Liputan6.com, Bangkok - Partai politik progresif utama Thailand muncul kembali pada hari Jumat (9/8/2024) dengan nama baru setelah dibubarkan oleh perintah Mahkamah Konstitusi. Mereka berjanji melanjutkan perjuangannya untuk reformasi meskipun terus ditentang oleh kelompok konservatif yang menghalangi mereka mengambil alih kekuasaan, walau hasil pemilu tahun lalu menunjukkan mereka berada di urutan pertama.
Para pemimpin Partai Move Forward yang dibubarkan mengumumkan bahwa mereka membentuk partai baru yang diberi nama Partai Rakyat Thailand atau Prachachon.
Advertisement
Para kritikus mengatakan pembubaran partai tersebut merupakan serangan terbaru terhadap gerakan progresif oleh kekuatan konservatif.
Mahkamah Konstitusi Thailand pada hari Rabu (7/8) dengan suara bulat memutuskan bahwa Partai Move Forward melanggar konstitusi setelah mengusulkan perubahan undang-undang yang mengkriminalisasi penghinaan terhadap keluarga kerajaan. Mahkamah Konstitusi juga melarang mantan eksekutif Move Forward, termasuk mantan ketua partai yang populer Pita Limjaroenrat dari politik selama 10 tahun.
Move Forward memenangkan kursi terbanyak dalam pemilu 2023, namun senator konservatif yang ditunjuk militer menolak kandidatnya untuk jadi perdana menteri. Kemenangan mengejutkan partai tersebut dianggap mencerminkan keinginan luas untuk reformasi, terutama di kalangan pemilih muda, setelah bertahun-tahun di bawah kekuasaan militer.
Anggota parlemen dari partai politik yang dibubarkan yang tidak dilarang berpolitik dapat mempertahankan kursi mereka di parlemen jika mereka bergabung dengan partai lain dalam waktu 60 hari. Move Forward memiliki 148 anggota parlemen di parlemen, tetapi lima di antaranya adalah eksekutif yang sekarang dilarang dan tidak dapat terus menjabat.
Reaksi AS hingga PBB
Berbicara pada pertemuan peresmian partai baru, yang dihadiri oleh 143 anggota parlemen yang tersisa dan anggota partai lainnya, anggota parlemen Parit Wacharasindhu mengumumkan kendaraan politik baru mereka diberi nama Partai Rakyat karena mereka ingin menjadi "partai dari rakyat dan untuk rakyat, dan berupaya menciptakan Thailand di mana kekuasaan absolut berada di tangan rakyat."
Dia menunjuk lima anggota dewan eksekutif baru, termasuk pemimpin partai, yakni pakar IT berusia 37 tahun, Natthaphong Ruengpanyawut.
Natthaphong mengatakan kepada massa bahwa partai tersebut akan mengejar tujuan ambisius untuk memenangkan cukup banyak kursi guna membentuk pemerintahan satu partai dalam pemilu berikutnya pada tahun 2027.
Putusan pembubaran Move Forward mengundang perhatian internasional.
"Keputusan ini mencabut hak pilih lebih dari 14 juta warga Thailand yang memilih Partai Move Forward dalam pemilu Mei 2023 dan menimbulkan pertanyaan tentang keterwakilan mereka dalam sistem pemilu Thailand," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Matthew Miller. "Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga membahayakan kemajuan demokrasi Thailand dan bertentangan dengan aspirasi rakyat Thailand untuk masa depan yang kuat dan demokratis."
"Amerika Serikat tidak mengambil posisi untuk mendukung partai politik mana pun, tetapi sebagai sekutu dekat dan sahabat dengan ikatan yang dalam dan langgeng, kami mendesak Thailand untuk mengambil tindakan guna memastikan partisipasi politik yang sepenuhnya inklusif, dan untuk melindungi demokrasi serta kebebasan berserikat dan berekspresi."
Uni Eropa mengeluarkan pernyataan serupa.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk mengatakan putusan pembubaran Move Forward sangat meresahkan dan merusak proses demokrasi serta membatasi pluralisme politik.
"Keputusan ini berdampak serius pada kebebasan berekspresi dan berasosiasi yang mendasar, dan hak rakyat untuk berpartisipasi dalam urusan publik dan kehidupan politik di Thailand," kata Turk.
"Tidak ada partai atau politikus yang seharusnya menghadapi hukuman seperti itu karena secara damai mengadvokasi reformasi hukum, khususnya dalam mendukung hak asasi manusia."
Perdana Menteri Srettha Thavisin pada hari Kamis menuturkan bahwa dia mengharapkan Move Forward untuk menghormati putusan pengadilan dan menemukan cara yang tepat untuk melanjutkan misinya.
Ketika ditanya tentang reaksi internasional terhadap pembubaran partai tersebut, Srettha mengatakan dia memahami bahwa kekhawatiran itu diungkapkan dengan semangat niat baik, "Namun, itu tidak berarti apa-apa, karena kita memiliki kedaulatan dan cara sendiri dalam hal perkembangan politik dan demokrasi."
Advertisement
