Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap rencana untuk menutup Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, di Cilegon, Banten. Menurutnya, penutupan itu bisa memperbaiki kualitas udara di Jakarta.
Dia mengatakan segera melakukan rapat untuk menindaklanjuti rencana tersebut. Mengingat lagi, PLTU Suralaya sudah beroperasi selama puluhan tahun.
Advertisement
"Ya PLTU mau kita rapatin nanti yang Suralaya itu kan sudah banyak polusinya ya. Dan sudah lebih 40 tahun ya, jadi kita pengen exercise kita ingin kaji kalau bisa kita tutup supaya mengurangi polusi Jakarta," ungkap Menko Luhut, ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2024).
Dalam forum pengusaha sektor minyak dan gas bumi (migas), dia mengatakan indeks kualitas udara di Jakarta bisa turun sekitar 50-60 poin. Saat ini, indeks kualitas udara Jakarta masih berkisar 170-200. Angka itu mengindikasikan buruknya kualitas udara untuk kesehatan masyarakat.
"Kita Jakarta ini kalau bisa kalau kita tutup tadi (PLTU) Suralaya kita berharap akan bisa turun mungkin di bawah 100 indeksnya ini," ucapnya.
Dia turut menyinggung indeks kualitas udara di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang hanya mencatatkan angka 6. Bahkan, kualitss udara di IKN jauh lebih baik dibandingkan dengan Singapura.
"IKN itu hanya 6 indeksnya, jadi, Singapura aja 24 apa 30 jadi IKN itu jauh lebih bagus," tegasnya.
Puluhan Triliun Buat Berobat
Lebih lanjut, Menko Luhut mengungkap besaran biaya yang dikeluarkan pemerintah dan masyarakat untuk menangani masalah kesehatan. Utamanya sebagai imbas dari kulalitas udara yang buruk di Jakarta.
"Karena pemerintah itu mengeluarkan Rp 38 triliun untuk biaya berobat ada yang melalui BPJS, ada yang melalui pengeluaran sendiri untuk kesehatan, karena akibat udara yang sampe 170-200 indeks ini," kata dia.
Dia mengaku enggan hal ini terus menjadi persoalan kedepannya. Maka, diperlukan upaya menyeluruh dalam memperbaiki kualitas udara.
"Itu banyak yang sakit ISPA, kalian pun kena, saya pun kena semua. Jadi ini beban kita ramai-ramai, jadi kalau ada yang keberatan ya kamu rasain aja terus-terusan, kita ndak mau kena," pungkasnya.
Advertisement
PLN Hapus Rencana Pembangunan 13,3 GW PLTU dalam 4 Tahun, Ini Tujuannya
Sebelumnya, Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) melakukan beragam inisiatif dalam menyediakan energi bersih untuk sektor kelistrikan, hal ini komitmen untuk mereduksi emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara mengatakan, PLN EPI mendukung penuh dalam mendorong transisi energi sektor ketenagalistrikan, dengan mengembangkan sejumlah inisiatif energi bersih.
PLN EPI mendukung Holding PLN dalam menegaskan komitmen untuk menjalankan transisi energi demi mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Beragam inisiatif PLN akan berdampak pada pengurangan 3.7 miliar ton CO2e," kata Iwan dikutip Rabu (7/8/2024).
Menurut Iwan, selama 4 tahun terakhir, PLN telah menghapus rencana pembangunan 13,3 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang sebelumnya masuk ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
PLN mengganti PLTU Batubara sebesar 800 MW dengan pembangkit gas hingga membatalkan perjanjian pembelian tenaga listrik atau Power Purchase Agreement (PPA) PLTU batu bara sebesar 1,3 GW.
Komitmen mengakselerasi transisi energi oleh PLN tidak berhenti disitu. PLN turut menginisiasi program Accelerated Renewable Energy Development (ARED).
Pemerataan Kelistrikan
Dengan ARED, PLN membangun pemerataan kelistrikan nasional melalui Green Enabling Super Grid. Menjadikan sistem kelistrikan Indonesia yang sebelumnya terpisah antar pulau menjadi terhubung satu sama lain dan potensi EBT berskala besar yang belum dimanfaatkan selama ini dapat dimaksimalkan. Pasokan listrik berbasis EBT akan meningkat dari 22 GW menjadi 61 GW.
Kemudian, untuk mengatasi tantangan intermitensi dari sumber EBT, PLN juga membangun smart grid dengan smart power plant dan flexible generation yang dilengkapi smart transmission, smart distribution, smart control center dan smart meter. Lewat ARED ini membuat penambahan kapasitas listrik 75 persen bersumber dari EBT, sementara 25 persen berasal dari gas alam.
"PLN akan bergantung dengan LNG untuk mengkompensasi penurunan produksi atau pasokan dari gas pipa untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional," tutur Iwan.
Advertisement
Pemanfaatan Gas
Iwan menjelaskan, pemanfaatan gas melalui LNG akan meningkat seiring waktu dari porsi saat ini dikisaran 55 persen menjadi 69 persen pada 2040 mendatang.
Direktur Gas dan BBM PLN EPI Rakhmad Dewanto dalam The 4th Indo Pasific LNG Summit Bali 2024 mengatakan, inisiatif mendorong energi bersih salah satunya diwujudkan lewat pengembangan green hydrogen.
"PLN menjadi yang terdepan dalam pengembangan green hydrogen di Indonesia dengan menginisiasi ekosistem hidrogen global," kata Rakhmad.
Ia menjelaskan, PLN berada dalam posisi yang tepat untuk memenuhi pertumbuhan permintaan hidrogen di Indonesia maupun pasar ekspor.
Dengan keunggulan dari sisi produksi dan suplai, PLN memiliki kapasitas untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan rantai pasok hidrogen di Indonesia.
Hingga saat ini, PLN telah membangun ekosistem green hydrogen secara end to end. PLN telah memiliki 22 Green Hydrogen Plant (GHP) dengan memanfaatkan pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga surya, dan renewable energy certificate.
