Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengaku menerima rekaman suara yang disebutnya berisi pernyataan dan arahan khusus diduga dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para penegak hukum untuk upaya menekan atau intimidasi.
Lantas, Hasto memutarkan rekaman itu kepada awak media seusai hadir dalam upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI di Parkir Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).
Advertisement
Pada rekaman yang diputar Hasto lewat telepon genggamnya, memang terdengar suara mirip Presiden Jokowi. Terdengar suara mirip Jokowi tengah memberikan arahan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, hingga Polri untuk upaya-upaya di luar penegakan hukum yang semestinya.
Adapun perihal rekaman ini disampaikan Hasto saat ditanya soal tanggapannya terkait dinamika politik di Pilgub DKI Jakarta, di mana Ketum Partai NasDem Surya Paloh mencabut dukungan yang sebelumnya diberikan kepada Anies Baswedan.
"Ya itu bukan kebiasaan dari Bang Surya Paloh, tetapi itu adalah hak kedaulatan dari Partai NasDem kami tidak campur tangan," ujarnya.
Hasto menilai, rakyat pasti ikut melihat keputusan NasDem sebagai hal di luar kebiasaan. Hasto menduga ada upaya mencoba menekan Surya Paloh dan Partai NasDem.
"Ini merupakan bagian kita lihat dari berbagai upaya-upaya yang mencoba menekan," ujar Sekjen PDIP ini.
Isi Rekaman Suara Diduga Jokowi
Usai pernyataan itu, Hasto memutar rekaman yang diduga mirip dengan suara Jokowi menyinggung bisa membisikkan KPK, Polri dan Kejaksaan.
"Jangan main-main, sekali lagi, yang bikin saya sendiri, lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa. Lewat Kejaksaan akan saya bisikin aja, di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau ngintip sendiri kan ndak mungkin," demikian bunyi rekaman yang diduga mirip Jokowi tersebut.
Menurut Hasto, rekaman suara tersebut harus segera diklarifikasi Jokowi karena akan membahayakan demokrasi di Indonesia.
"Apakah rekan-rekan wartawan sudah mendengar itu atau belum? Itu harus diklarifikasi oleh bapak presiden karena ini berbahaya di dalam demokrasi dan penegakan hukum, sekiranya hal tersebut benar," kata Hasto.
Advertisement
Istana Membantah
Dikonfirmasi terpisah, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, membantah bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan penegak hukum untuk melakukan intimidasi.
Hal itu, disampaikan terkait rekaman suara yang diputar oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang disebutnya berisi pernyataan dan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke para penegak hukum untuk upaya menekan atau intimidasi.
"Tidak benar tuduhan yang disebarkan oleh Bapak Hasto Kristiyanto yang menyebutkan Presiden Jokowi menggunakan penegak hukum untuk mengintimidasi pihak-pihak tertentu," kata Ari, saat dikonfirmasi, Sabtu (17/8).
"Apalagi narasi itu diimbuhi drama pemutaran rekaman video yang disebutkannya sebagai suara Presiden Jokowi," sambung dia.
