Mulai Tinggalkan Anies di Pilkada Jakarta, PKS: Sekarang Opsi Kedua dengan KIM

Jubir PKS M Khalid menyampaikan, rencana pertama yang dibuat partainya adalah mengusung Anies Baswedan-Sohibul Iman dengan kerangka kerja mulai dari 25 Juni sampai dengan 4 Agustus 2024. Namun hingga masanya habis, duet Anies-Sohibul dipastikan tak bisa maju di Pilkada Jakarta 2024 karena kursinya kurang.

oleh Nanda Perdana Putra diperbarui 10 Agu 2024, 15:23 WIB
Bakal calon presiden 2024-2029 yang diusung PKS, Anies Rasyid Baswedan (kedua kanan) berpose bersama Presiden PKS Ahmad Syaikhu (kedua kiri), Wakil Ketua Majelis Syura Mohammad Sohibul Iman dan Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman (kiri) saat pembacaan hasil keputusan Musyawarah Majelis Syuro VIII PKS di Jakarta, Kamis (23/2/2023). PKS secara resmi mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden tahun 2024-2029. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyiratkan tidak lagi mendukung Anies Baswedan untuk maju sebagai bakal calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Hal tersebut lantaran adanya kerangka kerja selama 40 hari dengan Anies yang gagal diwujudkan, dan kini waktunya berkomunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Juru Bicara PKS M Khalid menyampaikan, rencana pertama yang dibuat partainya adalah mengusung Anies Baswedan-Sohibul Iman dengan kerangka kerja mulai dari 25 Juni sampai dengan 4 Agustus 2024.

“Karena kursi, 22 kursi belum terpenuhi maka kami memiliki ijtihad membuat opsi lainnya, salah satunya membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju,” tutur Khalid di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (10/8/2024).

Ketika pasangan Anies baswedan dan Sohibul Iman alias AMAN disimpulkan tidak bisa maju Pilkada Jakarta 2024 karena kekurangan kursi, maka PKS segera mengambil langkah yang kedua.

“PKS walaupun pemenang di Jakarta 18 kursi, masih kurang 4 kursi,” kata dia.

Khalid mengaku pihaknya masih terus berkomunikasi dengan Anies Baswedan, meski tengah menjalankan pilihan kedua.

Hanya saja, dia menegaskan, keputusan PKS tidak berubah dalam pilihan kedua ini, bahwa tetap memutuskan kader sendiri harus menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur.

“Opsi yang kedua sedang kita perdalam. Kalau opsi yang pertama sudah kita lakukan 40 hari itu tadi, saat ini kami mengambil opsi yang kedua,” ucap Jubir PKS ini menandaskan.


Airlangga Bantah Ada Upaya Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbincang dengan Ketum Partai Golkar sekaligus Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Pluit Village Mall, Jakarta (29/7). Anies datang kenakan kaos hitam dan Airlangga berkaos biru. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membantah ada skenario menjegal pencalonan Anies Baswedan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Dia mengatakan tidak ada rencana poros tunggal di Pilkada Jakarta.

"Enggak ada yang ganjel-ganjel. Enggak ada poros-poros," kata Airlangga kepad wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Golkar sendiri telah menugaskan Ridwan Kamil untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Airlangga mengatakan, Ridwan Kamil tidak akan menghadapi kotak kosong apabila muncul calon independen.

"Ya kalau ada calon independen kan berarti tidak ada yang kosong," ujarnya.

 


PDIP Endus Ada Upaya Ganjal Pencalonan Anies

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Liputan6.com/Ady Anugrahadi)

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan adanya upaya mengganjal pencalonan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini agar Anies gagal maju di Pilkada Jakarta.

"Ya kalau kami menerima laporan memang ada upaya-upaya untuk mengganjal pencalonan Anies Baswedan," kata Hasto kepada wartawan di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

Dia mengatakan, hal tersebut dapat merusak demokrasi di Indonesia. Hasto menekankan bahwa semua masyarakat Indonesia memiliki hak konstitusional untuk dicalonkan dalam pemilihan.

"Siapa pun yang oleh proses yang seharusnya demokratis, tetapi ketika ada upaya-upaya untuk mengganjal calon-calon tertentu, itu kehidupan demokrasi kita tidak sehat," ujarnya.

Hasto memastikan PDIP akan terus mengawal agar kontestasi Pilkada dapat berlangsung dengan sehat. Sehingga, tidak ada bentuk pengganjalan kepada siapapun dan kader manapun yang ingin maju Pilkada 2024.

"Itu yang kami harapkan sehingga kehidupan demokrasi harus kita perjuangkan bersama-sama dan di Jakarta itu harus menampilkan suatu konstestasi yang menarik, kontestasi yang berkeadaban, yang kaya dengan ide-ide besar untuk membangun Jakarta dan Indonesia," jelas Hasto.

Infografis 3 Survei Terbaru Elektabilitas Bakal Cagub Pilkada Jakarta 2024. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya