Komitmen Prabowo Subianto Percepat Pembangunan IKN, Tak Akan Mangkrak?

Pengamat Tata Kota, Nirwono Joga mengatakan, masyarakat saat ini masih belum bisa melihat keseriusan Prabowo melanjutkan pembangunan IKN. Menurut dia, pernyataan Prabowo kemarin lebih bersifat politis dan diplomatis, meski ditegaskan hingga berulang-ulang.

"Apalagi itu disampaikannya di Nusantara, sebelahnya Pak Jokowi, terus belum pelantikan. Itu kan pasti jawaban diplomatis yang diberikan. Artinya masyarakat baru bisa melihat atau mengukur kepastiannya itu setelah pelantikan, dan itu ada indikator," ujar Nirwono saat dihubungi Liputan6.com, Selasa.

Menurut dia, setidaknya ada tiga indikator yang perlu dibuktikan seiring dengan pernyataan Prabowo berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN. Pertama adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

"Kita akan lihat apakah akan ada dana khusus untuk pembangunan infrastruktur. Apalagi katanya akan dipercepat dalam 5 tahun ke depan," kata Nirwono.

Sampai sekarang, ujar dia, pagu APBN 2025 khususnya untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak memiliki alokasi dana untuk pembangunan fisik di IKN. Sehingga, pada periode awal pemerintahan Prabowo, dapat dipastikan tidak akan ada pembangunan IKN semasif sekarang.

Indikator kedua adalah soal kepastian untuk berkantor di IKN. Menurut dia, sangat kecil kemungkinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan langsung berpindah ke IKN setidaknya pada setahun pertama setelah dilantik.

"Selain infrastruktur belum siap, pasti yang dilakukan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu lebih pada konsolidasi ke dalam dulu kan, urus kementerian. Kita kan belum tahu kementeriannya akan nambah atau tidak, itu kan butuh konsolidasi juga. Enggak mungkin itu dilakukan dalam jarak jauh, pasti semua dilakukan di Jakarta. Belum lagi konsolidasi dengan DPR," ujar Nirwono.

"Kemudian kita lihat apakah misalnya sidang kabinet akan dilakukan juga sering di sana, entah sebulan sekali atau berapa bulan sekali. Itu menunjukkan keseriusannya sepenting itu kah pindah ke sana. Tapi kalau dilakukan sekarang, boros. Itu pemborosan semua menteri ke sana bolak balik untuk sidang," sambungnya.

Indikator terakhir yang tak kalah penting adalah soal payung hukumnya. Hingga saat ini Jokowi belum juga mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara. 

"Artinya itu baru bisa dilakukan di era Prabowo. Nanti Keppres itu menyebutkan begitu Keppres dikeluarkan maka resmi pemindahan ibu kota dilakukan, artinya semua kegiatan itu harus dilakukan serentak pindah ke sana. Kan tidak mungkin dalam satu, dua tahun. Bisa jadi Keppres itu baru lima tahun ke depan ditandatangani," katanya.

Nirwono menegaskan, ketiga indikator tersebut baru bisa terbukti setelah Prabowo dan Gibran dilantik. Keseriusan pemerintah melanjutkan pembangunan ibu kota baru juga bisa dilihat dari siapa saja menteri-menteri yang ditunjuk Prabowo, termasuk Kepala Badan Otorita IKN.

"Nah itu baru kita bisa membaca seberapa serius pemerintah itu," ujar dia.

Di lain sisi, keberlanjutan mega-proyek pembangunan IKN ini juga akan terbentur dengan makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program andalan Prabowo-Gibran. Tak main-main, bahkan anggaran untuk program makan gratis tersebut di APBN 2025 telah dipatok sebesar Rp71 triliun.

"Nah itu dari APBN kita mesti melihat bagaimana. Contoh mudah bahwa makan bergizi saja sudah dipatok Rp71 T tahun depan, sementara IKN ini belum ada (anggarannya). Dari situ saja kita bisa melihat," ucap Nirwono.

Karena itu, pemerintah harus memiliki skenario lain soal pendanaan proyek pembangunan IKN apabila keran APBN disetop, seperti mendatangkan investasi.

"Apalagi kemarin sudah dilakukan PUPR dari jatah 20 persen (dari APBN) sudah dipakai sekitar 16-17 persen, sehingga tinggal 3 persen. Itu mah tidak cukup kalau harus bangun lagi. Artinya harus ada strategi seandainya APBN dihentikan kemudian mengandalkan KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) atau invetasi dari nasional atau bahkan asing. Kalau enggak ada investasi ya berhenti," katanya.

Sejauh ini dari segi investasi, pemerintah dinilai belum berhasil menarik minat investor asing untuk benar-benar menanamkan modalnya di IKN. Kata dia, investor asing baru dalam tahap sekedar menyatakan minat lewat Letter of Intent (LOI).

Yang paling banyak sekarang adalah investor nasional yang cenderung fokus membangun infrastruktur pendukung IKN, seperti rumah sakit, hotel, pusat perbelanjaan, hingga perbankan. Bahkan jumlah rumah sakit yang akan dibangun dinilai terlampau banyak untuk ukuran kota yang belum terbentuk.

"Pertanyaannya sederhana, apa iya kita butuh 4 rumah sakit di kota yang masih kosong. Mall, seberapa sih butuhnya, iapa pengunjungnya. Jadi investasi pun harus kita lihat, kita petakan. Investasi yang sudah groundbreaking maupun yang masuk itu statusnya seperti apa, posisinya di mana, paling penting apakah memang dibutuhkan atau tidak. Jadi jangan sekedar investasi dalam jumlah besar tetapi akhirnya malah jadi mangkrak," ucap Nirwono.

Dia kembali mengingatkan bahwa pembangunan IKN tidak bisa semua mengandalkan APBN. Pemerintah harus membuat skenario agar bisa mendulang dana di luar APBN untuk membangun ibu kota baru. Namun yang jadi pertanyaan besar adalah, apakah IKN ini menarik bagi investor. Sebab, dia melihat infrastruktur di IKN lebih didominasi oleh bangunan pemerintahan.

"Jadi buat investor masih nunggu, masih sangat jauh untuk sebuah kota hidup. Itu baru akan kelihatan di 20-25 tahun. Orang datang pelan-pelan secara bertahap, secara alami, karena pertumbuhan kota itu, fasilitas yang kita butuhkan itu mengikuti jumlah penduduk, maka itu secara alami dan bertahap, tidak bisa instan," katanya.

Nirwono pun meminta pemerintah lebih terbuka terkait ratusan investor yang diklaim sudah masuk ke IKN. "Jadi harus ada evaluasi investasi yang sudah masuk itu apa, bentuk progressnya bagaimana, yang sudah groundbreaking tahun lalu sudah jadi belum, yang LOI sudah sepakat itu kenapa tidak segera bangun di situ, apa masalahanya. Itu yang harus dievaluasi dan harus berani disampaikan apa adanya."

"Kita jangan terbuai (sudah ada) sekian investor. Investornya apa dulu, bentuknya apa. Itu juga penting supaya kita tidak bahagia semu," ujarnya.

Melihat progress pembangunan terkini, menurut Nirwono, nyaris mustahil pemerintahan Prabowo-Gibran bisa segera berpindah dari Jakarta ke IKN. Karena itu, pembangunan IKN pun tidak perlu dikebut. Apalagi Prabowo tidak memiliki target ambisius seperti melaksanakan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN.

"Kalau memang pemerintah tidak jadi pindah (dalam waktu dekat), kan pembangunannya tidak perlu dikebut. Wong semua masih di Jakarta. Karena kemarin misalnya kenapa dikebut 17 Agustus karena targetnya upacara di situ. Sekarang kalau dibalik ketika Prabowo megang, kan tidak ada target seperti itu. Maka pembangunannya otomatis pasti akan melambat, karena tidak ada urgensinya. Apalagi kalau APBN sudah sangat terbatas, sementara investasi belum masuk," kata dia.

Lantas apakah mega-proyek IKN ini bakal mangkrak di era pemerintahan Prabowo-Gibran?

"Ya bisa. Itu terjawab nanti (setelah pelantikan)," ucap Nirwono Joga memungkasi.

Presiden Jokowi dan sejumlah jajaran menteri menggelar sidang kabinet pertama di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024). Sebelum sidang, Jokowi lebih dulu mengajak para pembantunya berkeliling ke sejumlah area di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, mulai dari Embung MBH, Sumbu Kebangsaan, hingga Istana Garuda yang akan menjadi simbol kekuasaan eksekutif di ibu kota baru.

Setelah sesi foto dan mengintip sudut-sudut ruangan di Istana Garuda yang kelak akan menjadi pusat kegiatan pemerintahan, Jokowi dan para menteri pun menuju ruang sidang kabinet paripurna. Dalam momen tersebut, Jokowi bersyukur sidang kabinet paripurna untuk pertama kalinya dapat digelar di IKN. Kata dia, tak semua negara mampu membangun ibu kota dari nol.

"IKN adalah sebuah kanvas yang mengukir masa depan, dan tak semua orang , tak semua negara, dan tak semua negara memiliki kesempatan, memiliki kemampuan untuk membangun ibu kotanya yang dimulai betul-betul dari nol," ucap Jokowi sebagaimana disiarkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Dia mengatakan IKN dibangun dengan konsep kota hutan yang akan dipenuhi pepohonan, bukan beton-beton dan kaca. IKN juga berkonsep kota pintar yang aktivitasnya ditopang dengan teknologi.

Menurut dia, pemerintah ingin membangun ibu kota yang nyaman ditinggali oleh masyarakat. IKN sendiri disebut memiliki kualitas udara yang baik sehingga membuat masyarakat menjadi sehat.

"Kita merasakan pagi tadi betapa sangat sejuk dingin dan segar pada pagi hari ini karena air quality indeksnya memang sangat rendah sekali yaitu di angka 6. Padahal maksimalnya di angka 50. Dan hampir banyak kota sekarang ini sudah di atas 50," tuturnya.

Selain itu, kata Jokowi, mobilitas di IKN akan memakai kendaraan listrik. Dia menyebut IKN juga berfokus menggunakan energi hijau, membangun green building, serta memprioritaskan pejalan kaki dan sepeda.

"Ekonomi yang akan dikembangkan di ibu kota Nusantara juga ekonomi hijau, ekonomi digital yang akan mengiringi pemerintahan di ibukota Nusantara. Sekali lagi ekonomi hijau, ekonomi digital, data center, financial center dan yang lain-lainnya," kata Jokowi

Di sisi lain, dia menuturkan, pembangunan IKN akan membawa keuntungan ekonomi bagi masyarakat setempat. Itulah salah satu alasan kenapa pemerintah ngebet memindahkan ibu kota. Dengan pemindahan ibu kota, Jokowi berharap perputaran ekonomi tak hanya berfokus di Pulau Jawa saja.

"Kalau kita tahu salah satu alasan kenapa ibu kota pindah karena kita ingin pemerataan, karena kita tahu 58 persen GDP ekonomi itu ada di Jawa, sehingga kita ingin memeratakan untuk juga keluar Jawa mendapatkan perputaran ekonominya," ucap Jokowi. 

Selain itu, Jokowi mengeluhkan populasi di Jawa yang bebannya sudah terlampau besar sekali, pulau tersebut ditinggali oleh sekitar 56 persen penduduk di Indonesia.

"Ini yang juga menjadi sebuah pertimbangan bagi kita untuk memindahkan ibu kota. Utamanya memang beban di ibu kota Jakarta memang sudah sangat padat sekali," kata Jokowi.

Pada kesempatan itu, ia turut memaparkan realisasi pemasukan investasi di ibu kota baru yang mencapai Rp56,2 triliun.

"Per hari ini, sudah di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah Rp56,2 triliun dari Rp55 triliun yang sudah groundbreaking," ujar Jokowi.   

Dia merinci, investasi senilai Rp56,2 triliun itu berasal dari enam proyek pendidikan, tiga kesehatan, 10 retail dan logistik, 8 hotel, 2 energi dan transportasi. Kemudian 14 proyek kantor dan perbankan, 9 hunian dan area hijau, serta 3 proyek media dan teknologi.

Presiden Jokowi meminta para investor tidak ragu terhadap komitmen pemerintahan berikutnya dalam melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Jokowi mengatakan, Presiden Terpilih RI, Prabowo Subianto telah menyetujui percepatan pembangunan IKN, termasuk anggarannya.

Jokowi menyampaikan bahwa saat ini pemerintah masih berfokus membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN hingga akhir 2024. Sedangkan, pembangunan infrastruktur di luar KIPP akan dimulai pada Januari 2025, artinya dimulai di era Prabowo.

"Untuk anggarannya, tadi pagi Presiden Terpilih Prabowo Subianto sudah menyetujui percepatan pembangunan infrastrukutr di Ibu Kota Nusantara. Jadi para investor tak perlu ragu terhadap komitmen pemerintah berikutnya," ucap Jokowi saat groundbreaking Kantor PT Bank Central Asia Tbk di IKN, Senin (12/8/2024).

Menurut Jokowi, ada 472 investor yang mengajukan dan menandatangani Letter of Intens (LOI) dengan Otorita IKN. Namun setelah diseleksi, tersisa 220 investor yang dinilai memiliki keseriusan untuk berinvestasi di IKN.

Jokowi menuturkan, pemerintah memberikan berbagai kemudahan bagi investor yang berinvestasi di IKN. Salah satunya, mengeluarkan Hak Guna Bangunan (HGB) paling lama 11 hari setelah investor meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS).

"Saat ini apabila Bapak/Ibu investasi di IKN, tanda tangan PKS cepat, dan setelah itu Kementerian BPN akan keluarkan HGB-nya maksimal 11 hari. Sangat cepat sekali," ujarnya.

"Yang ngomong bukan saya, tapi Menteri Pertanahan (Prabowo Subianto). Nanti kalau salah dikejarnya ke Pak Menteri Pertanahan," sambung Jokowi.

Lebih lanjut, dia menghargai investasi yang dilakukan PT BCA Tbk di IKN. Hal ini, kata Jokowi, menandakan bahwa investasi di IKN sangat menguntungkan untuk investor.

"Karena biasanya kalkulasi dan hitungan BCA, kalkulatornya bukan double lagi, tapi 10 kalkulator dipakai baru berani investasi. Karena BCA sebuah jaminan, ndak mungkin BCA berani investasi kalau tidak ada keuntungan yang akan diperoleh," tutur dia.

Jokowi pun berharap investor lainnya dapat segera merealisasikan komitmen investasi di IKN. Dia mengatakan pemerintah saat ini masih memprioritaskan investor di dalam negeri masuk ke IKN.

"Meski sampai saat ini kita masih memprioritaskan investasi dalam negeri, meski juga ada permintaan investor dari luar. Sekali lagi yang prioritas adalah investasi dalam negeri dulu, baru dari luar," pungkas Jokowi.

Prabowo memang beberapa kali menegaskan komitmennya melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Selain menyiapkan ruang anggaran yang besar, Prabowo juga bertekad akan menarik investor sebanyak-banyaknya untuk melanjutkan pembangunan ibu kota baru. Bahkan dia sendiri juga akan mengambil peran sebagai investor.

"Salah satu investor saya sendiri sebagai pengusaha," kata Prabowo kepada wartawan di IKN, Senin (12/8/2024).

Menurut Prabowo, Presiden Jokowi sudah mengambil peran sebagai inisiator pembangunan IKN. Sebagai Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo memastikan dirinya juga akan ikut andil melanjutkan dan menyelesaikan cita-cita bangsa membangun ibu kota baru di Nusantara, Kaltim.

"Minimal saya yang melanjutkan, kalau bisa saya ikut menyelesaikan," ucap Prabowo.

Presiden terpilih RI Prabowo Subianto mengaku tak sabar bisa segera berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Meski secara keseluruhan pembangunan IKN membutuhkan waktu belasan hingga puluhan tahun, namun jika melihat progres pembangunan yang sudah ada, dia optimistis pusat pemerintahan di IKN sudah bisa difungsikan dalam waktu 3 - 5 tahun ke depan.

"Saya bertekad juga untuk tegaskan di sini bahwa kita akan lanjutkan. Kalau bisa kita percepat (pembangunan IKN)," kata dia.

Dia meyakinkan Otorita IKN bahwa pemerintah telah menyiapkan ruang anggaran yang besar untuk membangun ibu kota baru tersebut. Untuk itu, Prabowo optimistis proyek pembangunan IKN dapat rampung.

"Dan untuk ini juga, saya ingin meyakinkan Otorita bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar, dan kita bisa saya kira selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini," terang Prabowo.

Saat ini, pembangunan infrastruktur eksekutif seperti Istana Negara dan Kantor Presiden sudah hampir rampung. Begitu juga pembangunan kantor kementerian masih bergulir. Agar pusat pemerintahan bisa segera dipindah ke IKN, Prabowo pun akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk lembaga legislatif dan yudikatif.

"Dalam IKN ini, kalau menurut saya, intinya adalah ibu kota negara adalah intinya pusat pemerintahan. Berarti yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Berarti gedung MPR DPR menjadi prioritas, dengan perumahan Anggota DPR MPR dan ruang kantornya, dan juga MA (Mahkamah Agung), MK (Mahkamah Konstitusi) juga sangat-sangat mendesak menurut saya," kata Prabowo.

Prabowo menyampaikan, Otorita IKN dapat membuka sayembara untuk desain gedung lembaga yudikatif dan eksekutif. Catatannya, desain yang dibuat nanti tidak bertentangan atau bertrabrakan dengan desain besar IKN.

Prabowo menilai, apabila infrastruktur MPR-DPR dan MA-MK selesai dibangun, maka ibu kota pemerintah dapat mulai beroperasi di IKN.

"Jadi MPR, DPR, kemudian yudikatifnya kalau itu sudah selesai sebetulnya secara substansi ibu kota pemerintah sudah beroperasi di sini. Jadi kita tidak perlu tunggu yang lain-lain. Yang lain-lain itu akan menyusul," papar Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo juga menekankan pentingnya mitigasi bencana, terutama kesiapan menghadapi kebakaran hutan. Hal ini mengingat konsep IKN adalah Forest City atau kota hutan.

"Bagaimanapun, saya dididik untuk selalu menghadapi kemungkinan yang paling jelek, berarti masalah hutan itu sangat besar, berarti kita harus siap untuk bencana bahaya kebakaran, kita harus siap dengan teknologi yang ada," ucap dia.

Maka dari itu, Prabowo berpikir perlu menghadirkan teknologi canggih untuk pemantauan dan penambahan tim pemadam kebakaran di IKN.

"Mungkin ada perencanaan yang lebih besar menghadapi kemungkinan yang paling jelek, teknologi mungkin dengan pemantauan juga dengan penambahan. Saya kira tim pemadam kebakaran koordinasi kita juga harus bantu badan bencana alam BNPB ya harus dikonsentrasikan tidak boleh ada sedikit peluang untuk mengancam IKN karena kita desainnya forest city," turur Prabowo.