Liputan6.com, Honolulu - Hawaii resmi menjadi negara bagian ke-50 Amerika Serikat (AS) pada 21 Agustus 1959 setelah Presiden Dwight D. Eisenhower menandatangani proklamasi yang mengakuinya.
Dilansir laman History, pemukim pertama yang diketahui berada di Kepulauan Hawaii adalah para penjelajah Polinesia yang tiba sekitar abad kedelapan.
Advertisement
Pada awal abad ke-18, para pedagang Amerika datang ke Hawaii untuk mengeksploitasi kayu cendana di pulau tersebut, yang sangat berharga di China pada saat itu.
Pada tahun 1830-an, industri gula diperkenalkan ke Hawaii dan pada pertengahan abad ke-19 telah mapan. Para misionaris dan penanam Amerika menduduki pulau-pulau tersebut dan membawa perubahan besar dalam kehidupan politik, budaya, ekonomi, dan agama di Hawaii.
Pada tahun 1840, sebuah monarki konstitusional didirikan, yang melucuti sebagian besar otoritas raja Hawaii.
Jadi Wilayah Resmi AS
Pada tahun 1893, sekelompok ekspatriat Amerika dan petani gula yang didukung oleh satu divisi Marinir AS menggulingkan Ratu Liliuokalani, raja terakhir yang berkuasa di Hawaii.
Setahun kemudian, Republik Hawaii ditetapkan sebagai protektorat AS dengan Sanford B. Dole sebagai presiden.
Banyak anggota Kongres menentang aneksasi resmi Hawaii, dan baru pada tahun 1898, setelah penggunaan pangkalan angkatan laut di Pearl Harbor selama Perang Spanyol-Amerika, kepentingan strategis Hawaii menjadi jelas dan aneksasi resmi disetujui.
Dua tahun kemudian, Hawaii diorganisasi menjadi wilayah resmi AS.
Advertisement
Penduduk Asli Hawaii Menentang
Meski demikian, tidak semua penduduk Hawaii merayakan status kenegaraan. Penduduk asli Hawaii terus-menerus menentang penggabungan Hawaii ke Amerika Serikat, mulai dari kaum royalis yang melancarkan kontra-revolusi segera setelah kudeta hingga seruan kontemporer untuk dekolonisasi.
Gerakan kedaulatan penduduk asli mendapat dorongan signifikan pada tahun 1970-an dari aktivisme antimiliter, menurut Dr. Jonathan Kay Kamakawiwo’ole Osorio, dekan Sekolah Pengetahuan Hawaii Hawaiinuiākea.
Secara khusus, kebencian terhadap militer AS tumbuh saat para aktivis mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencoba merebut kembali Pulau Kaho‘olawe, tempat suci penduduk asli yang telah hancur setelah digunakan sebagai tempat latihan pengeboman.
Pada tahun 1993, 100 tahun setelah kudeta, pemerintah AS secara resmi meminta maaf kepada penduduk asli Hawaii karena telah menggulingkan kerajaan mereka dan merampas hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Namun, meskipun mengakui bahwa 1,8 juta hektar lahan telah diserahkan "tanpa persetujuan atau kompensasi kepada penduduk asli Hawaii...atau pemerintah berdaulat mereka," pernyataan tersebut tidak menawarkan imbalan apa pun.
Pernyataan tersebut diakhiri dengan pernyataan, "Tidak ada satu pun hal dalam Resolusi Bersama ini yang dimaksudkan sebagai penyelesaian klaim apa pun terhadap Amerika Serikat."
