Liputan6.com, Padang -N Unjuk rasa peringatan darurat di Padang diwarnai aksi bakar ban di depan kantor DPRD Sumatera Barat. Ratusan orang yang terdiri dari masyarakat sipil dan mahasiswa melakukan unjuk rasa merespons atas revisi UU Pilkada 2024 yang rencananya bakal disahkan DPR RI.
Pantauan Liputan6.com, aksi di DPRD Sumbar dimulai pada Kamis pukul 11.00 WIB, massa aksi juga membawa sejumlah spanduk seperti "bubarkan DPR RI", "Indonesia terancam bubar" dan "Indonesia diperkosa 1 keluarga".
Advertisement
Hingga saat ini para massa aksi masih bertahan di luar gedung DPRD Sumbar. Aksi ini tetap berjalan meski sempat diguyur hujan deras.
Sebelumnya salah satu orator, Rifai Lubis mengatakan aksi ini merupakan ultimatum rakyat Sumbar menyelamatkan demokrasi dan Republik Indonesia.
"Demokrasi Indonesia dibunuh dan republik dirampas oleh Dinasti Jokowi dan kroninya. Alih-alih jadi negarawan, Dinasti Jokowi malah jadi penculas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan bagi anak dan kroni-kroninya," katanya.
Dalam siruasi darurat ini, Rifai menyampaikan rakyat wajib marah dan muak. Menurutnya rakyat bukan dagelan permainan politik Dinasti Jokowi dan kroninya.
"Kami rakyat Sumbar melakukan ultimatum sebagai berikut, pertama sudahi kemuakan dan kemarahan rakyat," ujarnya.
Kemudian meminta DPR menghentikan pembahasan revisi uu pilkada yang melawan putusan MK. Selanjutnya, kata dia, jika masih ngeyel dan bermain-main kedaulatan rakyat pihaknya menghimbau rakyat memboikot Pilkada yang menghancurkan demokrasi dan republik ini.
"Situasi darurat ini, selemah-lemah iman adalah turun ke jalan selamatkan demokrasi dan republik. Republik Indonesia bukan milik jokowi dan kroni-kroninya," sebutnya.
