Liputan6.com, Jakarta Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) membagikan strategi jangka pendek pemerintahan baru Prabowo Subianto yang akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan, dan pemerataan antar-daerah.
Advertisement
Strategi pertama adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diarahkan untuk meningkatkan gizi anak serta memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.
“Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel,” kata Jokowi dalam pidato Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya, Jumat (16/8/2024).
Renovasi Sekolah
Adapun strategi kedua adalah program percepatan renovasi sekolah untuk meningkatkan akses, kualitas, dan link and match pendidikan dengan dunia usaha, serta pembangunan sekolah unggulan. Jokowi menjelaskan, ekosistem pendidikan yang kondusif juga akan dikembangkan.
Strategi ketiga adalah mendorong produktivitas, menjaga pasokan, dan keterjangkauan harga pangan melalui penguatan lumbung pangan dan jaringan irigasi.
“Keempat, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, diperlukan peningkatan pembiayaan rumah murah untuk rakyat. Kelima, peningkatan permodalan bagi UMKM,” jelas Jokowi.
Jokowi menuturkan, arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang.
Jaga Stabilitas
Jokowi menambahkan, APBN 2025 dirancang untuk menjaga Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan demi meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kita harus terus melanjutkan reformasi struktural, menjaga kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel, serta meningkatkan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan,” tutur Jokowi.
Menurutnya, desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan perlu dirancang fleksibel, dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian, serta mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan.
Advertisement
