Pj Gubernur Bangka Belitung Safrizal Usulkan Kenaikan Royalti Timah ke Presiden Jokowi

Liputan6.com, Jakarta Pj Gubernur Safrizal mengambil kesempatan untuk menyampaikan beberapa isu strategis terkait dengan perkembangan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saat bertemu dengan Presiden Jokowi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.  

Salah satu hal yang disoroti adalah terkait dengan tata kelola niaga timah, sebagai sektor utama yang sangat berpengaruh pada aktivitas perekonomian masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung. Berbanding terbalik, royalti hasil penambangan timah yang selama ini didapat prosentasenya yang di nilai jauh dari kata ideal. 

"Royalti hasil tambang timah yang hanya sebesar 3 persen sebagaimana diatur PP  Nomor 26 Tahun 2022 dirasakan belum proporsional sehingga tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan, khususnya terkait lingkungan dan daya ungkit bagi kesejahteraan masyarakat Babel," ujar Safrizal dalam keterangan persnya.

Berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Pusat selain menerima deviden atas saham 65 persen, juga menerima 20 persen royalti, dari besaran 3 persen hasil penjualan logam timah.

Sisanya sebesar 16 persen untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 32 persen untuk daerah penghasil, dan 32% untuk daerah yang berdekatan. 

"Artinya sebenarnya hanya 0,48 persen dari prosentase 3 persen terhadap nilai total penjualan logam timah tiap tahunnya yang dibagikan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nilai itu dirasa sangat tidak sebanding dengan hasil penambangan yang diperoleh PT Timah misalnya yang menggarap 284.288,82 ha atau meliputi 17,3 persen Wilayah Bangka Belitung, belum lagi bicara private sector-nya" sambung Safrizal.