Liputan6.com, Jakarta Prabowo Subianto rencananya akan mengumumkan susunan kabinetnya pada 21 Oktober 2024. Pengumuman ini akan dilakukan sehari setelah pelantikan Prabowo sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024.
Pengamat Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda, berharap jajaran Menteri Prabowo mendatang tidak didominasi oleh orang politik, khususnya bagi Menteri yang mengurusi ekonomi.
Advertisement
"Yang pasti, bagian ekonomi sebisa mungkin bukan orang politik, terlebih orang politik praktis," kata Huda kepada Liputan6.com, Jumat (9/8/2024).
Menurutnya, pasar akan jauh lebih percaya kepada orang profesional yang mampu mengelola keuangan dengan baik. Bahkan orang yang bukan merupakan tim pemenangan Prabowo-Gibran.
Sosok yang Pas Jadi Menteri
Ia pun melihat Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka seperti Thomas Djiwandono, Eddy Soeparno, Bahlil Lahadalia, Rosan Roeslani dinilai tidak pas jika masuk dalam kabinet Pemerintahan Prabowo mendatang.
"Kalau melihat seperti Thomas Djiwandono, Eddy Soeparno, Bahlil, Rosan, merupakan orang-orang yang menurut saya tidak pas jika masuk ke tim ekonomi," ujarnya.
Huda menilai, kursi menteri dibidang perekonomian cocok diduduki oleh Budi Gunadi Sadikin atau Mahendra Siregar.
Pasalnya kedua orang tersebut memiliki pengalaman yang baik dibidang perekonomian. Selain itu, juga bagus untuk market.
"BGS (Budi Gunadi Sadikin) dan Mahendra paling berpeluang dan market juga oke nampaknya. Tapi perlu juga orang yang memang mengerti tentang fiskal, sedangkan BGS, Tiko, Mahendra itu orang perbankan. Orang moneter ngurus fiskal ya bubar kebijakannya," ujarnya.
Tak Pantas Jadi Menteri
Lebih lanjut, Huda pun mengusulkan bahwa ada beberapa nama yang menurutnya perlu dipikirkan ulang untuk diangkat kembali menjadi Menteri, mulai dari Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasa, hingga Bahlil Lahadalia.
Ketiga menteri tersebut memiliki kinerja yang tidak sesuai dan harus bertanggungjawab mengenai perekonomian Indonesia yang stagnan dan tidak tembus target 8 persen.
"Khusus untuk Bahlil, orang yang sudah tidak benar dan keblinger tentang kebijakan investasi dan hilirisasi, ngapain juga dipertahankan. Akan timbul masalah-masalah baru seperti lingkungan dan konflik ketika Bahlil ditunjuk lagi, apalagi soal ESDM. Big no to Bahlil," pungkasnya.
Advertisement
