Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya mengalokasikan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto, sebesar Rp143,1 miliar di 2025. Alokasi dana ini tertuang dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2025.
Advertisement
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, mengatakan bahwa pemerintah masih memiliki sisa anggaran lainnya dari masing-masing kementerian/lembaga (KL) untuk kelanjutan proyek IKN di 2025.
"Ada anggaran-anggaran yang masih ada terkait di KL yang untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan di IKN. Jadi masih masuk di dalam beban dari KL," ujar Suharso saat ditemui di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Anggaran sisa itu berasal dari instansi pemerintah yang bertugas langsung membangun IKN, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Karena ada yang di-carry over dari KL-KL sebelumnya, seperti menyelesaikan bandara, sanitasi, jalan, untuk digitalisasi," imbuh Suharso.
Anggaran Rp 82 Triliun
Sebagai contoh, ia menyebut pemerintah telah mengalokasikan total anggaran Rp82 triliun untuk pembangunan Ibu Kota baru. Namun, dana tersebut belum terrealisasi sepenuhnya.
"Total sekarang yang sudah di IKN Rp82 triliun. Yang sudah terlaksana sekitar Rp70-an triliun. Jadi masih ada anggaran yang belum diselesaikan," terang Suharso.
Masuk Visi Misi Indonesia Emas
Suharso menegaskan bahwa pemerintah, melalui Kementerian/Bappenas, tidak akan begitu saja melepas tanggung jawab pendanaan terhadap IKN. Sebab, kehadiran IKN sebagai ibu kota baru Indonesia sudah termasuk dalam visi Indonesia Emas 2045.
"Yang penting begini ya, poin saya adalah 2025 bagi kami di Bappenas adalah window of opportunity untuk masuk ke Indonesia Emas 2045. Window-nya kalau dibuka lagi sedikit adalah RPJMN 2025-2029," tegasnya.
"Kita ingin mendorong dengan awalan yang baik. Karena itu, kita mendiskusikannya dengan timnya Pak Prabowo. Sekarang tinggal mau diletakkan di mana, gitu. Tapi pagu indikasinya sudah ada," pungkas Suharso.
Advertisement
