Liputan6.com, Jakarta Ratusan kiai struktural dan pengasuh pondok pesantren berkumpul di Pesantren Tebuireng, Jombang, Senin sore (12/8/2024).
Diketahui dalam pertemuan yang dipimpin oleh KH Anwar Iskandar dan KH Amin Said Husni itu, para kiai dan pengasuh pondok pesantren menyampaikan masukan dan kritik terkait panas dingin hubungan PBNU dan PKB.
Advertisement
"Bisa saya simpulkan ada dua kesepakatan dalam pertemuan ini yakni pertama, para kiai sepakat bahwa antara PBNU dan PKB memiliki hubungan ideologis, historis, politis, organisatoris dan kultural," kata KH Anwar Iskandar selaku Tim Pansus PKB (tim bentukan PBNU) saat membacakan hasil kesepakatan seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (13/8/2024).
Kesepakatan kedua, lanjut KH Anwar Iskandar, para kiai dan pengasuh pondok pesantren meminta PBNU segera mengambil langkah strategis dalam rangka perbaikan PKB ke depan.
"Kesepakatan ini diambil setelah para kiai merasa bahwa PKB selama ini semakin jauh dari marwah utama saat partai itu didirikan," sebut KH Anwar.
Sementra itu, KH Amin Said Husni menilai, karena PKB didirikan PBNU maka kepengurusannya mulai level DPP hingga bawah semestinya hampir sama dengan struktur di Nahdlatul Ulama.
"Ada Rais Syuriah di PKB dinamakan Dewan Syuro. Ada Tanfidziyah di PKB dinamakan Dewan Tanfidz. Hanya beda nama dikit, tapi fungsinya hampir sama," kata KH Amin.
Sayangnya, KH Amin menyebut, saat ini fungsi Dewan Syuro telah tiada di PKB. Padahal Dewan Syuro harusnya menjadi penentu utama partai.
"Dulu sama dengan NU, malah calon ketua Dewan Tanfidz harus seizin Dewan Syuro. Tapi sekarang ketua Dewan Tanfidz penunjukan DPP yang dalam hal ini Ketua Umum," ujar KH Amin.
Pada pertemuan di Pesantren Tebuireng kemarin sore dihadiri Pengasuh Pesantren Lirboyo KH Anwar Manshur, pengasuh pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz serta para Rais Syuriah PCNU maupun kiai pesantren dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.
PKB Sebut PBNU Hari Ini Lebih Banyak Menyimpang dari Khitah NU
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) saat ini sudah menyimpang dari garis perjuangan atau khitah Nahdlatul Ulama (NU). Hal itu disampaikan merespons perseteruan PBNU dengan PKB.
"Karena PBNU hari ini lebih banyak menyimpang dari khitah Nahdlatul Ulama," kata Jazilul dalam diskusi mingguan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) bertajuk 'UU Ormas dan UU Parpol Bisakah Saling Intervensi?' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (12/8/2024).
Wakil Ketua MPR itu menyebut bahwa PBNU sudah menyimpang terlihat dari upaya mengambil PKB saat ini. Padahal, kata Jazilul, kewenangan PBNU sebagai ormas sedangkan PKB adalah partai politik (parpol).
Jazilul mengakui memang terdapat dewan pendiri partai politik. Pendiri PKB dalam hal ini PBNU.
"Tapi setelah partai politik itu berjalan, dewan pendiri tidak punya kendali. Nah, demikian juga dengan PKB yang didirikan oleh partai ulama yang kebetulan difasilitasi oleh PBNU ketika itu. Bukan PBNU hari ini," ucap Jazilul Fawaid.
Menurut Jazilul, PKB sejatinya tetap membawa visi keulamaan dalam tugas mandat perjuangan politik. Sehingga, hal itu membawa PKB meraih capaian politik yang ditargetkan.
"Makanya PKB ini menjadi partai yang hari ini alhamdulillah di 2024 menjadi partai nasional yang berhaluan ahlu sunnah walajamaah terbesar di Indonesia. Dengan 68 kursi dan ribuan anggota DPRD kabupaten kota. Semuanya mengusung spirit perjuangan ahlu sunnah walajamaah di rangka politik," ujar Jazilul.
PBNU, kata Jazilul, juga membawa visi keulamaan. Namun, dengan kapasitas tugas yang berbeda dari ranah politik.
"Sementara PBNU visi keulamaan juga, tapi visi keumatan, membangun madrasah, membangun pondok pesantren, membangun sarana-sarana keumatan lainnya," kata Jazilul.
Advertisement
