Liputan6.com, Padang -N Aksi massa yang melakukan unjuk rasa peringatan darurat di Padang diwarnai aksi panjat pagar gedung DPRD Sumatera Barat. Unjuk rasa ini respons atas revisi UU Pilkada 2024 yang akan disahkan DPR RI.
Pantauan Liputan6.com, aksi di DPRD Sumbar dimulai pada Kamis pukul 11.00 WIB, massa aksi juga membawa sejumlah spanduk seperti "bubarkan DPR RI", "Indonesia terancam bubar" dan "Indonesia diperkosa 1 keluarga".
Advertisement
Sekitar pukul 14.50 WIB meminta masuk ke kantor DPRD untuk bertemu wakil rakyat. Namun informasi yang diberikan para wakil rakyat seluruhnya sedang tidak di tempat karena tengah pergi kunjungan kerja.
"Toling fasilitasi kami masuk untuk bertemu dengan wakil rakyat, buka pagarnya," kata salah seorang orator.
Namun setelah beberapa lama, penjaga keamanan dari kepolisian tidak kunjung membuka pagar, hingga sempat terjadi aksi dorong dan memanjat pagar.
Hingga saat ini para massa aksi masih bertahan di luar pagar DPRD Sumbar. Aksi ini tetap berjalan meski sempat diguyur hujan deras.
Sebelumnya salah satu orator, Rifai Lubis mengatakan aksi ini merupakan ultimatum rakyat Sumbar menyelamatkan demokrasi dan Republik Indonesia.
"Demokrasi Indonesia dibunuh dan republik dirampas oleh Dinasti Jokowi dan kroninya. Alih-alih jadi negarawan, Dinasti Jokowi malah jadi penculas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan bagi anak dan kroni-kroninya," katanya.
Tolak Revisi UU Pilkada
Dalam siruasi darurat ini, Rifai menyampaikan rakyat wajib marah dan muak. Menurutnya rakyat bukan dagelan permainan politik Dinasti Jokowi dan kroninya.
"Kami rakyat Sumbar melakukan ultimatum sebagai berikut, pertama sudahi kemuakan dan kemarahan rakyat," ujarnyam
Kemudian meminta DPR menghentikan pembahasan revisi uu pilkada yang melawan putusan MK. Selanjutnya, kata dia, jika masih ngeyel dan bermain-main kedaulatan rakyat pihaknya menghimbau rakyat memboikot Pilkada yang menghancurkan demokrasi dan republik ini.
"Situasi darurat ini, selemah-lemah iman adalah turun kejalan selamatkan demokrasi dan republik. Republik Indonesia bukan milik jokowi dan kroni-kroninya," sebutnya.
Advertisement
