Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilkada 2024 menjadi pintu masuk untuk memuluskan program-program pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di tingkat daerah.
Menurutnya, sinkronisasi program pemerintah pusat akan lebih mudah terealisasi jika kepala daerah terpilih berasal dari kandidat yang diusung oleh KIM Plus. Sebaliknya, jika yang menang kepala daerah dari partai oposisi maka ada potensi terjadi hambatan implementasi program.
Advertisement
“Kalau saya sih melihatnya pemerintah daerah itu harus paralel, harus satu frekuensi dengan pemerintah pusat. Jadi kalau pemerintah daerahnya dari partai berbeda dari lawan politik itu sulit untuk mengimplementasikan kebijakan pusat ke daerah,” ujar Ujang, Rabu (7/8/2024).
Ujang mencontohkan saat pandemi Covid 19 melanda seluruh wilayah Indonesia, kebijakan penanganan Covid 19 yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat perlawanan oleh sejumlah kepala daerah yang tidak sejalan seperti halnya pemerintah DKI Jakarta yang kala itu masih dipimpin Anies Baswedan selaku gubernur.
“Waktu Covid 19 itu kan banyak partai-partai oposisi menolak kebijakan Jokowi termasuk di DKI juga, Anies waktu itu kan silang pendapat selalu dengan pemerintah pusat dengan pemerintahan Jokowi dalam konteks penanganan pandemi, entah mana yang benar entah pemerintah pusat atau pemerintah daerah tapi komandonya tidak jalan, jadi selalu berbeda,” ucapnya.
Belajar dari pengalaman tersebut, Ujang mengatakan wajar saja jika koalisi partai-partai pemenang pemerintah berusaha untuk menguasai atau memenangkan daerah-daerah strategis dengan membentuk KIM Plus.
“Mungkin dari pengalaman itu maka KIM atau KIM Plus atau kubu pemerintah ingin mekanisme demokrasi pilkada itu dikuasai dimenangkan di banyak daerah termasuk daerah-daerah strategis dari kubu pemerintah atau dari kubu KIM Plus, agar kebijakan-kebijakan Prabowo-Gibran ke depan di tingkat pemerintah daerah itu berjalan, tidak terjadi penolakan-penolakan dari kepala daerah partai oposisi,” ucapnya.
Lanjut Ujang menyampaikan tidak hanya di Pilkada, KIM Plus juga mestinya terbentuk di lembaga eksekutif pusat. Pasalnya, kekuatan KIM saja masih belum menguasai mayoritas kursi di DPR, masih kalah dengan pihak opisisi.
“Di parlemen sudah pasti ya KIM harus mayoritas atau KIM Plus karena kan KIM sejatinya belum 50% kekuatan di parlemennya, maka butuh PKB, Nasdem, PKS untuk menggenapi atau memperbesar, membuat super koalisi pemerintahan. Karena bagaimanapun kalau KIM nya lemah di parlemen ya sulit untuk menjaga mengawal pemerintahan atau mengawal jalannya eksekutif,” bebernya.
“Jadi suka tidak suka, senang tidak senang ketika KIM belum mayoritas, maka harus merangkul kekuatan lain dengan istilah KIM Plus itu,” sambungnya.
Ajang Keberlanjutan Pilpres
Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara bahwa momentum pilkada serentak 2024 ini menjadi ajang keberlanjutan Pilpres 2024 kemarin.
“Secara teoritis dan praktiknya, penyelenggaraan kekuasaan sekarang ini kan Prabowo-Gibran dan dia diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, nah sekarang ada pilkada serentak sebagai kelanjutan,” katanya.
Igor berpendapat berjalannya program Prabowo-Gibran akan mudah terealisasi jika solid dengan para kepala daerah.
“Misalnya di daerah-daerah tertentu terutama untuk kabupaten ya itu lebih efektif jika misalnya yang menang dari Koalisi Indonesia Maju, bupatinya, walikotanya menang, bahkan gubernurnya menang itu bersinkronisasi dengan keberlanjutan pemerintahan atau mensukseskan program-program Prabowo Gibran,” paparnya.
Menurut Igor, pertarungan Pilpres 2024 kemarin belum selesai, masih berlanjut ke tingkat pilkada. Oleh karena itu, setidaknya KIM Plus dapat memenangkan setidaknya di wilayah strategis seperti di Pulau Jawa dan Sumatera.
“Permainannya belum game over, tetapi permainannya berlanjut di pilkada karena salah satu cara untuk menjegal nanti program-program yang signifikan oleh Prabowo-Gibran seperti hilirisasi dan terutama makan bergizi. Oleh sebab itu, salah satunya harus ditopang oleh kepala-kepala daerah yang pro pemerintah,” ucapnya.
“Nah yang jelas pilkada serentak sekarang wajib dimenangkan oleh koalisi atau tokoh-tokoh yang diusung oleh koalisi Indonesia maju, terutama di Jawa dan Sumatera karena itu 78,5% dari total pemilih,” imbuhnya.
Advertisement
Prabowo’s Effect
Lebih jauh Igor mengatakan pada Pilkada 2024 ini KIM Plus diuntungkan oleh adanya Prabowo’s effect sebagai presiden yang disukai oleh mayoritas masyarakat. Sehingga ada kecenderungan pemilih akan memilih calon kepala daerah yang juga mendukung Prabowo.
“Prabowo setelah dia menerima kekuasaan tanggal 20 Oktober itu partisipasi publik atau voters, pemilih itu cenderung lebih signifikan untuk melihat Prabowo sebagai kepala negara, jadi efek Prabowo akan lebih di pilkada ini. Karena kan Prabowo sudah dilantik, sebulan setelah pelantikan presiden baru pencoblosan pilkada,” tuntasnya.
