Kemenag: Ada 1.000 Pesantren di Jatim Belum Berizin, 99 Persen Berafiliasi dengan NU

Liputan6.com, Surabaya - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur (Jatim) menguatkan langkah sosialisasi dalam upaya untuk mendorong pesantren-pesantren yang ada di berbagai wilayah di Jawa Timur yang belum memiliki izin untuk segera mengurus perizinan.

Kabid Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Jatim, Mohammad As'adul Anam mengatakan bahwa di wilayah tersebut saat ini ada kurang lebih sebanyak 1.000 pondok pesantren yang belum mengurus perizinan.

"Kami terus melakukan sosialisasi dan kerja sama dengan Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) untuk mendorong pesantren yang belum berizin segera mengurus izin," kata As'adul Anam di Surabaya, Kamis (15/8/2024).

Menurutnya, langkah penguatan sosialisasi dan bekerja sama dengan RMI tersebut dianggap efektif karena lembaga itu berada di bawah Nahdlatul Ulama (NU) yang menaungi keberadaan pondok pesantren, termasuk di wilayah Jawa Timur.

"Sebanyak 99 persen pesantren ini kan berafiliasi dengan NU. Kita berjejaring dengan RMI, sehingga mengetahui pesantren yang belum berizin dan kami dorong untuk segera mengurus," jelas As'adul Anam.

Ia menambahkan, jika pondok pesantren tidak memiliki izin, dinilai akan merugikan lembaga itu sendiri termasuk para santri. Salah satu kerugian yang dihadapi adalah, pesantren tak berizin tersebut tidak bisa menerima bantuan dari pemerintah.

"Pesantren tidak bisa mengakses bantuan, pesantren tidak bisa menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam seperti Satuan Pendidikan Muadalah (SPM), Pendidikan Diniyah Formal (PDF), Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ) dan lainnya," beber Anam.

Selain itu, kerugian lainnya bagi para santri, lanjut Anam, tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau bahkan ke luar negeri, karena pondok pesantren tersebut selama beroperasi tidak memiliki izin.

"Kasihan santrinya, kalau lulus ingin melanjutkan kuliah ke Kairo Mesir atau Yaman, mereka tidak bisa. Karena pesantrennya belum berizin," bebernya.