Liputan6.com, Jakarta - Heboh KTP warga Jakarta dicatut untuk kebutuhan syarat pencalonan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana di pilkada Jakarta 2024.
Merespons hal itu, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk fair dan mengkontrol proses pencalonan. Dia juga meminta agar KPU segera membuat klarifikasi terkait hal tersebut.
Advertisement
"KPU harus bersikap fair dan objektif masyarakat harus mengontrol partai-partai harus mengontrol masyarakat harus mengontrol, KPU harus objektif yang merasa dicatut KPT-nya harus segera memprotes dan mengklarifikasi," kata Cak Imin, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Lebih lanjut, Cak Imin pun meminta agar Komisi II DPR RI ikut turun tangan menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Komisi II harus turun untuk ikut melakukan verifikasi, karena kalau ini tidak clear nanti legitimasi pilkada bahaya," ujar dia.
Heboh Pencatutan KTP
Sebelumnya, kabar pencatutan identitas sepihak untuk memberi dukungan kepada pasangan calon independen ini ramai di media sosial X setelah salah satu pengguna akun mengunggah bukti tangkapan layar NIK KTP-nya tercatut untuk mendukung pasangan Dharma-Kun.
Unggahan @ayamdreampop itu mendapat beragam reaksi dari publik internet. Beberapa pemilik akun bahkan mengalami hal serupa.
Pencatutan NIK juga dilaporkan menimpa keluarga politikus, termasuk Anies Baswedan. Dalam akun X-nya, Anies menulis bahwa KTP-nya aman.
Namun, KTP dua anak dan adiknya dicatut masuk daftar pendukung calon independen. Anies pun membagikan tangkapan layar dari laman infopemilu.kpu.go.id. Dalam unggahan itu, Mikail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan telah dicatut.
"Alhamdulillah, KTP saya aman. Akan tetapi, KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," kata Anies, Jumat (16/8/2024).
Reporter: Alma Fikhasari
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
