Untuk rinciannya, realisasi anggaran untuk klaster infrastuktur telah mencapai Rp Rp3,4 triliun dari pagu Rp 36,4 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan gedung di kawasan Istana negara, kawasan Kementerian Koordinator, dan Kementerian lain, serta gedung OIKN.
Pembangunan Lainnya
Selain itu, juga digunakan untuk pembangunan tower rusun ASN dan Hankam; rumah tapak Menteri; pembangunan jalan tol IKN, jalan dan jembatan IKN serta bandara VVIP; penataan dan penyempurnaan kawasan bendungan Sepaku, Semoi, Embung KIPP, pengendalian banjir IKN.
Sedangkan, anggaran selanjutnya digunakan untuk klaster non infrastruktur yakni realisasinya sudah mencapai Rp 2 triliun dari pagu Rp 3,3 triliun.
Anggaran untuk klaster non infrastruktur ini digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan; promosi, publikasi, dan sosialisasi IKN, laporan dan rekomendasi kebijakan pada KL, kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi, dukungan pengamanan Polri, dan operasional Otorita IKN.
Advertisement
OIKN: Investasi Swasta di IKN Hampir Rp 60 Triliun
Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur dilakukan bertahap dan investasi dari swasta hampir Rp 60 triliun hingga kini.
Hal itu disampaikan Deputi Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimudin pada ASN Festival 2024 di Jakarta, Sabtu, 3 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara, Minggu (4/8/2024). "Investasi dari swasta itu hampir Rp60 triliun. Jangan banyak lihat yang hoaks-hoaks bahwa ini akan mangkrak, ini pembangunan tidak ada, investasi tidak ada. Jadi semua itu saya pastikan tidak benar," ujar dia.
Alimudin menuturkan, pada tahap awal hingga 2024, pembangunan IKN difokuskan kepada penyelesaian prasarana dasar antara lain air minum, jalan tol, pusat perbelanjaan, dan beberapa fasilitas umum lainnya seperti rumah sakit dan pendidikan.
"Investasi swasta yang terlibat di antaranya pembangunan hotel, perumahan, mal dan lain-lain termasuk sekolah," kata dia. Alimudin mengatakan, dalam waktu dekat akan dilakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) yang mana perbankan juga ikut.
"Informasi ini perlu saya sampaikan, karena kalau orang nyinyir-nyinyir seolah-olah IKN itu harus selesai di tahun ini. Enggak tahun ini adalah penyelesaian prasarana dasar," ujar Alimudin.
Alimudin mengungkapkan, OIKN segera menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Ia menilai, regulasi harus disesuaikan dengan kebutuhan agar percepatan pembangunan bisa tercapai sesuai target pada 2045.Alimudin menuturkan, proses pembangunan IKN masih panjang dan memerlukan waktu.
Pembangunan Butuh Waktu
Dia mengatakan, manfaat hasil pembangunan ibu kota negara akan dapat dirasakan ketika sudah 20 tahun berlalu.
Dia menambahkan pembangunan IKN adalah bagian dari sejarah besar yang sedang dibentuk. Ia mengaku bangga bisa menjadi bagian dari sejarah pembangunan Ibu Kota Negara di IKN.
"Ini prosesnya masih panjang, menurut teori rohnya ibu kota suatu negara itu akan terasa nanti setelah 20 tahun. Teman-teman semua nanti akan menikmati, kami hanya menjadi bagian history the makingnya Ibu Kota Nusantara," tutur dia.
Alimudin juga mengungkapkan pada 17 Agustus akan diadakan upacara HUT Ke-79 RI pertama di IKN. Selain itu, sistem transportasi lokal yang akan digunakan di IKN akan berbasis tanpa awak, dan digitalisasi menjadi aspek penting dalam pengembangan kota.
Advertisement
