Top 3: Tebak-tebakan Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Tebak-tebak siapa yang akan menjadi menteri di kabinet Prabowo ini menjadi berita yang paling banyak dibaca.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 12 Agu 2024, 06:30 WIB
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terpilih pada Pemilu 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Prabowo Subianto rencananya akan mengumumkan susunan kabinetnya pada 21 Oktober 2024.

Pengumuman ini akan dilakukan sehari setelah pelantikan Prabowo sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024.

Tebak-tebak siapa yang akan menjadi menteri di kabinet Prabowo ini menjadi berita yang paling banyak dibaca. berikut daftar berita yang paling banyak dibaca, Senin (12/8/2024):

1. Teka-teki Pilihan Menteri Prabowo, dari Politik atau Ahli?

Prabowo Subianto rencananya akan mengumumkan susunan kabinetnya pada 21 Oktober 2024. Pengumuman ini akan dilakukan sehari setelah pelantikan Prabowo sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024.

Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita, menilai Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memilih menteri dengan dua pertimbangan.

Pertama, pertimbangan politik, karena koalisi yang menopang kemenangannya cukup besar, termasuk gerbong baru yang masuk setelah terjadi rekonsiliasi pasca pemilihan kemarin, misalnya Nasdem dan PKB.

Selengkapnya


2. AHY: Realisasi Investasi Asing di IKN Butuh Kepastian Hukum soal Tanah

Agus Harimurti Yudhoyono menggantikan posisi Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN pada sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 Kabinet Indonesia Maju. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya kepastian hukum terkait pertanahan guna mempercepat serta meningkatkan minat investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kita membutuhkan foreign direct investment untuk mempercepat pembangunan, termasuk infrastruktur yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN harus memberikan dukungan penuh dalam memastikan kepastian hukum atas tanah," ungkap AHY saat mengunjungi Kantor Pertanahan Balikpapan, Kalimantan Timur, dikutip dari ANTARA pada Minggu (11/8/2024).

Untuk mempercepat realisasi investasi asing di IKN, AHY mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap berbagai area di ibu kota baru tersebut. Pemetaan ini mencakup kontur tanah, kondisi geografis, demografi, dan keadaan masyarakat di sekitar IKN.

Langkah ini diambil untuk mendukung Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam upayanya menarik sebanyak mungkin investasi asing.

Selengkapnya


3. BBM Pertalite dan Solar Bakal Dibatasi Pakai AI, Simak Mekanismenya

Sejumlah kendaraan mengantri di SPBU kawasan Kuningan, Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah akhirnya menaikan harga BBM bersubsidi, Adapun harga BBM yang mengalami kenaikan yaitu Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter, harga solar menjadi Rp 6.800 per liter dan Pertamax menjadi Rp 14.500 per liter. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa penerapan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam penertiban distribusi bahan bakar minyak BBM bersubsidi berpotensi menghasilkan penghematan anggaran negara hingga Rp50 triliun per tahun.

"Kita dapat menghemat sekitar Rp40 triliun hingga mungkin mencapai Rp50 triliun setiap tahunnya. Dana tersebut bisa dialokasikan untuk kebutuhan lainnya," kata Luhut saat melakukan kunjungan di Gedung Kementerian Koordinator 1, Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dikutip dari ANTARA, Minggu (11/8/2024).

Luhut menunjukkan dukungan penuh jika PT Pertamina (Persero) memanfaatkan AI untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi mulai dari Pertalite hingga Solar lebih tepat sasaran. Menurutnya, teknologi ini dapat membantu mencegah pihak yang tidak berhak menerima subsidi.

"Orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi BBM, seharusnya tidak perlu menerimanya," tegas Luhut.

Selengkapnya

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya