Liputan6.com, Jakarta - Harga pangan telah melonjak lebih dari 20 persen di bawah pemerintahan Joe Biden-Kamala Harris. Calon Presiden AS Kamala Harris pun memberikan solusi tetapi mendapatkan respons beragam dari ekonom.
Mengutip CNN, Minggu (18/8/2024), pada Jumat, 16 Agustus 2024, Wakil Presiden AS Kamala Harris mengatakan kalau punya solusi. Solusinya melarang penimbunan di seluruh industri pangan.
Advertisement
“Rencana saya akan mencakup hukuman baru bagi perusahaan opportunis yang eksploitasi krisis dan melanggar aturan,” ujar Harris, dalam sebuah kampanye.
Namun, sejumlah ekonom menilai, usulan Harris dapat menciptakan lebih banyak masalah daripada yang coba dipecahkannya.
Gavin Roberts mempelajari undang-undang antipenimbunan yang disahkan beberapa negara bagian selama pandemi COVID-19. Salah satu dampak terbesar yang dia amati terutama di toko kelontong adalah aturan itu memotivasi warga untuk membeli lebih banyak barang daripada jika harganya naik.
“Ketika harga sedang tinggi, dalam kebanyakan kasus, tindakan kebijakan terbaik sebagai respons adalah tidak mengambil tindakan apapun,” ujar Roberts, the Chair of Weber State University’s Economics Department.
Hal itu akan menyebabkan konsumen yang enggan membeli daging sapi, misalnya karena harga daging sapi tinggi akan membeli jenis daging dan protein lain. Hal itu membantu agar daging sapi tetap tersedia di rak toko kelontong bagi orang yang menginginkannya dan bersedia membayar harga lebih tinggi.
Meskipun Harris klaim usulannya akan membantu industri makanan menjadi lebih kompetitif. Roberts menuturkan, hal itu justru akan berdampak sebaliknya.
“Hal itu lebih mungkin mempertahankan status quo,” ujar dia.
Ia menuturkan, hal itu lebih mungkin akan cegah pesaing baru masuk untuk memanfatkan margin keuntungan lebih besar, persaingan yang dapat membantu menurunkan harga dalam jangka panjang.
Dapat Rugikan Konsumen
Hal senada dikatakan Ekonom Jason Furman. Ia menilai, undang-undang anti peningkatan harga yang tidak wajar dapat secara tidak sengaja merugikan konsumen. “Ini bukan kebijakan yang masuk akal, dan saya pikir harapan terbesarnya adalah hal itu akan berakhir menajdi retorika tanpa kenyataan. Tidak ada keuntungan di sini, dan ada kerugian,” ujar dia.
Alih-alih menerapkan kebijakan antipeningkatan harga, Roberts menyarankan agar Harris menginvestigasi, jika ada, yang hentikan pelaku industri baru yang memasuki industri yang terkonsentrasi.
Terkait hal itu, Harris juga berencana menyediakan lebih banyak sumber daya bagi pemerintah federal untuk mengidentifikasi dan menangani penetapan harga dan praktik-praktik antipersaingan lainnya dalam industri makanan dan bahan makanan.
Apa yang Melatarbelakangi Kenaikan Harga Beberapa Tahun Terakhir?
Masih belum jelas sejauh mana kenaikan harga yang tidak terkendali telah berkontribusi terhadap inflasi selama beberapa tahun terakhir. Riset dari Federal Reserve San Francisco menunjukkan dugaan kenaikan harga perusahaan bukanlah katalis utama lonjakan inflasi yang dimulai pada 2021. Sementara lembaga think thank yang condong ke progresif telah menerbitkan riset yang menunjukkan ada hubungan yang lebih langsung.
Hingga akhir tahun lalu, perusahaan secara rutin menuturkan kepada investor kalau pelanggan terus membayar barang bahkan saat bisnis menaikkan harga. Hal itu karena permintaan tetap tinggi, didorong oleh gaji yang lebih besar dan stimulus pandemi COVID-19 yang menambah tabungan.
Advertisement
Pendekatan Agresif
Adapun inflasi yang harus dihadapi Amerika Serikat selama beberapa tahun terakhir adalah hasil dari berbagai peristiwa yang mencakup perang di Ukraina, pengeluaran pemerintah dan gangguan terkait pandemi COVID-19 di seluruh ekonomi. Tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada rantai pasokan di tengah pandemi COVID-19, misalnya berkontribusi signifikan terhadap kenaikan inflasi pada awal 2021.
Di sisi lain, Direktur Groundwork Collaborative, Lindsay Owens mengapresiasi rencana Kamala Harris. “Saya sama sekali tidak berpikir undang-undang penimbunan harga akan mengakibatkan kekurangan,” ujar dia.
Ia menilai, undang-undang itu akan memberi lembaga pemerintah seperti the Federal Trade Commission lebih banyak kewenangan untuk “menindak pelaku kejahatan” yang mengenakan harga lebih tinggi kepada konsumen. “Senang melihat pendekatan agresif ini,” tutur dia.
Kamala Harris Amankan Nominasi Presiden Partai Demokrat
Sebelumnya, Wakil Presiden Kamala Harris telah mengamankan cukup suara dari delegasi Demokrat untuk menjadi calon presiden Amerika Serikat (AS) dari partai tersebut. Demikian disampaikan Ketua Komite Nasional Demokrat Jaime Harrison pada hari Jumat (2/8/2024).
Proses pemungutan suara daring masih terus berlangsung hingga hari Senin (5/8), namun kampanye tersebut menandai momen ketika dia melewati ambang batas untuk memperoleh suara mayoritas delegasi.
Harris siap menjadi wanita kulit berwarna pertama yang menduduki posisi puncak perolehan suara Partai Demokrat AS.
"Saya merasa terhormat menjadi calon presiden dari (partai) Demokrat," kata Harris dalam panggilan telepon dengan para pendukungnya, seperti dilansir VOA Indonesia, Sabtu (3/8/2024).
"Kami akan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris dan menunjukkan kekuatan partai kami selama konvensi di Chicago akhir bulan ini," tutur Harrison.
Partai Demokrat terus maju dengan pemungutan suara virtual untuk mencalonkan Harris, mendekati puncak dari proses yang bergejolak yang dikejutkan dengan keputusan Presiden Joe Biden untuk tidak mencalonkan diri kembali.
Delegasi Konvensi Nasional Demokrat mulai memberikan suara melalui email pada hari Kamis (1/8) dan pemungutan suara akan tetap dibuka hingga Senin malam.
Advertisement
Nominasi Resmi
Nominasi resmi diharapkan akan selesai 7 Agustus mendatang, meskipun konvensi Partai Demokrat di Chicago dijadwalkan tidak akan dimulai lebih dari dua minggu lagi. Pejabat Demokrat mengatakan bahwa perlu jadwal yang dipercepat karena tenggat waktu 7 Agustus untuk memastikan para kandidat muncul dalam surat suara pemilihan di Ohio.
Harris didukung oleh Biden tak lama setelah dia memutuskan untuk mundur dari pencapresannya, melambungkan nama Harris ke garis depan kampanye Partai Demokrat untuk mengalahkan calon dari Partai Republik Donald Trump.
Tidak ada kandidat utama lainnya yang maju untuk menantang Harris dalam nominasi ini dan dia adalah satu-satunya pilihan bagi para delegasi berdasarkan peraturan partai yang mensyaratkan adanya dukungan dari sedikitnya 300 delegasi, dengan tidak lebih dari 50 tanda tangan dari satu delegasi.
Setiap delegasi yang ingin memilih kandidat selain Harris, akan dihitung sebagai "hadir".
