Liputan6.com, Bandung - Pada akhir pekan ini Bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mejeng di Kantor Gubernur Jawa Barat (Jabar), Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung dari Kamis-Minggu (8-11/8/ 2024).
Bus KPK ada di Gedung Sate selama empat hari sampai akhir pekan ini dalam rangkaian 'Roadshow Bus KPK 2024' untuk sosialisasi pencegahan korupsi kepada masyarakat.
Advertisement
Bandung menjadi kota ketiga di Jabar setelah sebelumnya Roadshow Bus KPK hadir di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat. Secara nasional Roadshow Bus KPK digelar di 12 daerah.
"Roadshow Bus KPK 2024 resmi dibuka oleh Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin, pada Kamis (8/8/2024)," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar Ika Mardiah, ditulis Kamis, (8/8/2024).
Ika menyebutkan masyarakat yang khususnya yang berada di Bandung Raya dipersilakan datang ke Bus KPK di Gedung Sate karena akan ada banyak acara penting mengenai pencegahan korupsi.
Dimulai dari berbagai lomba bertema antikorupsi, temu komunitas pegiat korupsi, pemutaran film, edukasi antikorupsi kepada pelajar SMA se-Jabar, hingga rapat koordinasi (rakor) untuk mendengarkan komitmen para kepala daerah memberantas korupsi.
Sebelumnya, pada 4 Agustus 2024 telah digelar talkshow dan diseminasi pencegahan korupsi di sektor jasa konstruksi, properti, dan migas menghadirkan pembicara berkompeten.
"Menyusul nanti atau Jumat, diseminasi cegah korupsi di BUMD dan sektor kesehatan. Kemudian, kuliah umum antikorupsi yang akan digelar di Universitas Padjadjaran, Telkom University, dan Universitas Pasundan," kata Ika.
Ika menambahkan pada hari Sabtu akan ada lomba senam 'Hajar Serangan Fajar' dan Minggu ada QRIS Run 2024 sekaligus akan menjadi penutup rangkaian acara. Selain itu ada bazaar UMKM untuk meramaikan suasana Roadshow Bus KPK 2024.
"Berakhir pekan dengan keluarga dan anak - anak ke Gedung Sate mendengarkan pesan antikorupsi yang dikemas dengan menyenangkan, sekali - sekali boleh juga dilakukan," tambah Ika.
Roadshow Bus KPK telah dimulai sejak 2023 dengan sasaran provinsi, kabupaten dan kota yang dipilih KPK. Kegiatan ini merupakan program unggulan dari Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, KPK RI.
Tujuan utama dari program tersebut untuk membumikan isu-isu pemberantasan korupsi, menyosialisasikan program antikorupsi, mempererat keterlibatan masyarakat dalam program antikorupsi dan membangun kolaborasi, serta sinergi dengan berbagai stakeholders dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Pemerintah Jabar berkomitmen memberantas korupsi dengan melakukan beberapa inisiatif, di antaranya dengan pengadaan barang dan jasa secara online yang bisa diakses publik melalui laman LPSE Jabar.
Kemudian, berbagai aplikasi layanan dasar yang bisa diakses secara daring sehingga antara petugas dan warga tidak saling bertemu, yang bisa mengurangi potensi pungli dan korupsi.
Dalam pencegahan, Pemdaprov Jabar bersinergi dengan kepolisian, civil society, dan KPK untuk sosialisasi dan edukasi tentang korupsi terutama di kalangan pelajar.
Keluarga Berperan Penting Dukung Gerakan Antikorupsi
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin mengatakan bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus dilawan dengan tegas dan konsisten.
"Korupsi bukanlah sekadar kejahatan yang merugikan negara secara materi, tetapi juga menggerogoti moral dan etika bangsa. Oleh karena itu perjuangan melawan korupsi harus dimulai dari diri kita sendiri," ujar Bey.
Bey menekankan pula pentingnya peran keluarga dalam mendukung gerakan antikorupsi.
"Jadilah agen antikorupsi di ruang lingkup keluarga dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini kepada anak-anak kita. Mereka adalah generasi penerus yang akan melanjutkan perjalanan bangsa ini," kata Bey.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Jabar siap memberikan dukungan penuh untuk kesuksesan Roadshow Bus KPK 2024.
"Kami akan memastikan pelaksanaan Roadshow Bus KPK dapat terlaksana dengan baik," ucap Bey.
Bey juga mengajak seluruh kepala daerah untuk bekerja sama dengan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan KPK agar program-program antikorupsi dapat berjalan efektif dan efisien.
"Mari kita wujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat," sebut Bey.
Kemudian mengenai rapat koordinasi kepala daerah se-Jabar kali ini Bey menyebut, tujuan utamanya untuk menyelaraskan pemahaman di antara seluruh kepala daerah tentang pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
"Kita semua menyadari bahwa tantangan yang kita hadapi semakin kompleks dan penuh dengan ketidakpastian baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu kita perlu membangun kerja sama yang kuat dan solid, yang didasari pada kepentingan masyarakat demi kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Barat," ujar Bey di hadapan para kepala daerah yang hadir dalam Roadshow Bus KPK 2024 dengan tema "Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” dan Rapat Koordinasi Kepala Daerah di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (8/8/2024).
Bay juga menekankan pentingnya kolaborasi antar wilayah di Jabar untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan dan penguatan ekonomi daerah.
"Kolaborasi yang erat antar wilayah di Jabar akan menjadi wadah yang sangat efektif dalam memperkuat sinergi untuk pengembangan dan penguatan ekonomi daerah," terang Bey.
Bey Machmudin berharap Roadshow Bus KPK 2024 dan rakor kepala daerah ini dapat menjadi momentum bagi semua pihak untuk memperkuat komitmen dalam memberantas korupsi.
"Semoga rapat koordinasi kepala daerah kali ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret serta solusi nyata dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan kita yang pada akhirnya menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat," harap Bey.
Advertisement
Roadshow Bus Antikorupsi KPK 2024
Dilansir laman KPK, sebelumnya usai melewati 5 kota di 2 Provinsi pulau Jawa, Bus Antikorupsi tiba di Bumi Atlas, Kota Semarang, Jawa Tengah. Semarak dari masyarakat setempat mengiringi tibanya Bus Antikorupsi di Taman Indonesia Kaya, Semarang, Kamis (11/7/2024).
Bersamaan, gelora Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerukan bahwa perilaku koruptif seyogianya dapat dicegah dengan dilandasi kesadaran diri sendiri akan bahaya korupsi sekecil apapun.
"KPK selama 10 tahun terakhir, menggelar Roadshow Bus Antikorupsi sebagai cerminan pendidikan antikorupsi. Ini juga merupakan sosialisasi dari KPK akan bahaya korupsi, sebab pemberantasan korupsi tentu tidak menjadi tugas KPK saja, ini merupakan pekerjaan rumah kita bersama," ucap Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam pembukaan Roadshow Bus ‘Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi’ di Semarang.
Lebih lanjut, Alex menyebut banyak upaya KPK melalui berbagai pendekatan. Semisal kegiatan Roadshow Bus Antikorupsi ini ataupun Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST).
Keduanya merupakan upaya KPK dalam pemberantasan korupsi melalui pendekatan pendidikan dan pencegahan.
"Namun, ini program berkelanjutan. Bagaimana harus tertanam nilai soal kejujuran, kerja keras, dan lainnya pada anak-anak yang kita ajari, bersamaan tugas orang tua sebagai role model dalam keluarga. Jangan sampai sudah belajar di sekolah nilai antikorupsi, tapi pada kenyataannya (lapangan) tidak seperti itu," terang Alex.
Upaya lainnya menjaga pemerintahan berintegritas, KPK melakukan mitigasi dengan memotret integritas dari setiap Pemerintah Provinsi, Kota, hingga Kabupaten di wilayah Jawa Tengah melalui Survei Penilaian Integritas (SPI).
Adapun hasil SPI 2023, memperlihatkan Pemprov Jawa Tengah mendapat nilai 77,90, yang masuk kategori waspada, sementara Pemkot Semarang meraih nilai 74,80 (waspada).
Dengan demikian dapat dikatakan diperlukan penguatan agar potret integritas di tiap pemerintah daerah lebih baik lagi.
"Integritas tidak bisa lepas dari pengendalian diri, sifat keserakahan dapat berujung petaka. Jangan sampai cita-cita Indonesia Emas 2045 dicederai oleh bentuk-bentuk korupsi," tambah Alex.
Koordinasi antara KPK dan Pemprov Jawa Tengah, juga terus diperkuat. Sebagai gambaran, penguatan yang dilakukan Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK tergambar pada jendela Monitoring Center for Prevention (MCP).
Secara umum di lingkup Pemprov Jawa Tengah telah menunjukkan progres keberhasilan yang signifikan. Itu tergambar dari rerata MCP tahun 2023 di Pemprov Jawa Tengah, yang menunjukkan nilai 91.
Khusus Pemkot Semarang, skor MCP-nya adalah 98. Sehingga, dapat disebutkan pemerintah daerah di Jawa Tengah sudah cukup efektif dalam memetakan titik rawan potensi korupsi.
Edukasi Bahaya Petty Corruption
Dalam kesempatan sama, Alex menerangkan bahwa korupsi tidak hanya bicara soal penangkapan tersangka pelaku tindak pidana korupsi saja.
Tanpa disadari, perilaku koruptif sebenarnya muncul dari kebiasaan melakukan petty corruption atau perilaku koruptif skala kecil, semisal penyimpangan pelayanan publik.
"Kita dapat mencontoh Bung Hatta, yang ingin membeli sepatu asal Swiss, tapi beliau tidak dapat membelinya sampai akhir hayat, karena harus mengumpulkan uang pribadi, pun keteladan polisi Hoegeng, mereka-mereka orang berintegritas dan memiliki kapabilitas yang seharusnya jadi contoh bagi kita," tegas Alex.
Sementara itu, PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menyambut baik rangkaian Roadshow Bus Antikorupsi KPK di Bumi Atlas.
Sepakat dengan Alex, pencegahan dapat dikedepankan, bersamaan upaya penindakan pidana korupsi.
"Saat ini, Jawa Tengah sedang menghadapi tahun politik dan syukur Alhamdulillah sejauh ini terkendali dengan baik, pun kota-kota di Jawa Tengah sedang menuju kota antikorupsi, dimana sebelumnya telah terbentuk 30 desa antikorupsi berkat dukungan KPK, sehingga ke depan dapat terwujud zona berintegritas di Jawa Tengah," kata Nana.
Sebagai bentuk apresiasi, KPK juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pemerintah daerah di lingkup Provinsi Jawa Tengah yang telah membumikan nilai antikorupsi. Adapun penghargaan terkait skor SPI 2023 tertinggi hingga penertiban sertifikasi aset daerah.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Direktur Sosialisasi dan Kampanye KPK, sejumlah pejabat daerah dan masyarakat, di antaranya; Wali Kota Semarang; Ketua DPRD Jawa Tengah, Forkopimda Semarang; Kepala OPD Provinsi; Kepala OPD Kota Semarang; Kepala Desa Antikorupsi; Perwakilan Kepala Sekolah (SMA) Berintegritas; Perwakilan Kepala Sekolah (SMP) Jujur; dan Perwakilan Kepala Sekolah (SD) Sekolah Saya.
Advertisement
