Liputan6.com, Jakarta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Hendrar Prihadi alias Hendi berharap anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi ikut partisipasi dalam aktivitas pengadaan barang atau jasa pemerintah.
Hal ini seiring aktivitas pengadaan barang atau jasa pemerintah memiliki potensi sangat besar dalam mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi di Indonesia untuk naik kelas.
Advertisement
Hendi menuturkan, ada total Rp 1.226,2 triliun rencana umum pengadaan yang dicatatkan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia pada 2023.
Dari jumlah tersebut, Hendi mengatakan, jika ada Instruksi Presiden yang mengamanatkan 40% di antaranya dialokasikan untuk belanja produk dari pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi.
"Kami hari ini dari LKPP fokusnya adalah memberikan sebuah informasi tentang pasar yang besar sekali di proses pengadaan barang atau jasa," ujar Hendi pada kegiatan Rapat Kerja Daerah III IWAPI Jawa Tengah di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Selasa, 20 Agustus 2024.
Hendi menuturkan, jika pelaku usaha mikro, kecil, koperasi bisa terlibat dalam aktivitas pengadaan barang atau jasa pemerintah dengan mudah.
"Kalau syarat-syarat dasar pasti harus dimiliki, seperti misalnya NIB dan NPWP. Tapi kalau untuk pelaku usaha mikro,kecil semisal produknya belum punya TKDN bisa self declare (pernyataan mandiri). Contohnya jualan klepon masak produk impor enggak mungkin," kata dia.
Secara khusus terkait IWAPI, Hendi menekankan pentingnya partisipasi wanita dalam menggerakkan aktivitas ekonomi di Indonesia.
"Saya kira anak muda, warganet, dan wanita memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan positif di Indonesia. Termasuk dalam menyukseskan gerakan Bangga Buatan Indonesia, wanita memiliki peran penting dalam meningkatkan kecintaan masyarakat pada produk Indonesia. Maka saya ucapkan terima kasih kepada IWAPI Jawa Tengah yang telah berkontribusi aktif," kata dia.
Puslat SDM LKPP Raih Predikat Lembaga Pelatihan Pemerintah Berprestasi 2024
Sebelumnya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meraih penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai Lembaga Pelatihan Pemerintah Terbaik I kategori Lembaga Pelatihan Pemerintah Pusat.
Penghargaan kepada LKPP ini didapat melalui Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Puslat SDM PBJ) yang terus menghadirkan terobosan baru dalam pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan dan saling terkait dengan komponen manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Penghargaan diberikan oleh Plt. Kepala LAN Muhammad Taufiq kepada Kepala Puslat SDM PBJ LKPP Hardi Afriansyah pada Selasa 6 Agustus 2024, sebagai bentuk apresiasi LAN RI kepada LKPP atas Lembaga Pelatihan yang memiliki komitmen dan program, serta kontribusi terhadap pengembangan kompetensi para ASN di lingkungan LKPP.
Plt Kepala LAN Muhammad Taufiq berharap seluruh Lembaga Pelatihan dapat terus berupaya untuk melakukan terobosan (breaktrough) dalam perannya untuk ikut mengakselerasi pembangunan nasional.
"Kami mendorong Lembaga Pelatihan untuk mampu mejawab kebutuhan pengembangan kompetensi ASN secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran, serta memberikan pelayanan utamanya pelayanan inklusif untuk para ASN yang memiliki keterbatasan akses di wilayah remote area Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) serta kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)," kata Taufiq," jelas dia dalam keterangan tertulis, Rabu (7/8/2024).
Advertisement
Pelatihan ASN di Wilayah 3T
Kepala Puslat SDM PBJ LKPP Hardi Afriansyah mengatakan bahwa sejalan dengan semangat Puslat SDM PBJ LKPP sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan, Puslat SDM PBJ LKPP secara inklusif akan membangun kolaborasi dengan seluruh pihak untuk mengembangkan pengetahuan teknis sesuai tanggung jawabnya.
Khususnya memenuhi kebutuhan pelatihan ASN yang memiliki keterbatasan akses di wilayah 3T juga dalam rangka keberpihakan terhadap kesetaraan gender, kaum rentan, dan inklusi sosial.
"Dengan diperolehnya 4 kali penghargaan sebagai Lembaga Pelatihan terbaik dari LAN RI, LKPP berharap dapat menjadi benchmark bagi Lembaga Pelatihan lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam hal mengelola Lembaga pelatihan yang baik dengan berbasis teknologi," kata dia.
"Tidak hanya itu, Puslat SDM PBJ LKPP akan terus membangun kolaborasi seluas mungkin, dan membangun inklusifitas bagi seluruh pihak untuk dapat mengikuti pelatihan PBJ, khususnya bagi mereka kelompok rentan," kata Hardi.
Terus Lanjutkan Kolaborasi
Hardi menyampaikan bahwa ke depan, LKPP akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Non-Governmental Organization (NGO), Perguruan Tinggi, dan instansi terkait.
Selain itu, LKPP juga akan terus berinovasi dalam mengembangkan program pelatihan yang berfokus lebih luas lagi baik bagi ASN LKPP, para pemangku kepentingan, dan pengguna seperti Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Desa, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), ekosistem PBJ, Arbiter, Advisor, dan Pemberi Keterangan Ahli (PKA).
Advertisement
