Liputan6.com, Jakarta - Mewakili IWAPI, pembisnis asal Indonesia, Rinawati Prihatiningsih menyoroti pentingnya kesetaraan gender dalam kebijakan bisnis di Indonesia. Bukan hanya itu saja, dia pun berbagi pengalaman IWAPI dalam mempromosikan hal tersebut dalam seri acara Inisiatif SheTrades dari International Trade Centre (ITC).
Acara tersebut merupakan kerjasama antara Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, didukung oleh Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, serta Pembangunan Inggris (FCDO).
Advertisement
“Sebenarnya, International Trade Centre (ITC) bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan memvalidasi hasil dari SheTrades Outlook di Indonesia, serta mendiskusikan rekomendasi untuk reformasi kebijakan potensial dan bantuan teknis,”ungkap wanita pembisnis yang menjabat sebagai Deputy Chairperson for Research, Development, and Employment dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Senin (12/8/2024).
Pada saat menjadi pembicara, Rinawati mengawali pembicaraan dengan menjelaskan pengertian kesetaraan gender sebagai proses integrasi perspektif gender ke dalam semua tingkat pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.
Langkah ini dianggap penting karena memastikan bahwa kebutuhan dan kontribusi baik perempuan maupun laki-laki diakui dan dipertimbangkan secara adil dalam setiap kebijakan.
“Saat ini perempuan memiliki peran yang vital dalam perekonomian Indonesia. Hasıl studi mencatat perempuan mencakup sekitar 49 persen dari angkatan kerja di Indonesia. UMKM yang dipimpin oleh perempuan juga mencakup sekitar 60 persen dari seluruh UMKM di Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Perempuan Pengusaha Sumbang 20% ke PDB Indonesia
Tidak hanya itu, para perempuan pengusaha turut menyumbang sekitar 20 persen terhadap PDB Indonesia melalui bisnis mereka. Data ini menunjukkan betapa pentingnya peran perempuan dalam ekonomi nasional.
Untuk itu, Rinawati menjelaskan komitmen IWAPI dalam mengarusutamakan gender. Misi dan visi IWAPI adalah untuk mempromosikan kewirausahaan perempuan dan kesetaraan gender serta memberdayakan perempuan agar dapat berpartisipasi penuh dalam ekonomi.
IWAPI memiliki kerangka strategis yang melibatkan kolaborasi, advokasi, dan pengembangan kapasitas untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu, sebagai bagian dari keterlibatannya di tingkat regional, IWAPI memainkan peran penting dalam inisiatif ASEAN Women Entrepreneurs Network (AWEN) dan G20 EMPOWER.
“Melalui platform ini, IWAPI mengadvokasi kebijakan yang meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan dan mendorong kolaborasi antar negara anggota untuk berbagi praktik terbaik dan sumber daya,” ungkapnya.
Berbagai praktik baik dalam advokasi kebijakan yang dilakukan IWAPI juga sudah berhasil. Salah satu contohnya, dalam mengadvokasi kebijakan yang memastikan akses yang setara dan partisipasi bagi perempuan pengusaha. Selain itu juga menyediakan akses yang setara terhadap pembiayaan bagi bisnis yang dimiliki oleh perempuan serta kebijakan yang mengakui dan melindungi pekerja informal perempuan.
Selain advokasi kebijakan, IWAPI juga menjalankan berbagai program yang mendukung perempuan pengusaha melalui inisiatif pengembangan kapasitas. Program pelatihan yang mencakup kepemimpinan, literasi keuangan, manajemen bisnis, dan transformasi digital telah memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan keterampilan dan peluang sukses bagi perempuan pengusaha.
Advertisement
Kurangnya Penegakan Hukum
Proyek yang mempromosikan kesetaraan gender juga menjadi bagian dari upaya IWAPI.
Beberapa proyek yang berhasil telah mengarusutamakan gender dalam pembangunan ekonomi melalui kolaborasi dengan pemerintah, NGO, dan organisasi internasional.
“Namun, perjalanan untuk mengarusutamakan gender tidak tanpa tantangan. Adanya hambatan budaya, seperti peran gender tradisional, pengaruh agama, dan praktik pernikahan dini yang masih membatasi partisipasi perempuan di banyak wilayah. Keterbatasan sumber daya, termasuk akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pembiayaan, juga menjadi penghalang signifikan,”ungkapnya.
Selain itu, resistensi institusional, seperti kurangnya penegakan hukum yang melindungi perempuan dan bias gender dalam proses pengambilan keputusan, turut menghambat upaya ini.
Untuk itu, kedepannya, ada rencana untuk terus meningkatkan upaya pengarusutamaan gender dengan memperluas kemitraan dan meningkatkan jangkauan program-programnya. Inovasi dan peningkatan berkelanjutan dalam pendekatan IWAPI akan menjadi panduan utama untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih besar.
