Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga kini belum meneken keputusan presiden (Keppres) tentang Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara (IKN). Jokowi mengatakan keppres tersebut bukan hanya menyangkut administrasi saja, namun juga harus dilihat kesiapan di lapangan.
"Nanti kita lihat, nanti kita lihat. Karena itu menyangkut bukan administrasi saja, bukan masalah keppresnya atau perpresnya, tetapi proses di lapangan juga harus kita lihat, kesiapan di lapangan harus dilihat, kesiapan perpindahan ini," jelas Jokowi kepada wartawan di Kawasan Embung MBH IKN, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024).
Advertisement
Jokowi menyampaikan memindahkan ibu kota bukanlah pekerjaan gampang. Dia kemudian mencontohkan rumitnya saat memindahkan rumah.
"Pindah rumah aja kan kita itu wah aduh ribetnya, ini pindah ibu kota. Jangan menggampangkan," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan keputusan presiden (Keppres) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur belum selesai. Jokowi menyebut keppres tersebut bisa saja diteken Prabowo Subianto, setelah dilantik sebagai Presiden RI pada Oktober 2024.
"Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).
Jokowi menyampaikan dirinya tak ingin memaksakan sesuatu yang belum selesai. Menurut dia, keppres pemindahan ibu kota melihat progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Kita tidak ingin memaksakan sesuatu, yang memang belum jangan dipaksakan. Semua dilihat progress lapangannya dilihat," jelasnya.
Adapun masa jabatan Jokowi akan berakhir pada Oktober 2024. Setelah itu, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.
Keppres IKN Belum Juga Diteken Jokowi, PDIP: Makanya Jangan Terlalu Pede
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyoroti, soal Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan yang belum juga diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia menilai, ketidaksiapan dalam pemindahan IKN sebagai cerminan kebijakan yang tergesa-gesa.
"Kalau terlalu dipaksakan ya begitu hasilnya. Listrik belum masuk, air juga belum masuk, insfratruktur juga masih belum siap. Artinya apa, inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, tergesa-gesa. terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya," kata Djarot, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).
Oleh sebab itu, dia meminta agar pemerintah tidak terlalu memaksakan pemindahan IKN.
"Jadi, ya saran saya sih bener jangan dipaksakan, makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya kan menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga," ujar dia.
Bahkan, dia juga mengaku tidak optimistis IKN bisa dikebut di pemerintahan mendatang. Apalagi, ke depan pemerintah terpilih juga memiliki fokus program sendiri lewat makan siang gratis.
"Belum lagi sudah disedot dengan anggaran makan siang gratis yang sudah disetujui patokannya Rp70 triliun ya, jadi jangan berharap," imbuh Djarot.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan surat keputusan presiden (keppres) soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke di Kalimantan Timur belum rampung.
Dia menyebut peluang keppres baru akan diterbitkan oleh Prabowo Subianto setelah resmi menjabat sebagai presiden. Dia mengaku tak mau memaksakan sesuatu. Tak hanya Keppres, rencana Presiden Jokowi untuk mulai berkantor di IKN juga batal.
Advertisement
Jokowi Batal Berkantor di IKN Juli
Awalnya, dia dijadwalkan berkantor di IKN pada Juli 2024 ini. Namun, terkini, Presiden Jokowi hanya menjawab dia akan mulai berkantor di IKN jika fasilitas atau kebutuhan dasar seperti listrik dan air sudah siap.
"Airnya sudah siap belum? listriknya sudah siap belum? tempatnya sudah siap belum? kalau siap, pindah," kata Presiden Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).
