Golkar Umumkan Rekomendasi Maju Pilkada 2024 untuk 10 Provinsi, Siapa Saja?

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical meminta seluruh kader solid dan bersatu. Dia mengungkapkan, pencapaian partai dalam Pilpres dan Pileg 2024 adalah buah dari soliditas tersebut.

Ical pun mengingatkan, Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar akan digelar pada Desember tahun 2024.

"Saya meminta seluruh kader Golkar menaati keputusan Munas sebagai keputusan final dan tertinggi partai," kata dia dalam keterangannya, Rabu 7 Agustus 2024.

Ical pun berharap Munas Golkar berlangsung terbuka dan mempersilahkan seluruh kader yang berminat dan yang digadang-gadang maju bisa mempersiapkan diri.

Ical juga mengapresiasi seluruh pengurus DPD Golkar tingkat I dan II seluruh Indonesia yang tetap solid dan konsisten mendukung kepemimpinan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, serta menjunjung tinggi hasil keputusan Munas 2019 dan Rapimnas 2021.

Dia juga meminta, kesolidan kader ini juga disiapkan guna memanaskan mesin partai untuk menghadapi Pilkada 2024.

Partai Golkar bakal menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada tahun ini. Salah satu agenda Munas Golkar 2024 adalah pemilihan Ketua Umum yang digelar tiap lima tahunan.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan, Munas Partai Golkar tetap sesuai dengan jadwal yang disepakati pada Desember 2024. Hal ini menepis adanya isu Munas akan dipercepat.

"Desember (2024)," ujar Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 16 Mei 2024.

Kemudian, saat ditanya apakah hal itu menutup peluang adanya Munas Luar Biasa (Munaslub), penyelenggaraan sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

"AD/ART sudah menyatakan Desember (2024)," ujar Airlangga.

Soal kabar Munas Golkar dipercepat juga mendapat respons dari senior Golkar yang juga Wakil Presiden (Wapres) ke-10 Jusuf Kalla (JK).

JK memastikan, Munas Golkar tidak akan dipercepat.

"(Munas dipercepat) Enggak lah, mereka sudah diputuskan dengan seluruh DPD, yang menentukan kan DPD bukan orang lain. DPD Rapim di Bali, memutuskan itu, itu secara partai sudah begitu memenuhi anggaran dasar. Otomatis, dan sudah disetujui oleh DPD semua," kata JK kepada wartawan di kediamannya, Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu 20 Maret 2024.

"Iya, kan tidak boleh. Kalau dipercepat kan Munaslub namanya, kalau Munaslub, nanti Munas, Munas lagi," sambung JK.

Lalu, terkait dengan calon ketua umum. Wapres ke-12 ini menjelaskan, syarat untuk bisa menjadi calon harus menjadi pengurus selama satu periode.

"Ya kan sudah jelas bahwa Golkar akan Munas pada Desember ya, bahwa ada calon, selama calon memenuhi syarat, dia kader Golkar, karena itu pernah pengurus lima tahun, satu periode, itu saja sebenarnya caranya, gampang caranya," jelas JK.