Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno merespons isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) cawe-cawe terhadap aspek legal perpanjangan kepengurusan PDI Perjuangan 2019-2024. Bahkan, Jokowi dikabarkan memberikan tim khusus untuk mengkaji itu.
Pratikno menyebut, ia sudah memperlihatkan pemberitaan mengenai kabar tersebut kepada Jokowi. Kepala negara pun memberikan respons.
Advertisement
"Ya ini tadi saya tunjukkan ke pak Presiden, beliau juga apa, 'oh ada berita apa ini?' Gitu," kata Pratikno di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (6/8).
Menurut Pratikno, Jokowi sama sekali tidak mengetahui mengenai isu tersebut. Dia pun membantah cerita cawe-cawe terhadap kepengurusan baru partai Megawati Soekarnoputri tersebut.
"Padahal kita sama sekali, beliau sama sekali tidak tahu sama sekali mengenai hal itu. Jadi enggak ada sama sekali cerita itu," ujar Pratikno.
Hubungan dengan Megawati
Lebih Lanjut, Pratikno juga ditanya hubungan Jokowi dan Megawati hingga sekarang ini. Apakah ada rencana pertemuan keduanya, ia memastikan jadwal Jokowi sibuk pada bulan Agustus jelang persiapan upacara di Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Saya belum tahu jadwalnya. Belum tahu, kan dalam bulan Agustus ini kan kita juga ada banyak event, ya. Yang jelas nanti pada tanggal 16 ada pidato Kenegaraan, terus kemudian tanggal 17 ada upacara detik-detik proklamasi di mana nanti Presiden akan hadir juga, akan hadir menjadi inspektur upacara di IKN," pungkasnya.
Advertisement
Jokowi Bakal Kumpulkan Kepala Daerah se-Indonesia ke IKN 13 Agustus 2024
Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono membenarkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memanggil kepala daerah se-Indonesia ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan pada 13 Agustus 2024.
"Iya, 13 (Agustus 2024) gubernur se-Indonesia dikumpulkan, penjabat (pj) gubernur oleh Pak Presiden," kata Heru Budi Hartono kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/8/2024).
Heru menyampaikan, giat itu akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama akan berlangsung pada pukul 09.00 WIB yang diperuntukkan bagi bupati dan wali kota.
"Setelah itu pukul 10.00 WIB dilanjutkan para gubernur," kata Heru.
Menurut Heru, Presiden Jokowi akan menyampaikan sejumlah hal kepada kepala daerah se-Indonesia. Salah satunya mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
"Macam-macam, ada tahapan proses pilkada, wilayah masing-masing harus aman, menjaga netralitas," ungkap Heru.
Selain itu, lanjut Heru, para kepala daerah se-Indonesia juga akan diminta untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai rancangan pembangunan daerah yang ada.
"Lantas juga bisa merealisasikan kegiatan-kegiatan RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dan banyak lagi," kata dia.
Sumber: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka.com
