Sejumlah orang yang tergabung dalam forum guru besar, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan aktivis ‘98 melakukan unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (22/8/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Unjuk rasa dilakukan untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 tahun 2024 tentang ambang batas pencalonan di Pilkada Serentak 2024. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Mereka berunjuk rasa menolak revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Aksi ini juga menjadi bentuk dukungan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) atas sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang hendak menganulir putusan terkait Pilkada Serentak 2024. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Forum Guru Besar menilai sikap DPR yang ingin menganulir putusan MK adalah bentuk ancaman serius terhadap demokrasi dan konstitusi Indonesia. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Aksi unjuk rasa ini juga mempertegas komitmen para akademisi dan aktivis untuk terus mengawal proses demokrasi di Indonesia. Mereka ingin memastikan lembaga negara, termasuk MK, tetap berfungsi sesuai amanat dengan konstitusi. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Aksi juga dihadiri sejumlah perwakilan mahasiswa. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
