PDIP Kritik Pemkot Malang, Penyakit Menular Terus Naik Tapi Anggaran Terbatas

Liputan6.com, Malang - Legislator mengkritik kebijakan Pemerintah Kota Malang terkait penanganan penyakit menular seperti HIV/AIDS dan tuberculosis (TBC). Sebab, setiap tahun angka kasus baru tinggi tapi alokasi anggaran untuk penanganannya terbatas.

Berdasar Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, sepanjang 2023 lalu ditemukan 460 kasus baru positif HIV/AIDS. Sementara untuk penyakit TBC pada tahun lalu terdata ada sebanyak 900 kasus baru.

Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Malang Tentang Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan 2024 mempertanyakan strategi Pemkot Malang dalam menangani masalah kesehatan secara preventif dan rehabilitative.

“Temuan kasus baru positif HIV/AIDS dan TBC pada tahun lalu tinggi. Tapi kenapa anggaran penanganannya tidak maksimal,” kata juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang, Iwan Mahendra, kemarin.

Dia menyebut alokasi anggaran di Dinkes pada APBD 2024 untuk HIV/AIDS hanya sebesar Rp 75 juta, sedangkan untuk TBC sebesar Rp 100 juta. Melihat alokasi anggaran yang disiapkan itu, dewan menilai upaya pencegahan dan rehabilitasi kurang maksimal.

“Masalah anggaran masih sangat minim dan jauh dari kata maksimal. Pemkot harus menjelaskan itu,” ujar Iwan.

Pemkot Malang sendiri menganggap usulan anggaran untuk penanganan penyakit HIV/AIDS dan TBC sudah optimalkan. Selain itu, anggarannya tidak hanya bersumber dari APBD Kota Malang saja. Ada pula dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan lembaga donor Global Fund.

Pejabat Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dalam Sidang Parupurna Jawaban Wali Kota terhadap pandangan Pandangan Umum Fraksi DPRD, telah dilakukan pergeseran anggaran dari sub kegiatan yang lain untuk menambah anggaran kegiatan HIV/AIDS di Malang kota.

“Program penanggulangan maupun pengobatan HIV/AIDS dan TBC berkolaborasi dengan Global Fun. Sehingga tidak semua kegiatan menggunakan APBD,” kata Wahyu, Rabu, 7 Agustus 2024.