Liputan6.com, Jakarta - Dalam kebijakan Reforma Agraria yang merupakan salah satu pilar utama dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 2017, menekankan pada pemberian perlakuan yang sama (equality) dan kesetaraan (equity) kepada masyarakat berupa aset atau modal kepada masyarakat ekonomi lemah, salah satunya dalam bentuk lahan atau tanah.
Untuk memberikan kepastian hak-hak atas tanah yang selama ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat tetapi masih berada di dalam kawasan hutan, Pemerintah menerbitkan SK Biru TORA yang mengatur legalisasi dan redistribusi tanah yang dikuasai negara kepada masyarakat dan SK Hijau Hutsos yang mengatur pemanfaatan hutan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.
Advertisement
"Untuk itu, penyelesaian penggunaan tanah dalam kawasan hutan itu menjadi penting dan salah satu diterapkan untuk Kebun Sawit Rakyat agar mendukung tata kelola yang baik,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan (LIKE) 2, Jumat (9/8/2024).
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan juga penyerahan SK oleh Presiden Joko Widodo kepada penerima manfaat dengan rincian yakni SK TORA (SK Biru) seluas 43.100 hektare dan SK Hutsos (SK Hijau) seluas sekitar 1.085.276 Hektare.
Selain itu, termasuk di dalam hutan sosial, yaitu hutan adat seluas 15.879 hektare kepada masyarakat hukum adat, serta untuk Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan total 37.000 hektare, yakni seluas 17.600 hektare dari Hutsos dan 19.400 hektare dari tanah hutan TORA.
“Kemudian realisasi dana PSR, itu telah mencapai Rp9,6 triliun untuk 154.886 pekebun atau 344.792 hektare, ini sampai bulan Juni. Dan dana yang diterima pekebun akan ditingkatkan dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta. Nah, oleh karena itu kami berharap dengan peningkatan ini produktivitas akan meningkat menjadi 24 ton per TBS per hektare,” ujar Menko Airlangga.
Perbaikan Tata Kelola Sawit
Pekebun sawit rakyat di lahan TORA, dapat segera mengajukan dana PSR yang bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2022. Sedangkan untuk sawit rakyat di lahan hutsos, tetap dapat diberikan dana PSR namun menunggu penyempurnaan regulasi.
Selain itu, dalam rangka melakukan perbaikan tata kelola kelapa sawit, Pemerintah telah menyusun RPerpres Strategi dan Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (Sanas-KSB) tahun 2025-2029 sebagai pengganti Inpres Nomor 6 Tahun 2019.
“Penerima TORA dan SK Hijau tentu perlu didampingi dari aspek bisnis dan berbagai kolaborasi oleh para stakeholder, antara lain Kementerian LHK, Kementerian Desa, BUMN, PUPR, Parawisata, Perhutani, Pemda, dan tentunya dari sektor perbankan dan dari para pengusaha di bidang sawit. Nah, ke depan tentunya bisnis masyarakat dan kapasitas dapat ditingkatkan dengan integrasi berbasis desa dan skala regional yang lebih besar,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ketua Komisi Yudisial, serta sejumlah Duta Besar Negara Sahabat.
Advertisement
Menko Airlangga: Butuh Mesin Pertumbuhan Ekonomi Baru Lewat Digitalisasi
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan,Pemerintah menilai dibutuhkan mesin pertumbuhan ekonomi baru seiring dengan tantangan perkembangan teknologi pada masa mendatang, yakni melalui digitalisasi.
Ekonomi digital Indonesia saat ini mencapai sebesar USD 80 miliar dan diproyeksikan terus meningkat. Mempertimbangkan potensi tersebut, diperlukan upaya dalam mendorong penciptaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri pada masa mendatang.
“Jadi kalau kita bicara ekonomi digital, kita perlu punya SDM, karenanya kita perlu lebih banyak mahasiswa untuk diberi kesempatan belajar di Tsinghua, terutama dalam kondisi geopolitik dan tantangan Artificial Intelligence (AI) dan AI generatif saat ini,” kata Airlangga saat menghadiri Breakfast Meeting bersama Chairperson Of Tsinghua University People’s Republic of China Prof. Qiu Yong, Sabtu, 2 Agustus 2024 dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (4/3/2024).
Airlangga menambahkan, rasa ini adalah saat yang tepat karena Indonesia mempunyai fasilitas yang ada di Kura Kura Bali. Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menambahkan Indonesia juga tengah menargetkan untuk menjadi negara maju pada 2045 mendatang.
“Di saat itu, Indonesia diperkirakan akan memiliki sekitar 320 juta penduduk dengan pendapatan per kapita sekitar USD 26.000, sehingga ekonomi Indonesia diperkirakan dapat mencapai sekitar USD 9 triliun,” jelas Airlangga.
Untuk itu, dibutuhkan pusat pendidikan yang berkualitas terutama di bidang inovasi dan teknologi, salah satunya melalui Tsinghua University.
Dengan memperhatikan urgensi tersebut, Menko Airlangga menuturkan perlu adanya penambahan kuota kesempatan belajar di Tsinghua University bagi mahasiswa Indonesia yang saat ini hanya sebesar 50 mahasiswa.
Hal ini agar program tersebut dapat berjalan lebih inklusif, terlebih mempertimbangkan jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar dan terdapat proyeksi terjadinya bonus demografi pada beberapa tahun mendatang yang perlu untuk dioptimalisasi.
Menko Airlangga Hartarto Pede Ekonomi Digital Indonesia Tembus USD 600 Miliar pada 2030
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto prediksi pertumbuhan ekonomi digital di pasar ASEAN bisa mencapai USD 2 triliun pada 2030.
Prediksi tersebut sejalan dengan adanya Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang telah dilakukan negara-negara di Aseanm termasuk Indonesia. Menurut Airlangga, DEFA bisa turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital ASEAN hingga dua kali lipat, termasuk untuk Indonesia.
"Dengan program ini diharapkan ekonomi ASEAN yang business as usual adalah USD2 triliun menjadi USD2 triliun. Jadi ekonomi Indonesia yang 2030 diperkirakan untuk digital USD360 miliar itu akan naik jadi USD 600 miliar," kata Airlangga dalam pembukaan Karya Kreatif Indonesia (KKI) dan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) 2024, di Jakarta, Kamis (1/8/2024).
Oleh karena itu, terdapat beberapa syarat yang perlu disiapkan untuk mencapai hal tersebut, di antaranya melalui digital trade, cross-border e-commerce, digital ID and authentication, dan meningkatkan e-payment, serta diperlukan kemanan digital yang aman (cybersecurity).
"Untuk e-payment, BI sudah jauh lebih depan dari semua region di dunia. Local currency ini sudah menjadi contoh berbagai negara lain," ujarnya.
Di sisi lain, proyeksi ekonomi digital tersebut turut disokong jumlah perusahaan rintisan (startup) di Indonesia yang jumlahnya terbanyak ke-6 di dunia. Sehingga hal itu tentu jadi andalan negara untuk menyambut pertumbuhan ekonomi digital.
Airlangga menyampaikan, jumlah startup Indonesia juga berada di peringkat ke-6 secara global dengan startup inovatif terbanyak atau peringkat ke-1 di Asean, bahkan Indonesia lebih tinggi daripada Jerman.
"Pak (Jokowi) jadi kita di Asean nomor satu. Singapura di peringkat ke-11," ujarnya. Adapun saat ini jumlah startup unicorn Indonesia berjumlah 15 unicorn, dan terdapat 2 decacorn yang sudah masuk kancah global, di antaranya Goto dan J&TExpress.
Advertisement
