Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto buka suara terkait isu adanya kabar Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly akan kena reshuffle kabinet. Hasto menyatakan, bahwa partainya menjunjung tinggi konsep tata pemerintahan yang baik. Karena itu, pihaknya menghormati hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo.
"Sejak dulu dalam konsep tata pemerintahan yang baik, presiden punya hak prerogatif. Kita menghormati hak prerogatif dari presiden itu," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8/2024).
Advertisement
Dia menegaskan, sejak awal partainya tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi, meski mengantarkan kemenangan dua kali Pemilu untuknya. Hasto pun menegaskan, sejak awal partainya selalu membuka pintu kerja sama dengan partai lain di kabinet.
"Sejak awal kita kan nggak pernah neko-neko. Ketika kami menghantarkan jadi Presiden, apakah kemudian kami minta seluruh menteri? Kan juga tidak. Kami bisa bekerja sama dengan partai politik. Kami enggak pernah melakukan tekanan-tekanan. Tidak pernah ada dendam terhadap masa lalu. Kami menatap masa depan," ungkap Hasto.
Hasto justru menyinggung bagaimana berpolitik itu untuk memenuhi kepercayaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam janji-janji kampanye yang sudah pernah diutarakan atau dijargonkan.
"Jadi itu seharusnya juga dipakai, bahwa berpolitik untuk menang itu juga hanya lima tahun. Wujudkan janji-janji kampanye. Ketika rakyat tidak memberikan kepercayaan, ya kita perbaiki diri. Itu ajaran moral politik yang diceritakan Ibu Mega (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri) kepada kami," pungkasnya.
Kabar Jokowi Rehuffle Kabinet
Presiden Joko Widodo atau Jokowi dikabarkan akan melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju di akhir masa jabatannya. Reshuffle kabarnya akan dilakukan pada pekan ini.
Berdasarkan informasi yang beredar, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly akan digantikan dengan Supraman Andi Agtas. Supratman merupakan Politisi Partai Gerindra.
Sementara itu, Yasonna sendiri merupakan Politisi PDI Perjuangan (PDIP). Dia telah menjabat sebagai Menkumham sejak 2014 atau periode pertama kepemimpinan Jokowi.
Kemudian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dijabat Siti Nurbaya sejak 2014 akan digantikan oleh kader Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni. Siti sendiri merupakan menteri dari Partai NasDem.
Lalu, Arifin Tasrif akan kabarnya juga akan dicopot dari jabatan Menteri ESDM dan digantikan oleh Bahlil Lahadalia. Sedangkan, jabatan Menteri Investasi yang dijabat Bahlil akan diisi Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani.
Liputan6.com mencoba mengkonfirmasi isu reshuffle kabinet tersebut kepada Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. Namun, tak ada tanggapan.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono hanya menjawab singkat. Ia menyebut belum ada kabar sejauh ini.
"Belum. Besok dikabarin," ucap Heru saat dikonfirmasi.
Reporter: Muhammad Genantan Saputra
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
